Sidoarjo,pojokkasus.com– WFH ASN Sidoarjo resmi diberlakukan mulai 1 April 2026 oleh Bupati Subandi sebagai langkah besar transformasi budaya kerja birokrasi. Kebijakan ini mengombinasikan sistem Work from Office (WFO) dan Work from Home (WFH) dengan pengawasan ketat demi menjaga produktivitas dan pelayanan publik tetap optimal.
Melalui Surat Edaran Nomor 000.8/4203/438.1.3.1/2026, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menetapkan pola kerja fleksibel bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), dengan satu hari kerja dari rumah setiap pekan, yakni setiap hari Jumat. Kebijakan ini menjadi tindak lanjut arahan pemerintah pusat terkait efisiensi energi dan percepatan reformasi birokrasi berbasis digital.
Bupati Subandi menegaskan, kebijakan WFH ASN Sidoarjo bukan bentuk pelonggaran disiplin, melainkan strategi untuk meningkatkan kinerja berbasis hasil. “WFH tidak mengurangi kewajiban ASN dalam memenuhi target, menjaga disiplin, dan menjalankan tugas sesuai aturan,” tegasnya.
Untuk memastikan kontrol tetap berjalan, ASN yang menjalankan WFH wajib melakukan presensi dua kali sehari melalui aplikasi e-Buddy, yaitu sebelum jam kerja dimulai dan setelah jam kerja berakhir. Sistem ini menjadi instrumen utama dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi kinerja pegawai meski bekerja dari rumah.
Secara strategis, kebijakan ini menargetkan empat dampak utama. Pertama, efisiensi sumber daya melalui pengurangan konsumsi bahan bakar, listrik, air, dan biaya operasional kantor. Kedua, percepatan digitalisasi layanan publik dengan optimalisasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), termasuk penggunaan tanda tangan elektronik.
Ketiga, dampak lingkungan dengan menekan polusi udara akibat berkurangnya mobilitas kendaraan. Keempat, perubahan budaya kerja ASN menuju sistem berbasis output, bukan sekadar kehadiran fisik di kantor.
Meski demikian, Pemkab Sidoarjo memastikan pelayanan publik tetap berjalan normal. Sejumlah sektor strategis tetap diwajibkan bekerja penuh di kantor (WFO 100%). Di antaranya pejabat struktural, layanan kesehatan seperti Dinas Kesehatan, Puskesmas, serta RSUD, layanan administrasi kependudukan, perizinan, pendidikan, hingga unsur keamanan seperti BPBD dan Satpol PP.
Selain itu, kebijakan ini juga menyasar efisiensi anggaran perjalanan dinas. Pemerintah membatasi perjalanan dinas dalam negeri hingga 50 persen dan memangkas perjalanan luar negeri hingga 70 persen. Langkah ini dinilai signifikan dalam menekan pemborosan anggaran.
Bupati juga mendorong perubahan perilaku transportasi ASN. Pegawai yang tinggal dalam radius kurang dari 5 kilometer dari kantor dianjurkan menggunakan sepeda, sementara yang lebih jauh diarahkan menggunakan kendaraan listrik atau transportasi umum.
Sebagai bentuk pengawasan berkelanjutan, setiap Kepala Perangkat Daerah diwajibkan melaporkan evaluasi penggunaan energi serta produktivitas pegawai kepada BKD setiap bulan. Hasil penghematan anggaran dari kebijakan ini akan dialihkan untuk mendukung program prioritas daerah dan peningkatan kualitas layanan publik.
Langkah WFH ASN Sidoarjo ini menandai era baru birokrasi yang lebih adaptif, efisien, dan berbasis digital, tanpa mengorbankan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
