Jakarta, pojokkasus.com – Wamendagri Bima Tekankan pentingnya agenda strategis menjelang pelaksanaan Asia Pacific Cities for Health and Development (APCAT) Summit 2026 sebagai forum kunci penguatan peran pemerintah daerah dalam isu kesehatan dan pembangunan di kawasan Asia Pasifik.
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto memaparkan bahwa agenda APCAT 2026 disusun dengan mempertimbangkan dinamika forum selama satu dekade terakhir. Ia menilai, kompleksitas tantangan kesehatan publik, khususnya pengendalian tembakau, menuntut respons yang lebih tegas dan terkoordinasi dari pemerintah daerah.
Bima menjelaskan, APCAT terus berkembang sejak pertama kali digelar di Singapura sepuluh tahun lalu hingga pertemuan terakhir yang melibatkan 46 kota. Perkembangan tersebut, menurutnya, menunjukkan meningkatnya kesadaran daerah, namun sekaligus menegaskan besarnya tantangan yang dihadapi ke depan.
Tantangan Industri Tembakau Kian Kompleks APCAT dikenal sebagai forum kerja sama kepala daerah di Asia Pasifik yang menitikberatkan penguatan peran pemerintah daerah dalam isu kesehatan dan pembangunan. Fokus utama forum ini mencakup pengendalian tembakau dan pencegahan penyakit tidak menular melalui kebijakan konkret di tingkat lokal. Dalam Rapat Persiapan APCAT Summit 2026 di Hotel JW Marriott Jakarta, Minggu (25/1/2026),
Bima menegaskan bahwa tantangan saat ini tidak lagi sebatas membangun kesadaran kepala daerah. Ia menyebut pemerintah juga harus berhadapan langsung dengan strategi industri tembakau yang semakin agresif.
Menurut Bima, industri tembakau kini menghadirkan inovasi dan kreativitas yang menyasar keluarga serta lingkungan kerja melalui berbagai bentuk penjualan. Ia menyoroti kemasan dan iklan produk tembakau yang menyerupai permen dan minuman ringan sebagai ancaman serius bagi kesehatan publik.
LSM LIRA Desak DPRD Sidoarjo Akhiri Konflik Terbuka
Gowes Korem 084 Satukan TNI dan Warga
Harmonisasi Regulasi Jadi Kunci
Bima menyatakan, kondisi tersebut menuntut penguatan kesadaran kolektif dalam pengendalian tembakau. Ia menilai, isu ini menjadi agenda pertama yang harus dibahas secara mendalam dalam APCAT Summit 2026.
Isu kedua yang disoroti adalah regulasi. Pemerintah, kata Bima, harus memastikan seluruh aturan dari tingkat nasional hingga daerah selaras dengan semangat pengendalian tembakau. Dalam hal ini, Kementerian Dalam Negeri berperan strategis melakukan harmonisasi peraturan daerah.
Ia mencontohkan koordinasi yang telah dilakukan untuk memastikan peraturan daerah di Jakarta sejalan dengan upaya pengendalian tembakau. Langkah tersebut dinilai sebagai praktik baik yang perlu direplikasi di daerah lain.
Regenerasi Kepemimpinan dan Aksi Nyata
Isu ketiga yang dianggap krusial adalah regenerasi kepemimpinan. Bima menekankan pentingnya memastikan generasi baru pemimpin daerah memiliki komitmen yang sama terhadap pengendalian tembakau dan kesehatan masyarakat.
Ia menyebut, APCAT akan menggelar pertemuan dengan para pemimpin baru, tidak hanya di level gubernur dan bupati, tetapi juga kepala dinas, camat, dan lurah. Pendekatan ini diharapkan mampu memperluas basis gerakan secara berkelanjutan.
Di akhir paparannya, Bima menegaskan bahwa APCAT Summit 2026 harus melampaui forum formal dan mendorong aksi nyata di daerah. “Kita bisa mengubah ide terhadap tindakan dan kebijakan yang sangat lokal,” pungkasnya. Forum ini diharapkan memberi dampak sosial nyata melalui kebijakan kesehatan yang lebih tegas dan berpihak pada masyarakat. (sn)
