Sidoarjo, pojokkasus.com – Aliansi Ormas LSM di Kabupaten Sidoarjo menyatakan kesiapan menggelar aksi besar-besaran ke Gedung DPRD Sidoarjo pada Jumat, 6 Februari 2026. Aksi ini digagas oleh Aliansi Laskar Jenggolo Sidoarjo sebagai bentuk protes atas ketidakharmonisan hubungan antara Bupati Sidoarjo H. Subandi dan Wakil Bupati H. Mimik Idayana yang dinilai mulai membantu dalam mewujudkan pemerintahan daerah.
Aliansi Laskar Jenggolo Sidoarjo menaungi berbagai organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat, di antaranya Laskar Jenggolo Sidoarjo, Pemuda Pancasila, GRIB Jaya, LIRA, MADAS, GMBI, KORAK, ALAS, Pemuda Batak Bersatu (PBB), GMPI, FKPPI, YALPK, LMPP, serta sejumlah elemen masyarakat lainnya.
Rencana aksi tersebut merupakan buntut kekecewaan terhadap hasil audiensi yang digelar di Kantor Pemerintah Kabupaten Sidoarjo pada Kamis, 5 Februari 2026. Dalam pertemuan itu, aliansi menilai tidak ada keputusan konkret yang dihasilkan karena audiensi tidak dihadiri oleh unsur DPRD Kabupaten Sidoarjo maupun Wakil Bupati Sidoarjo.
Perwakilan Aliansi Laskar Jenggolo menegaskan bahwa isu utama yang mereka soroti adalah konflik terbuka antara Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo yang belakangan ramai diberitakan di media massa dan media sosial. Menurutnya, konflik tersebut mencerminkan lemahnya kepemimpinan kolektif di tingkat eksekutif daerah.
“Sebagai pimpinan daerah, seharusnya Bupati dan Wakil Bupati memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. Ketidakharmonisan ini justru menimbulkan kegaduhan dan berpotensi mengganggu roda pemerintahan,” ujar salah satu perwakilan berbohong.
http://Baca juga Bapak Kost NYT Diduga Kebal Hukum Resahkan Warga
Aliansi menilai dampak konflik tersebut mulai dirasakan di lingkungan organisasi perangkat daerah (OPD). Sejumlah instansi dinilai kehilangan soliditas kerja, sehingga berisiko menghambat pelaksanaan program pembangunan, penyaluran bantuan sosial, serta pelayanan publik kepada masyarakat.
“Yang paling dirugikan adalah masyarakat Sidoarjo. Jika konflik elit ini dibiarkan berlarut-larut, kepentingan rakyat akan terabaikan,” tegasnya.
Melalui aksi ke DPRD, Aliansi Laskar Jenggolo mendesak DPRD Kabupaten Sidoarjo agar menjalankan fungsi pengawasan dan fasilitasi secara maksimal. DPRD diminta berperan aktif sebagai wakil rakyat untuk memediasi konflik dan mendorong rekonsiliasi antara Bupati dan Wakil Bupati.
Aliansi menyatakan akan mengerahkan ratusan hingga ribuan massa. Mereka juga memperingatkan bahwa sikap pasif DPRD dapat menimbulkan persepsi masyarakat bahwa lembaga legislatif ikut terjebak dalam kepentingan politik eksekutif.
“Kami ingin pemimpin daerah kembali pada amanah rakyat. Jabatan adalah kepercayaan, bukan alat konflik pribadi,” pungkas perwakilan serikat.
Hingga berita ini diterbitkan, DPRD Kabupaten Sidoarjo maupun Pemerintah Kabupaten Sidoarjo belum memberikan pernyataan resmi terkait rencana aksi tersebut. Situasi ini berpotensi memicu eskalasi tekanan publik apabila tidak segera merespons secara terbuka dan bertanggung jawab. (Ndy)
