Sidoarjo,pojokkasus.com– Bupati Sidoarjo H. Subandi menyerahkan LKPD Unaudited 2025 tepat waktu kepada BPK Jawa Timur pada Senin (30/3/2026) di Gedangan. Penyerahan ini menjadi sorotan karena menunjukkan komitmen kuat terhadap transparansi keuangan daerah, sekaligus mendapat apresiasi dari berbagai pihak.
Bersama Sekda Fenny Apridawati, Subandi menyerahkan laporan keuangan tersebut dalam agenda serentak seluruh kepala daerah se-Jawa Timur. Momen ini dinilai krusial karena menjadi tahap awal proses audit oleh BPK.
Apresiasi dan Tekanan Transparansi
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memberikan apresiasi atas ketepatan waktu penyerahan LKPD Unaudited 2025. Ia menegaskan bahwa disiplin ini mencerminkan keseriusan pemerintah daerah dalam membangun tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.
“Ketepatan waktu penyerahan LKPD ini mencerminkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan,” tegasnya.
Namun di balik apresiasi, ada tekanan besar. Publik kini menuntut bukan hanya cepat, tetapi juga kualitas laporan yang bebas dari temuan serius.
Tahap Awal Audit yang Menentukan
Kepala BPK Jawa Timur, Yuan Candra Djaisin, menegaskan bahwa LKPD Unaudited 2025 hanyalah langkah awal. Proses audit menyeluruh akan segera dilakukan untuk menentukan opini atas laporan tersebut.
“Kami mengapresiasi ketepatan waktu penyerahan laporan, karena hal ini mendukung kelancaran audit. Namun kualitas tetap menjadi kunci utama,” ujarnya.
Audit ini akan menjadi penentu apakah Sidoarjo mampu kembali meraih opini WTP atau justru menghadapi catatan kritis.
Target WTP Jadi Taruhan
Subandi secara terbuka menegaskan ambisinya mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Menurutnya, LKPD Unaudited 2025 harus menjadi bukti konsistensi kinerja keuangan daerah.
“Semoga hasil audit ini mendorong peningkatan kinerja kami, khususnya dalam mempertahankan opini WTP,” ucapnya.
Target ini bukan tanpa risiko. Jika ditemukan kelemahan dalam laporan, reputasi pengelolaan keuangan daerah bisa ikut terdampak.
Komitmen dan Tantangan ke Depan
Penyerahan LKPD Unaudited 2025 tepat waktu menjadi sinyal positif, tetapi juga membuka babak baru pengawasan publik. Sinergi antara pemerintah daerah dan BPK kini diuji untuk menjaga kepercayaan masyarakat.
Ke depan, keberhasilan tidak hanya diukur dari ketepatan waktu, tetapi juga kualitas, transparansi, dan tindak lanjut rekomendasi audit.@kbr
