Sidoarjo, pojokkasus.com – Tabur tunai dari sikap dan ucapan subandi membuat polemik di tubuh DPRD Sidoarjo, Enam dari tujuh Fraksi anggota DPRD Sidoarjo.antaranya F Gerindra,FPKB,F PDIP, FPAN,FPKS-PPP serta F Nasdem- Demokrat,kecuali FGolkar, akhirnya secara tegas meng-ultimatum Bupati Subandi untuk segera mencabut pernyataannya serta meminta maaf secara terbuka kepada publik/masyarakat Sidoarjo baik melalui forum/sidang resmi dewan atau melalui media massa.
Pernyataan tegas 6 fraksi DPRD ini diungkapkan dalam sidang paripurna ke 2 yang digelar diruang sidang utama DPRD Selasa (10/6) siang hingga jelang sore tadi.
Paripurna dengan agenda utama penyampaian Pandangan Umum (PU) fraksi-fraksi atas nota penjelasan Bupati-Wakil Bupati dalam sidang paripurna sebelumnya (ke 1) tentang Raperda Laporan Pertanggung jawaban APBD Tahun 2024 tadi sempat molor 1 jam lebih dari yang dijadwalkan semula (pukul 0.13.00) karena menunggu kedatangan Subandi,
Namun pimpinan dan seluruh anggota dewan yang hadir memutuskan untuk memulai agenda sidang karena hingga lepas pukul 0.14.00.
Subandi tidak menampakkan batang hidungnya.Sementra Wakil Bupati Mimik Idayana terlebih dahulu hadir diruang sidang meski juga sedikit terlambat dari jadwal.
Melalui juru bicaranya,secara bergantian 6 fraksi dengan tegas meminta Subandi untuk segera menarik ucapannya serta meminta maaf secara terbuka karena telah membuat kegaduhan serta membuat hubungan kerja antara pemerintah (eksekutif)! dan lembaga Legislatif menjadi tidak kondusif.
“Pernyataan saudara bupati dalam video itu jelas sangat menciderai bahkan lebih jauh telah melecehkan keberadaan lembaga resmi negara serta dilindungi undang-undang”tegas Pratama Yudiarto SH Jubir F Gerindra saat penyampaian PU.
Lebih jauh dalam penyampaian nota PU_nya, ucapan Subandi dalam video yang juga menyatakan bahwa salah satu program Pokok pikiran (Pokir) dewan tidak sesuai dengan Visi dan Misi bupati adalah pernyataan yang ngawur dan sama sekali tidak berdasar.
“Untuk itu Fraksi Gerindra butuh klarifikasi dari saudara bupati atas berbagai pernyataan yang membuat kegaduhan tersebut”tandasnya.
Selain 2 hal tersebut, Fraksi Gerindra juga memberi catatan khusus terhadap kinerja Bupati Subandi terkait masih lemahnya lembaga pengawasan di internal birokrasi terutama dalam hal pemberian sanksi terhadap penyalah gunaan kewenangan,dugaan jual beli jabatan,pungli dalam program bantuan PTSL serta berbagai catatan negatif atas pencapaian target pertumbuhan bidang ekonomi.
Tuntutan tak kalah tegas juga disampaikan oleh 5.fraksi lain,dimana F PKB,Melalui jubirnya,H Roziq,fraksi PKB selain mengecam keras pernyataan Subandi sebagaimana terungkap dalam video pendek yang sempat menghebohkan tersebut.
FPKB dalam nota PU_nya selain dengan tajam memberi catatan khusus terhadap pencapaian serta penilaian kinerja Subandi dalam laporan pertanggung jawaban penggunaan APBD tahun 2024.
Berdasarkan hasil kajian dan analisa dewan, masih banyak praktik-praktik dugaan penyalah gunaan kewenangan dan jabatan serta pungli terjadi di kalangan birokrasi.
“Beberapa Kepala desa (Kades) yang terjaring OTT dari Tim Saber Pungli Polresta Sidoarjo beberapa waktu lalu adalah salah satu contohnya”ujar Roziq.
Bahkan FPKB dalam kasus OTT Kades ini menduga ada campur tangan/intervensi dari sejumlah oknum pejabat tinggi daerah agar kasus OTT ini tidak berlanjut/di bekukan.
