Wali Murid dan Ormas KORAK Pertanyakan Transparansi SPMB di Dinas Pendidikan Jawa Timur

Nit@kbar

Sidoarjo, pojokkasua.com — Sejumlah wali murid yang anak-anaknya tidak lolos seleksi jalur domisili dalam penerimaan siswa baru (SPMB) SMAN 3 Sidoarjo mendatangi Kantor Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur di Jalan Jagir, Surabaya. Mereka didampingi oleh anggota Ormas Komunitas Rakyat Anti Korupsi (KORAK) DPC Sidoarjo untuk mencari kejelasan terkait proses seleksi yang dinilai tidak transparan.

Kedatangan mereka disambut oleh dua operator bagian sistem informasi SPMB. Sayangnya, Kepala UPT Pendidikan Sidoarjo tidak berada di tempat. Dalam pertemuan tersebut, Hariyanto, S.Pd, selaku Ketua Bidang Divisi Sosial dan Pendidikan KORAK, menyoroti minimnya keterbukaan informasi publik dalam proses seleksi.

Kami datang ingin tahu sejauh mana keterbukaan informasi terkait daftar nama calon siswa yang lolos. Tapi jawabannya justru mengecewakan, karena daftar hasil final tidak ditampilkan secara terbuka,” tegas Hariyanto.

Menurut penjelasan operator, sistem SPMB memang tidak menampilkan daftar lengkap siswa yang diterima. Hal ini dinilai bertentangan dengan prinsip keterbukaan informasi publik yang seharusnya menjadi dasar dalam pelaksanaan seleksi pendidikan.

Tak berhenti di situ, Hariyanto juga menyambangi Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur di Jalan Genteng Kali, Surabaya. Namun, kekecewaan kembali dirasakan karena tidak ada satu pun pejabat yang dapat memberikan penjelasan. Baik Kepala Dinas, Humas, maupun staf-staf penting lainnya tidak berada di tempat.

Katanya Kepala Dinas sedang ada di Batu, Malang. Humas dan pejabat lainnya pun tidak ada. Lalu ke mana lagi kami harus mengadu? Apakah begini wujud birokrasi dan pelayanan publik kita?” ujar Hariyanto dengan nada kecewa.

Situasi ini menambah keresahan para wali murid yang merasa tidak mendapatkan kepastian dan keadilan dari sistem penerimaan siswa baru tahun ini. Mereka berharap Dinas Pendidikan Jawa Timur segera memberikan klarifikasi terbuka dan menghadirkan solusi konkrit agar polemik ini tidak terus bergulir dan menimbulkan ketidakpercayaan publik. (Bar@nita)