Sidoarjo, pojokkasus.com — Polemik lapak Popoh kembali mencuat di Desa Popoh, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo, sejak 8 April 2026, setelah kuasa hukum 12 pedagang, Bambang Iswahyudi SH MH, membantah tudingan bahwa kliennya menempati lapak secara ilegal, sekaligus mengkritik pemberitaan yang dinilai tidak berimbang.
Menggunakan struktur piramida terbalik, persoalan ini bermula dari sejumlah pemberitaan media yang hanya menyoroti satu sisi, yakni dugaan bahwa pedagang menempati lahan tanpa hak. Namun, pihak kuasa hukum menilai narasi tersebut tidak sesuai fakta di lapangan.
Bambang Iswahyudi menegaskan, sebagian pedagang justru memperoleh lapak melalui transaksi jual beli dengan warga setempat. Ia menyebut praktik tersebut telah berlangsung lama dan menjadi realitas sosial yang tidak bisa diabaikan.
“Faktanya, sebagian pedagang yang berasal dari luar Desa Popoh mendapatkan lapak dengan cara membeli dari warga. Jadi tidak benar jika disebut menempati tanpa hak,” tegas Bambang.
Selain itu, ia mengungkapkan bahwa para pedagang juga rutin membayar iuran mingguan selama bertahun-tahun. Hal ini, menurutnya, menunjukkan adanya bentuk kontribusi terhadap lingkungan sekitar.
“Selama kurang lebih 12 tahun, klien kami berjualan dan memenuhi kewajiban iuran. Ini menunjukkan praktik yang sudah berjalan lama,” imbuhnya
Polemik semakin memanas dengan munculnya pihak yang mengatasnamakan “panitia adat pribumi” yang diduga melakukan tekanan terhadap para pedagang. Bambang menilai, tindakan tersebut berpotensi mengarah pada penggusuran terselubung.
“Kami keberatan jika ada pembongkaran dengan dalih adat namun disertai tekanan dan permintaan pembayaran untuk lapak baru. Ini patut dipertanyakan dasar hukumnya,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa tindakan pemaksaan, apalagi melibatkan massa, berisiko menimbulkan persoalan hukum baru.
“Jika tetap dipaksakan, kami akan menempuh jalur hukum,” tegasnya.
Kasus ini kini menjadi perhatian publik karena tidak hanya menyangkut keberadaan lapak, tetapi juga menyentuh isu keadilan, transparansi, dan potensi konflik sosial di tengah masyarakat.
Polemik lapak di Desa Popoh membutuhkan penyelesaian yang adil, transparan, dan berbasis hukum agar tidak memicu konflik berkepanjangan di masyarakat.
SEO Keywords:
polemik lapak popoh
pedagang desa popoh
sengketa lapak sidoarjo
Meta Description:
Polemik lapak di Desa Popoh memanas, kuasa hukum bantah pedagang ilegal dan soroti dugaan tekanan berkedok adat.
