SIDOARJO, pojokkasus.com – Isu panas Seleksi Perangkat Desa di Desa Keper kecamatan krembung Sidoarjo mengguncang ruang publik karena lemahnya Transparansi Birokrasi Desa setelah struktur panitia seleksi diisi oleh ketua BPD dan kerabat dekat kepala desa sejak September 2026.
Agenda penjaringan untuk mengisi tiga posisi penting di pemerintahan desa antara lain, Kaur Tata Usaha dan Umum, Kaur Perencanaan, serta Kasi Pemerintahan yang harusnya menjadi ajang unjuk kompetensi bersih kini tercoreng isu konflik kepentingan.
Sorotan utama tertuju pada rangkap jabatan yang disandang oleh Zainul Luddin selaku Ketua BPD yang memimpin langsung kursi panas ketua panitia seleksi pendaftaran perangkat desa.
Kombinasi kepanitiaan ini kian dipertanyakan karena turut mencantumkan sekretaris desa, kasi kesejahteraan, bendahara desa, hingga nama istri kepala desa dalam struktur resmi penyelenggara.
Bagi kalangan muda, fenomena ini dikhawatirkan menutup peluang talenta-talenta potensial desa yang ingin mendaftar secara sportif tanpa jalur “orang dalam”.
Baca juga
Pelantikan Kawil Randupitu Tegaskan Pelayanan Desa Transparan
Tuntutan Utama Warga :
- Evaluasi ulang dan audit terbuka struktur kepanitiaan.
- Klarifikasi resmi dari pihak Kecamatan Krembung.
- Jaminan objektivitas tes tanpa intervensi kekuasaan lokal.
Berdasarkan aturan tata kelola pemerintahan yang baik, BPD memiliki fungsi kontrol yang esensial, sehingga rangkap jabatan berpotensi melumpuhkan fungsi check and balances di tingkat lokal.
Warga menilai bahwa aturan dalam Perbup Sidoarjo Nomor 55 Tahun 2016 harus dikaji secara ketat agar tidak ada celah hukum yang dimanfaatkan oleh segelintir oknum demi kepentingan golongan.
Tekanan publik kini mengalir deras di berbagai platform medsos lokal, mendesak agar pemerintah kabupaten segera turun tangan menengahi polemik yang berpotensi merusak kepercayaan sosial ini.
Klarifikasi cepat dari Kepala Desa Keper dan pihak kecamatan sangat dinantikan agar rumor liar tidak berkembang menjadi krisis kepercayaan massal di tengah masyarakat.
Hot news
Bongkar Sisi Gelap Birokrasi Lokal Dibalik Skandal Asmara Modin Desa Pandanrejo Malang
Kasus ini mengajarkan kita bahwa partisipasi aktif warga dalam mengawasi jalannya pemerintahan desa adalah kunci utama terciptanya pelayanan publik yang adil dan merata.
Hingga detik ini, belum ada tanggapan atau hak jawab resmi yang dirilis oleh jajaran panitia maupun pemerintah desa terkait sorotan tajam yang dilayangkan publik.
Pengawasan ketat dari warga dan media online akan terus mengawal proses ini hingga seluruh tahapan seleksi perangkat desa di Sidoarjo benar-benar bersih dari segala bentuk kecurigaan.
Desakan evaluasi seleksi perangkat Desa Keper membuktikan tingginya kesadaran hukum masyarakat Sidoarjo dalam mengawal transparansi serta akuntabilitas pemerintahan tingkat desa Bersambung (D2Y, redaksi)