“Khusus untuk ini,kami dari FPKB meminta klarifikasi dari saudara bupati”timpal
Legislator asal Jabon ini.
Penegasan tak berbeda juga diungkapkan 4 fraksi lain,yakni FPDIP,FPAN,FPKS-PPP serta FNasdem-Demokrat.
Selain meminta Subandi untuk melakukan upaya sebagaimana tuntutan fraksi tersebut diatas,F Nasdem-Demokrat dna FPAN juga memberi catatan khusus terkait masih tidak jelasnya realisasi kerja sama antara Developer dan jajaran REI (Real Estate Indonesia) Sidoarjo dalam hal konsesi pembelian/pengadaan tanah/lahan untuk fasilitas makam bagi warga perumahan se_Kabupaten Sidoarjo.
“Kami juga minta agar bupati bisa memberikan penjelasan yang detail soal ini karena berdasarkan data dan laporan yang kami terima,terhitung sejak tahun 2016 hingga saat ini,pengembang telah menyetor uang konsesi pembelian lahan untuk makan kepasa REI sebesar Rp 33 miliar.
“Ini harus segera dijelaskan karena selain ini bagian dari tanggung jawab bupati selaku kepala daerah,keberadaan uang ini harus dilakukan audit terbuka karena uang itu harusnya digunakan untuk membeli lahan makam umum. Tapi sampai saat ini belum.ada satupun realisasi pembelian lahan yang dilakukan REI”papar Dimas Ketua F Nasdem-Demokrat saat ditemui awak media usai sidang.
Sementara dari total 7 fraksi yang ada di DPRD Sidoarjo,Hanya FGolkar yang tidak mengecam Subandi.Dalam penyampaian PU yang disampaikan Jubinya,Dian Felani,F Golkar malah memberi apresiasi atas kinerja Subandi yang mendapatkan catatan WTP (Wajar tanpa pengecualian) dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) terkait laporan pertanggung jawaban APBD tahun 2024.
Penyampaian PU yang sangat singkat,jelas dan berpihak ini tak urung mendapat sorakan dari anggota fraksi,”huuuuuiu,,maklum_lah Golkar dah dapat banyak”celetuk salah satu anggota dewan yang disambut dengan sorakan.
Ditanya bagaimana bila Bupati Subandi ternyata tak bersedia menarik ucapan dan meminta maaf secara terbuka?”Y silahkan saja,itu hak yang bersangkutan.Yang pasti kami juga akan terus melakukan upaya-upaya tekanan (politik) lain”tegas politisi muda yang juga Ketua Partai Nasdem Sidoarjo ini saat ditemui awak media usai sidang.
Lontaran tak kalah pedas diungkapkan anggota dewan yang juga merangkap Jubir FPDIP,Kusumo Adi Nugroho,”Kalau nggak bersedia menarik pernyataan dan minta maaf,saran saya sebaiknya berhenti saja jadi bupati”sergah Kusumo sambil bergegas pergi.
Sebagaimana telah banyak kita ketahui, belum sebulan pasca dilantik, tepatnya sekitar pertengahan Bulan Maret lalu, publik Sidoarjo dihebohkan dengan beredarnya video berdurasi 22 detik yang berisi pernyataan Subandi yang menuding bahwa banyak program Anggota dewan yang terangkum dalam program Pokir selain tidak sesuai dengan misi dan misi bupati, Juga program kerja yang digagas dan dilakukan seluruh anggota dewan se Nusantara itu berpotensi besar terjadi korupsi.
Dalam pernyataannya Subandi juga menyindir bahwa selama ini Bupati dan Wakil Bupati (Wabup) Sidoarjo yang bekerja keras mengumpulkan uang guna menaikkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sementara anggota dan pimpinan DPRD Sidoarjo itu, hanya bisa menghambur – hamburkan uang.
Unggahan video yang beredar luas di medsos terutama Tiktok tersebut tak pelak membuat seluruh anggota DPRD Sidoarjo selain meradang yang berbuntut dengan tidak harmonisnya hubungan kerja Bupati Subandi dengan legislatif sampai saat ini. (Bar@nita)
