Sidoarjo, pojokkasus.com – Islah atau Mundur menggema keras di jantung Kabupaten Sidoarjo. Eskalasi politik lokal mencapai titik didih ketika 17 elemen masyarakat yang tergabung dalam Laskar Jenggolo Aliansi Peduli Sidoarjo menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di depan Gedung DPRD Sidoarjo, Selasa (10/02/2026).
Aksi yang dimulai sekitar pukul 10.00 WIB itu menjadi luapan kegelisahan publik atas konflik berkepanjangan antara Bupati Sidoarjo (W1) dan Wakil Bupati (W2). Ketidakharmonisan di pucuk pimpinan daerah dinilai telah mengganggu stabilitas pemerintahan dan memperlambat agenda pembangunan.
Massa aksi menyuarakan tuntutan tegas agar perang dingin politik segera diakhiri. Mereka menyerukan dua pilihan keras kepada pasangan kepala daerah tersebut, berdamai demi kepentingan publik atau mengundurkan diri dari jabatan.
Dalam orasi yang berlangsung bergantian, para orator menilai konflik personal W1 dan W2 telah melahirkan faksi-faksi di tubuh birokrasi. Kondisi ini disebut merembet hingga tingkat ASN dan perangkat desa, sehingga berdampak langsung pada kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Sidoarjo bukan panggung sandiwara. Kami tidak butuh drama politik, kami butuh stabilitas untuk pembangunan,” teriak salah satu orator di hadapan massa yang dikawal ketat aparat kepolisian dan Satpol PP.
Dampak Konflik Dinilai Sistemik
Sekitar pukul 10.30 WIB, perwakilan Laskar Jenggolo diterima audiensi di Ruang Paripurna DPRD Sidoarjo. Pertemuan tersebut dihadiri Ketua DPRD Sidoarjo H. Abdillah Nasih, S.M., Wakil Ketua DPRD H. Kayan, H. Warih, dan Suryanto, serta anggota DPRD Yudi Pratama.
Dalam forum resmi itu, Aliansi Peduli Sidoarjo memaparkan tiga dampak krusial akibat retaknya hubungan pimpinan daerah. Pertama, menguatnya kubu-kubuan di kalangan ASN dan perangkat desa yang menggerus profesionalisme birokrasi.
Kedua, ketidakpastian arah kebijakan daerah yang membuat investor ragu menanamkan modal di Sidoarjo. Situasi ini dinilai berpotensi menekan pertumbuhan ekonomi dan mempersempit lapangan kerja.
Ketiga, melemahnya pengawasan internal pemerintahan yang membuka celah bagi praktik pungutan liar dan tindak korupsi. Aliansi menilai konflik elite memberi ruang abu-abu bagi penyalahgunaan kewenangan.
Paparan tersebut disampaikan secara lugas dan disertai dorongan agar DPRD mengambil peran aktif sebagai penyeimbang kekuasaan eksekutif.
Police Goes To School, Polres Pasuruan Bentuk Karakter Pelajar
http://Baca juga TMMD 127 Sumenep Digeber dari Desa Mandala TNI
Lapas Sidoarjo Tegaskan Profesionalisme Aparatur Di Apel Kenaikan Pangkat
DPRD Tanda Tangani Tuntutan Massa
Puncak audiensi terjadi saat pimpinan DPRD menyatakan sikap searah dengan kegelisahan masyarakat. Ketua dan para Wakil Ketua DPRD Sidoarjo secara terbuka menandatangani Berita Acara serta dokumen tuntutan yang diajukan Laskar Jenggolo.
Penandatanganan itu dimaknai sebagai dukungan moral dan politik lembaga legislatif terhadap gerakan masyarakat sipil yang menuntut stabilitas pemerintahan daerah. DPRD juga berjanji akan segera mengundang W1 dan W2 untuk menjalani mediasi formal.
“Kami berdiri bersama rakyat. Penandatanganan ini adalah bentuk dukungan moral DPRD terhadap aspirasi Laskar Jenggolo,” tegas Ketua DPRD H. Abdillah Nasih di hadapan perwakilan massa.
Meski audiensi berakhir kondusif sekitar pukul 12.15 WIB, tekanan publik belum surut. Massa menilai langkah DPRD harus segera ditindaklanjuti dengan hasil konkret.
Presidium Aliansi Peduli Sidoarjo, Bramada Pratama Putra, menyebut aksi tersebut sebagai peringatan terakhir bagi pihak eksekutif. Ia menegaskan masyarakat tidak akan diam jika konflik terus berlarut.
Ancaman Aksi Lanjutan Menguat
“Jika mediasi ini menemui jalan buntu, kami siap memobilisasi massa yang lebih besar. Persoalan carut-marut Sidoarjo akan kami bawa ke Kemendagri, bahkan hingga ke meja Presiden Prabowo Subianto,” ujar Bramada dengan nada tegas.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa konflik politik di Sidoarjo telah memasuki fase krusial. Publik kini menanti langkah nyata dari Bupati dan Wakil Bupati untuk meredam gejolak dan mengembalikan fokus pemerintahan pada pelayanan serta pembangunan.
Aksi Laskar Jenggolo menjadi sinyal kuat bahwa masyarakat menolak stagnasi akibat konflik elite. Stabilitas politik dinilai sebagai prasyarat utama menjaga kepercayaan publik, iklim investasi, dan masa depan sosial ekonomi Sidoarjo. (nit)
