Sidoarjo pojokkasus.com – Frontage Road Sidoarjo mandek menjadi sorotan tajam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sidoarjo setelah progres pembangunan pada tahun anggaran 2025 dinilai sangat memprihatinkan dan jauh dari target yang telah ditetapkan pemerintah daerah.
Komisi C DPRD Sidoarjo menilai, capaian pembangunan frontage road sepanjang hanya 10 meter dari target 700 meter pada tahun 2025 merupakan kegagalan serius yang tidak bisa dianggap sebagai persoalan biasa.
Kondisi ini dinilai berpotensi memperparah kemacetan lalu lintas yang selama ini menjadi keluhan utama masyarakat.
Berdasarkan dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Sidoarjo Tahun Anggaran 2025, total pembangunan frontage road sejak tahun 2021 hingga 2025 tercatat mencapai sekitar 7.778,9 meter.
Rinciannya, pada tahun 2021 sepanjang 1.290 meter, tahun 2022 sepanjang 3.003,9 meter, tahun 2023 sepanjang 1.093 meter, dan tahun 2024 mencapai 2.391 meter.
Namun memasuki tahun 2025, progres pembangunan justru anjlok drastis.
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (PUBMSDA) Kabupaten Sidoarjo hanya mampu merealisasikan pembangunan sepanjang 10 meter, atau hanya sekitar 1,4 persen dari target 700 meter yang telah direncanakan.
Peduli Keluarga Warga Binaan, Lapas Sidoarjo Berikan Gerobak Usaha
Ketua Komisi C DPRD Sidoarjo, H. Choirul Hidayat, menegaskan bahwa kondisi tersebut menunjukkan adanya persoalan serius dalam proses perencanaan maupun pelaksanaan proyek strategis daerah tersebut.
Menurut politisi senior dari PDI Perjuangan itu, pembangunan frontage road bukan sekadar proyek fisik biasa, melainkan bagian penting dari solusi jangka panjang untuk mengurai kemacetan di wilayah padat kendaraan seperti Kabupaten Sidoarjo.
“Kalau melihat tren sebelumnya, capaian bisa ribuan meter per tahun. Tapi di tahun 2025 hanya 10 meter saja. Ini jelas ada yang tidak berjalan sebagaimana mestinya,” ujar Choirul Hidayat, Senin (27/4/2026).
Ia meminta Dinas PUBMSDA segera melakukan evaluasi total terhadap seluruh tahapan proyek, mulai dari proses perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan di lapangan.
Menurutnya, publik berhak mengetahui secara terbuka penyebab target pembangunan frontage road gagal tercapai.
Ia menyoroti kemungkinan adanya kendala pembebasan lahan, perencanaan yang tidak matang, hingga persoalan teknis lainnya yang selama ini belum dijelaskan secara transparan.
“Harus dibuka apa masalahnya. Apakah di pembebasan lahan, perencanaan yang tidak matang, atau faktor teknis lainnya. Jangan sampai target hanya jadi angka di atas kertas,” tegasnya.
Sebagai Ketua Fraksi PDI-P DPRD Sidoarjo, Choirul juga menegaskan bahwa frontage road memiliki fungsi strategis untuk mendukung kelancaran arus lalu lintas, terutama di kawasan utama yang setiap hari dipadati kendaraan pribadi maupun angkutan logistik.
Jika pembangunan terus tersendat, maka dampaknya langsung dirasakan masyarakat dalam bentuk kemacetan berkepanjangan, waktu tempuh yang semakin lama, hingga kerugian ekonomi akibat tersendatnya mobilitas.
“Frontage road ini solusi untuk mengurai kemacetan. Kalau progresnya seperti ini, tentu masyarakat yang dirugikan,” ujarnya.
Komisi C DPRD Sidoarjo memastikan akan terus melakukan pengawasan ketat terhadap kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD), khususnya Dinas PUBMSDA, agar target pembangunan ke depan lebih realistis, terukur, dan benar-benar bisa direalisasikan.
DPRD juga meminta agar pemerintah daerah tidak lagi menetapkan target tinggi tanpa kesiapan teknis yang matang, karena hal tersebut hanya akan menurunkan kepercayaan publik terhadap program pembangunan daerah.
“Kedepan harus lebih realistis, tapi juga terukur. Jangan sampai target tinggi, tapi realisasinya sangat jauh dari harapan,” pungkasnya.
