Sidoarjo, pojokkasus.com – Komitmen Pemkab Sidoarjo kembali ditegaskan melalui langkah konkret dalam mendukung program prioritas nasional. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo memastikan percepatan pendirian Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di seluruh wilayah sebagai bagian dari dukungan terhadap visi pembangunan Presiden Prabowo Subianto.
Bupati Sidoarjo H. Subandi menegaskan hal tersebut saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) bersama pimpinan DPRD, unsur Forkopimda, para camat, serta kepala desa di Ruang OPS Room Setda Sidoarjo, Rabu (28/1). Rakor itu menjadi forum strategis untuk menyamakan persepsi dan memperkuat sinergi lintas sektor.
Dalam arahannya, Bupati Subandi menyampaikan bahwa KDKMP merupakan program yang mendapat atensi langsung dari Presiden. Ia menekankan bahwa pemerintah daerah wajib bergerak cepat dan terukur agar target pendirian koperasi dapat terealisasi tepat waktu dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat desa dan kelurahan.
Sinergi Daerah Dukung Program Nasional
Subandi menegaskan peran penting kolaborasi antara eksekutif, legislatif, dan pemerintah desa. Menurutnya, percepatan KDKMP tidak dapat berjalan optimal tanpa dukungan bersama, terutama dalam penyediaan lahan, penganggaran, serta pendampingan teknis di tingkat bawah.
Ia juga meminta seluruh perangkat daerah menjaga komunikasi yang intensif agar setiap kendala dapat segera teridentifikasi. Dengan koordinasi yang solid, Pemkab Sidoarjo menargetkan KDKMP mampu menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan sekaligus memperkuat kemandirian desa.
Langkah percepatan ini dinilai sejalan dengan upaya pemerintah pusat dalam mendorong koperasi sebagai pilar ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.
Nik Sugiharti Segera Pimpin Golkar Pasuruan
Gudang Besi Tua Bugul Lor Rugikan Publik
Camat Diminta Aktif Dampingi Desa
Bupati Subandi secara khusus menginstruksikan para camat untuk proaktif turun ke lapangan melakukan pendampingan teknis. Ia meminta camat memetakan kendala yang dihadapi desa, terutama desa yang belum memiliki anggaran Bantuan Keuangan (BK) atau mengalami keterbatasan dana.
Selain itu, Subandi menekankan pentingnya pembaruan data pada portal KDKMP secara berkala, minimal setiap tiga hari sekali. Laporan progres dan kendala diminta disampaikan secara rutin agar solusi dapat segera dirumuskan bersama.
Berdasarkan data sementara, terdapat 47 lokasi KDKMP di Sidoarjo yang masih terkendala proses pengurukan lahan. Kondisi tersebut dinilai perlu penanganan cepat agar tidak menghambat tahapan pembangunan berikutnya.
Solusi Alat Berat dan Penuntasan LP2B
Menanggapi kendala tersebut, Pemkab Sidoarjo menyiapkan solusi konkret berupa penyediaan sembilan unit backhoe serta armada truk milik pemerintah daerah. Fasilitas ini disiapkan untuk membantu desa mempercepat proses pengurukan lahan KDKMP.
Bupati Subandi menjelaskan bahwa desa hanya perlu berkoordinasi terkait pelaksanaan teknis di lapangan. Dengan dukungan alat berat, pekerjaan diharapkan segera rampung dan tidak membebani anggaran desa.
Selain itu, Pemkab Sidoarjo juga berkomitmen menuntaskan persoalan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) secara terukur. Langkah ini diharapkan menciptakan iklim investasi yang sehat tanpa mengabaikan ketahanan pangan. “KDKMP bukan sekadar program, tetapi investasi sosial jangka panjang untuk kesejahteraan masyarakat,” tegas Subandi. (nit)
