Sidoarjo, pojokkasus.com — Komisi XIII DPR RI meninjau langsung pelayanan kunjungan dan program pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sidoarjo, Senin (23/2/2026). Kunjungan kerja reses ini menjadi langkah pengawasan lapangan untuk memastikan layanan publik, hak warga binaan, serta sistem pembinaan berjalan sesuai standar nasional pemasyarakatan.
Rombongan legislatif dari Komisi XIII DPR RI tiba sekitar pukul 14.30 WIB bersama jajaran Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan wilayah Jawa Timur. Mereka langsung bergerak ke area layanan kunjungan yang saat itu dipadati keluarga warga binaan.
Para anggota dewan mengamati alur registrasi, pemeriksaan keamanan, hingga mekanisme tatap muka. Tim juga berdialog langsung dengan pengunjung untuk menggali pengalaman mereka terkait kualitas layanan. Sejumlah keluarga menyampaikan apresiasi atas sistem antrean yang dinilai tertib, meski beberapa meminta penambahan fasilitas ruang tunggu agar lebih nyaman saat jam padat.
Selain memantau layanan kunjungan, rombongan mengunjungi Pos Bantuan Hukum (Posbankum). Di lokasi itu, legislator berbicara dengan warga binaan tentang akses pendampingan hukum, transparansi proses, serta kendala administratif yang masih muncul di lapangan.
Pengawasan Lapangan dan Evaluasi Program
Kunjungan berlanjut ke area pembinaan kerja.Petugas lapas menunjukkan berbagai kegiatan kemandirian, mulai dari pelatihan kerajinan hingga produksi barang bernilai ekonomi. Anggota dewan menilai program tersebut penting karena menjadi indikator keberhasilan pembinaan sekaligus bekal reintegrasi sosial setelah masa pidana selesai.
Kepala lapas menegaskan pihaknya terus meningkatkan kualitas layanan publik dan pembinaan. Ia menyatakan petugas menerapkan standar operasional ketat, memprioritaskan transparansi, serta menjaga pendekatan humanis dalam pembinaan. Menurutnya, kunjungan pengawasan seperti ini memberi motivasi tambahan bagi jajaran untuk mempertahankan kinerja.
Rombongan legislatif juga mencatat sejumlah aspek teknis, termasuk kebutuhan peningkatan sarana pendukung layanan digital, kapasitas ruang kunjungan, serta penguatan sumber daya manusia. Catatan tersebut akan dibahas dalam rapat internal sebagai bagian dari fungsi pengawasan parlemen di DPR RI.
Pejabat wilayah menambahkan bahwa sinergi antara pusat dan daerah menjadi kunci peningkatan sistem pemasyarakatan. Ia menilai evaluasi langsung di lapangan memberi gambaran riil kondisi fasilitas, bukan sekadar laporan administratif.
E-Purchasing Digenjot Transparansi Pengadaan Sidoarjo Makin Akuntabel Pesat
Aspirasi Warga dan Dampak Sosial
Dalam dialog terbuka, beberapa warga binaan menyampaikan harapan agar pelatihan kerja diperluas dan sertifikasinya diperkuat. Mereka menilai sertifikat kompetensi akan membantu proses mencari pekerjaan setelah bebas nanti. Aspirasi itu langsung dicatat tim pengawas sebagai bahan rekomendasi kebijakan.
Kunjungan di Sidoarjo ini menegaskan pendekatan pengawasan berbasis fakta lapangan. Legislator menilai pemantauan langsung memungkinkan identifikasi masalah secara objektif sekaligus mempercepat perumusan solusi.
Pihak komisi menutup agenda dengan menegaskan komitmen mendorong peningkatan kualitas layanan pemasyarakatan nasional.Mereka menilai pelayanan yang transparan dan pembinaan efektif bukan hanya berdampak pada warga binaan, tetapi juga berpengaruh langsung terhadap keamanan sosial dan kepercayaan publik terhadap sistem hukum. (nit)
