Sidoarjo Raih Sertifikat Pengelolaan Sampah Nasional

Sidoarjo, pojokkasus.com — Sidoarjo raih sertifikat pengelolaan sampah nasional setelah masuk jajaran 10 daerah terbaik tingkat nasional tahun 2025. Capaian ini menempatkan Kabupaten Sidoarjo dalam daftar 35 kabupaten/kota penerima Sertifikat Menuju Kota Bersih berdasarkan keputusan resmi Kementerian Lingkungan Hidup. Pengakuan tersebut mempertegas posisi Sidoarjo sebagai salah satu daerah dengan kinerja pengelolaan sampah terbaik di Indonesia.

Penilaian itu tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 1048 Tahun 2026 tentang Kinerja Pengelolaan Sampah 2025. Pemerintah pusat mengevaluasi 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia dengan indikator ketat, terukur, dan berbasis kinerja lapangan. Tim penilai tidak hanya memverifikasi dokumen administratif, tetapi juga melakukan pengecekan langsung ke sejumlah titik strategis.

Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, menyerahkan plakat penghargaan secara langsung dalam Rakornas Pengelolaan Sampah 2026 di Balai Kartika, Rabu (25/2). Ia menegaskan tim melakukan verifikasi menyeluruh, mulai dari tempat pembuangan akhir, sungai, hingga fasilitas pengolahan sampah terpadu. Pemerintah pusat ingin memastikan sistem berjalan efektif dari hulu hingga hilir.

Secara nasional, hasil evaluasi terbagi dalam beberapa kategori, yakni Adipura Kencana, Adipura, Sertifikat Menuju Kota Bersih, daerah pembinaan, dan daerah pengawasan. Tahun ini, tidak ada satu pun daerah yang meraih Adipura maupun Adipura Kencana karena standar penilaian diperketat secara signifikan.

Sidoarjo raih sertifikat
Sidoarjo masuk 10 besar nasional pengelolaan sampah 2025 dan meraih Sertifikat Menuju Kota Bersih dari Kementerian Lingkungan Hidup melalui evaluasi ketat berbasis kinerja lapangan.

Indikator Penilaian Diperketat
Penilaian kinerja 2025 menitikberatkan pada komitmen anggaran minimal tiga persen dari APBD untuk sektor persampahan. Pemerintah pusat juga memberi bobot tinggi pada kualitas sumber daya manusia, ketersediaan sarana prasarana, serta capaian pengurangan dan penanganan sampah. Daerah wajib menunjukkan data terukur terkait volume sampah yang berhasil dikelola.

Hanif menegaskan evaluasi dilakukan berbasis kondisi nyata. “Kami menilai langsung situasi di lapangan, bukan sekadar laporan administratif. Sistem harus berjalan efektif dari hulu sampai hilir,” ujarnya. Pernyataan itu menegaskan bahwa transparansi dan implementasi menjadi kunci utama dalam penilaian.

Program evaluasi ini terhubung dengan agenda nasional kebersihan lingkungan yang selaras dengan gerakan ASRI (Aman, Sehat, Resik, Indah) yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah pusat mendorong pemerintah daerah memperkuat kebijakan berbasis partisipasi publik dan perubahan perilaku masyarakat.

Dari 35 daerah terbaik, hanya dua kota yang menempati posisi puncak klaster kota, sedangkan kategori kabupaten berlangsung lebih kompetitif. Posisi Sidoarjo di 10 besar menunjukkan konsistensi kinerja dalam mengelola sampah secara sistematis dan berkelanjutan.

Infus Balita Gagal, Kualitas Dokter Di Sorot Publik.

Strategi Daerah dan Dampak Nyata
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo memperkuat edukasi pemilahan sampah dari tingkat rumah tangga. Aparatur daerah menggencarkan sosialisasi, meningkatkan kapasitas bank sampah, dan memperluas fasilitas pengolahan berbasis 3R (Reduce, Reuse, Recycle). Program Jumat Bersih juga berjalan rutin untuk menjaga partisipasi warga.

Bupati Sidoarjo menyebut capaian tersebut sebagai hasil kerja kolektif antara pemerintah daerah dan masyarakat. Ia menekankan bahwa perubahan perilaku menjadi faktor penentu keberhasilan. “Kesadaran warga menentukan efektivitas sistem. Tanpa partisipasi publik, fasilitas tidak akan optimal,” ujarnya.

Selain edukasi, pemerintah daerah menambah jumlah penyuluh persampahan dan mengintegrasikan kebijakan lingkungan dengan program pembangunan lain. Pendekatan ini memperkuat fondasi keberlanjutan serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Pengakuan nasional ini berdampak langsung pada peningkatan kepercayaan publik dan peluang dukungan program dari pemerintah pusat. Status 10 besar nasional bukan sekadar simbol prestise, melainkan pijakan menuju standar kota bersih yang lebih tinggi.

Sidoarjo kini menghadapi tantangan untuk mempertahankan konsistensi dan membuktikan bahwa sistem pengelolaan sampah yang kuat mampu menghadirkan lingkungan yang sehat, produktif, dan berdaya saing. (red)

IMG-20260327-WA0038