Sidoarjo, pojokkasus.com – Pemerintah Kabupaten Sidoarjo terus mematangkan penyusunan masterplan penataan kota sebagai landasan utama penanganan banjir yang terukur, terintegrasi, dan berkelanjutan. Langkah strategis ini menjadi upaya serius Pemkab dalam menjawab persoalan banjir yang kerap melanda sejumlah wilayah.
Komitmen tersebut ditegaskan langsung oleh Bupati Sidoarjo, H. Subandi, saat menghadiri pemaparan masterplan penataan kota di Opsroom Setda Kabupaten Sidoarjo, Selasa (6/1/2026).
Kegiatan ini dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo Fenny Apridawati, Kepala Bappeda M. Ainur Rahman, Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Muhammad Makhmud, jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), para camat, serta tim ahli dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS).
Dalam pemaparannya, tim penyusun masterplan mengusung tema besar “Menuju Sidoarjo yang SERASI” (Sentosa, Ekologis, Resilien, Aksesibel, Sinergis, dan ber-Identitas). Tema ini menjadi kompas pembangunan Kabupaten Sidoarjo, khususnya dalam penataan ruang dan pengendalian banjir yang selaras dengan RTRW 2024–2044 serta RPJPD 2025–2045.
Bupati Subandi menegaskan bahwa Sidoarjo memiliki tantangan geografis yang khas sebagai wilayah Kota Delta.
“Sidoarjo ini berada di wilayah paling timur dengan banyak sungai afvoer. Kita harus waspada, karena banjir di sini bukan hanya dari luapan sungai, tetapi juga dipengaruhi air laut pasang atau rob,” ujar Subandi.
Ia mengakui, penanganan banjir membutuhkan anggaran yang tidak sedikit, sementara kemampuan keuangan daerah saat ini masih terbatas di kisaran Rp5,8 miliar. Oleh sebab itu, masterplan penataan kota menjadi instrumen penting untuk menentukan skala prioritas secara tepat.
“Ibarat mengobati orang sakit, kita harus tahu dulu penyakitnya. Masterplan ini menjadi alat diagnosis. Dengan pemetaan yang detail, kita bisa menentukan titik mana yang ditangani setiap tahun sesuai kemampuan anggaran,” jelasnya.
Dalam masterplan tersebut, beberapa wilayah menjadi perhatian khusus, antara lain kawasan langganan banjir seperti Tanggulangin, Candi, dan Waru. Selain itu, kawasan perkotaan juga menjadi fokus, terutama terkait normalisasi saluran drainase yang saat ini banyak terhimpit bangunan liar di sisi kanan dan kiri.
Bupati Subandi menegaskan bahwa penataan kota dan penanganan banjir bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata, melainkan kerja kolektif seluruh pemangku kepentingan.
“Semua stakeholder harus terlibat. Dengan adanya grand design ini, kita memiliki tahapan yang jelas. Harapannya, setiap tahun masyarakat bisa merasakan perubahan nyata,” tegasnya.
Sebagai informasi, Masterplan Penataan Kota Sidoarjo mencakup empat sektor intervensi utama, yakni sistem drainase dan pengendalian banjir, rehabilitasi infrastruktur jalan, rehabilitasi fasilitas pendidikan (sekolah), serta revitalisasi ruang terbuka hijau (RTH).
Melalui integrasi keempat sektor tersebut, Pemkab Sidoarjo berupaya mewujudkan kota yang tidak hanya tumbuh secara ekonomi, tetapi juga berkembang selaras dengan kelestarian lingkungan dan kenyamanan masyarakat. (Mar/Mas/Nit)
