Sidoarjo, pojokkasus.com — Mahasiswa Desak Pemkab Sidoarjo merealisasikan program prioritas pembangunan 2026 dalam aksi unjuk rasa yang digelar di depan Kantor Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Kamis (26/2/2026). Puluhan aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) menyuarakan delapan tuntutan dan meminta pemerintah daerah memastikan kebijakan berpihak pada kepentingan publik.
Aksi bertajuk “Marhaban Ya Melawan” itu dimulai sekitar pukul 16.00 WIB. Massa secara bergantian menyampaikan orasi dan membentangkan spanduk tuntutan. Mereka menyoroti persoalan pendidikan, jalan rusak, sistem drainase, hingga transparansi anggaran daerah.
Menanggapi aksi tersebut, Bupati Sidoarjo, Subandi, langsung menemui massa dan memaparkan empat rencana induk (masterplan) pembangunan 2026. Ia menegaskan seluruh perencanaan telah disusun berbasis data dan pemetaan kebutuhan hingga tingkat kecamatan.
Menurutnya, pemerintah daerah menggandeng Institut Teknologi Sepuluh Nopember pada 2025 untuk menyusun perencanaan strategis yang terukur dan terarah.
Empat Sektor Prioritas Pembangunan Subandi menjelaskan empat sektor prioritas tersebut meliputi pendidikan, perbaikan infrastruktur jalan, pembangunan taman atau ruang terbuka hijau, serta pembenahan sistem irigasi dan normalisasi sungai. Ia menyatakan data ketertinggalan pendidikan di setiap kecamatan sudah terpetakan.
“Terkait masterplan pendidikan, semuanya sudah terdata. Kecamatan mana saja yang masih tertinggal, insyaallah tahun 2026 akan kita bangun sesuai perencanaan bersama ITS. Saya minta ini dikawal. Silakan beraudiensi dengan dinas terkait,” ujarnya di hadapan mahasiswa.
Di sektor infrastruktur, Pemkab Sidoarjo saat ini melakukan perbaikan di 26 titik jalan di berbagai kecamatan. Subandi mengaku memperketat pengawasan kualitas pekerjaan setelah ditemukan proyek yang cepat rusak. Ia bahkan mengganti pejabat di Dinas PUPR sebagai bentuk evaluasi internal.
Selain itu, pemerintah daerah menyiapkan pembangunan sirkuit balap resmi yang ditargetkan mulai 2027 dengan penyelesaian bertahap selama lima tahun. Fasilitas tersebut diharapkan dapat menekan praktik balap liar di jalan umum.
Wabup Sidoarjo Sidak Infrastruktur, Target Dua Minggu Selesai
Tuntutan Mahasiswa dan Respons Pemerintah
Ketua PC PMII Sidoarjo, Muhammad Alfien Ananta, menegaskan aksi tersebut merupakan tanggung jawab moral mahasiswa dalam mengawal kebijakan publik. Ia menyatakan mahasiswa akan terus menjalankan fungsi kontrol sosial secara konsisten.
“Ini bukan sekadar aksi turun ke jalan, tetapi komitmen moral mahasiswa untuk memastikan kebijakan pemerintah tetap berpihak kepada masyarakat,” ujarnya.
Dalam pernyataan sikapnya, mahasiswa menyampaikan delapan tuntutan kepada Pemkab dan DPRD Sidoarjo. Tuntutan itu mencakup prioritas anggaran pendidikan, percepatan perbaikan jalan, evaluasi drainase dan tata ruang, kebijakan ketenagakerjaan bagi tenaga kerja lokal, pembangunan sirkuit resmi, keterbukaan program MBG, publikasi data anggaran pusat kreativitas, serta kejelasan progres proyek daerah.
Subandi juga menyinggung sektor ketenagakerjaan. Ia mengklaim pemerintah terus mengintensifkan pelatihan kerja dan mendorong perusahaan memprioritaskan tenaga kerja lokal. Namun, ia mengakui adanya tantangan fiskal akibat berkurangnya transfer anggaran dari pemerintah pusat.
Aksi berlangsung hingga malam hari dengan pengawalan aparat keamanan. Mahasiswa menegaskan akan terus mengawal realisasi program dan meminta tindak lanjut konkret atas paparan pemerintah daerah.
Dialog terbuka antara mahasiswa dan kepala daerah itu menjadi momentum penting dalam dinamika demokrasi lokal. Publik kini menanti konsistensi pelaksanaan masterplan 2026, sementara mahasiswa memastikan kontrol sosial tetap berjalan demi pembangunan Sidoarjo yang lebih terukur dan transparan. (red)
