Sidoarjo, baranitapost.com — Rekomendasi DPRD Sidoarjo 2025 menyoroti penguatan tata kelola pemerintahan, peningkatan layanan publik, dan optimalisasi kinerja perangkat daerah dalam rapat paripurna yang membahas LKPJ Bupati Tahun 2025. Dalam Rapat Paripurna, Kamis. (16/05/2026)
Langkah ini menjadi evaluasi strategis sekaligus arah perbaikan pembangunan daerah ke depan agar lebih efektif, transparan, dan berpihak pada masyarakat.
Dalam sidang tersebut, Ketua DPRD Sidoarjo H.Abdillah Nasih,S.M melalui Juru bicara DPRD H. Mohammad Rozik di podium menegaskan pentingnya peningkatan kualitas layanan administrasi umum serta tata usaha pimpinan agar berjalan lebih cepat, tepat, dan profesional.
Dukungan operasional juga dinilai harus diperkuat guna menunjang kelancaran tugas pemerintahan sehari-hari.
Selain itu, penataan struktur organisasi perangkat daerah (OPD) menjadi perhatian utama.
DPRD menilai bahwa struktur birokrasi harus disusun secara efisien dan tepat fungsi agar selaras dengan kebutuhan pelayanan publik dan prioritas pembangunan daerah.
Ketua DPRD Sidoarjo menekankan bahwa peningkatan profesionalisme juga harus menyentuh bagian protokol dan komunikasi pimpinan.
“Sekretariat DPRD harus memperkuat dukungan administratif, teknis, dan keahlian agar fungsi DPRD dapat berjalan optimal dan profesional,” ujarnya dalam rapat paripurna.
DPRD juga mendorong penerapan sistem tata kelola berbasis elektronik di lingkungan pemerintahan daerah. Digitalisasi ini dinilai penting untuk meningkatkan efisiensi kerja, transparansi, serta akuntabilitas kinerja, khususnya di Sekretariat DPRD.
Dalam aspek perencanaan pembangunan, DPRD mengingatkan pentingnya konsistensi antara dokumen RKPD, KUA-PPAS, dan APBD.
Setiap perubahan program harus melalui evaluasi yang terukur agar tidak terjadi ketidaksesuaian antara perencanaan dan realisasi anggaran.
Di sektor keuangan, pemerintah daerah diminta mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui strategi intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan.
DPRD juga mendorong inovasi dalam menggali potensi baru tanpa membebani masyarakat.
Sementara itu, dalam bidang kepegawaian, DPRD menegaskan pentingnya penerapan sistem merit dalam pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk dalam proses mutasi dan promosi jabatan.
Langkah ini dinilai penting untuk menciptakan birokrasi yang profesional dan berintegritas.
Fungsi penelitian dan pengembangan juga menjadi sorotan. DPRD berharap kebijakan daerah ke depan berbasis data dan riset agar lebih tepat sasaran serta berdampak nyata bagi masyarakat.
Penguatan peran Inspektorat turut ditekankan, terutama dalam meningkatkan kualitas audit dan evaluasi. DPRD meminta seluruh temuan pengawasan segera ditindaklanjuti secara tuntas oleh perangkat daerah.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Sidoarjo H. Subandi menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi.
Wabup Mimik Pastikan Gizi Sehat Dan Ekonomi Desa, Di Peresmian SPPG Prasung.
“Kami menerima seluruh rekomendasi DPRD dan akan segera menindaklanjuti bersama Sekda dan seluruh OPD agar pelaksanaan pemerintahan semakin baik,” tegasnya.
DPRD juga menyoroti pentingnya peran kecamatan dalam menjaga stabilitas sosial melalui pembinaan ideologi Pancasila dan deteksi dini potensi konflik.
Rekomendasi DPRD Sidoarjo 2025 menjadi langkah strategis dalam mendorong reformasi birokrasi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel demi kesejahteraan masyarakat. (@kbr)
