Pasuruan, pojokkasus.com – Mobdin DPRD Pasuruan dipastikan batal direalisasikan pada tahun 2026. Keputusan ini diambil oleh pimpinan DPRD Kabupaten Pasuruan pada Rabu (15/4/2026) dengan mempertimbangkan efisiensi anggaran, kondisi fiskal daerah yang belum stabil, serta arahan pemerintah pusat. Pembatalan tersebut juga Merujuk pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri terkait transformasi budaya kerja aparatur sipil negara (ASN) menuju pengelolaan anggaran yang lebih efektif dan tepat sasaran.
Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Samsul Hidayat, menegaskan bahwa langkah ini merupakan bentuk kehati-hatian dalam menggunakan keuangan daerah. Ia menyebutkan bahwa rencana pengadaan mobil dinas belum menjadi prioritas di tengah kebutuhan masyarakat yang lebih mendesak.
“Dalam kondisi saat ini, penggunaan anggaran daerah harus dilakukan secara selektif dan hati-hati. Kami menilai pengadaan dinas mobil belum mendesak untuk direalisasikan,” ujar Samsul.
Menurutnya, keputusan tersebut tidak diambil secara sepihak. DPRD telah menerima berbagai masukan dari masyarakat, mulai dari tokoh masyarakat, aktivis, hingga mahasiswa yang menilai pengadaan kendaraan dinas belum tepat dilakukan di tengah tekanan fiskal daerah.
Samsul menjelaskan, anggaran yang sebelumnya dialokasikan untuk pengadaan dinas mobil akan dialihkan ke program-program yang lebih berdampak langsung pada masyarakat. Fokus utama fokus tersebut adalah sektor layanan dasar yang menyentuh kebutuhan publik secara luas.
“Pengalihan anggaran ini kami arahkan untuk program pro-rakyat, terutama pada sektor pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur,” katanya.
http://Baca juga Sidak SPPG Tarik, Wabup Pastikan Makan Bergizi Higienis
Lebih lanjut ia menegaskan bahwa DPRD sebagai lembaga representasi rakyat harus memberikan contoh dalam pengelolaan anggaran yang bertanggung jawab.
Menurutnya, setiap kebijakan belanja daerah harus mengutamakan kepentingan masyarakat dibandingkan kebutuhan internal lembaga.
“Kami ingin menunjukkan bahwa DPRD juga berkomitmen mendukung efisiensi anggaran. Ini penting untuk menjaga kepercayaan publik sekaligus memastikan stabilitas keuangan daerah tetap terjaga,” tambahnya.
Temuan Kokain 27.8 Kilo, Gemparkan Warga Giligenting Sumenep
https://www.facebook.com/pojok.kasuscom
Langkah ini juga dinilai sebagai bentuk sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam menghadapi tantangan fiskal daerah. Dengan menunda pengadaan yang tidak mendesak, pemerintah daerah diharapkan dapat lebih fokus pada program prioritas yang memiliki dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Pengamat kebijakan publik lokal menilai kebijakan ini sebagai langkah positif yang mencerminkan sensitivitas pemerintah terhadap kondisi ekonomi masyarakat. Di tengah fiskal, pengalihan anggaran ke sektor produktif yang dinilai lebih relevan dan strategis.
Dengan adanya pembatalan ini, DPRD Kabupaten Pasuruan menegaskan komitmennya untuk mengedepankan kepentingan publik dalam setiap pengambilan keputusan anggaran. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif.
Pembatalan pengadaan dinas mobil DPRD Pasuruan menjadi langkah strategis dalam menjaga stabilitas keuangan daerah. Pengalihan anggaran ke prioritas sektor menunjukkan komitmen nyata pemerintah daerah dalam mendahulukan kepentingan rakyat di tengah kondisi fiskal yang menantang. (T7/Baik)
