Sidoarjo,pojokkasus.com – Proyek mangkrak Sidoarjo, APBD Sidoarjo, dan NasDem DPRD Sidoarjo menjadi sorotan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sidoarjo terkait penyampaian pendapat fraksi atas Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Selasa (1/7/2026).
Fraksi NasDem mendesak Pemerintah Kabupaten Sidoarjo segera melakukan evaluasi menyeluruh setelah nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) tercatat mencapai Rp166,1 miliar.
Nilai tersebut dinilai menjadi indikator masih lemahnya perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang berpotensi membebani APBD tahun 2026.
Sorotan tersebut disampaikan Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Sidoarjo dari Fraksi NasDem, Muhamad Dimas Zakaria. Menurutnya, proyek yang belum selesai hingga akhir tahun anggaran bukan sekadar persoalan administrasi, tetapi berdampak langsung terhadap pelayanan publik dan pemenuhan kebutuhan masyarakat.
KDP Rp166,1 Miliar Jadi Alarm Perencanaan Dimas menegaskan setiap anggaran yang tidak terealisasi berarti ada hak masyarakat yang belum terpenuhi. Ia menyebut pembangunan infrastruktur, pendidikan, hingga layanan kesehatan seharusnya dapat dirasakan masyarakat apabila seluruh program berjalan sesuai rencana.
“Setiap rupiah yang gagal dibelanjakan adalah jalan yang seharusnya diperbaiki, saluran air yang semestinya dibangun, sekolah yang kualitasnya perlu ditingkatkan, hingga pelayanan kesehatan yang seharusnya bisa dinikmati lebih luas oleh masyarakat,” tegas Muhamad Dimas Zakaria dalam rapat paripurna.
Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo masih memiliki pekerjaan besar yang harus segera diselesaikan.
Berbagai persoalan, mulai dari kondisi jalan yang belum memadai, pembangunan drainase yang belum tuntas, peningkatan kualitas fasilitas pendidikan, hingga pemerataan pelayanan kesehatan masih menjadi perhatian masyarakat.
Sentra Kuliner Gajah Mada Sepi Pengunjung, Ini Langkah Tegas Pemkab Sidoarjo
Fraksi NasDem juga meminta pemerintah daerah membuka secara transparan daftar proyek yang hingga kini masih berstatus Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).
Langkah tersebut dinilai penting agar masyarakat mengetahui penyebab keterlambatan, progres penyelesaian, serta dampaknya terhadap pengelolaan keuangan daerah.
“Fraksi kami mencermati masih terdapat nilai konstruksi dalam pengerjaan sebesar Rp166,1 miliar. Kondisi ini menunjukkan masih adanya proyek pembangunan yang belum selesai hingga akhir tahun anggaran.
Kami meminta pemerintah daerah menjelaskan secara terbuka daftar proyek yang masih berstatus KDP, penyebab keterlambatan, target penyelesaiannya, serta potensi dampaknya terhadap APBD Tahun Anggaran 2026,” ujar Dimas.
Menurut Fraksi NasDem, keterbukaan informasi akan meningkatkan akuntabilitas pemerintah sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran daerah.
Selain proyek yang belum rampung, Fraksi NasDem turut menyoroti rendahnya serapan belanja modal dan tingginya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).
Kedua indikator tersebut dinilai menunjukkan masih adanya kelemahan dalam proses perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program pembangunan.
Apabila kondisi tersebut terus berulang, pembangunan daerah dikhawatirkan tidak berjalan optimal dan manfaat APBD bagi masyarakat menjadi tidak maksimal.
Karena itu, evaluasi menyeluruh dinilai harus segera dilakukan agar setiap program pembangunan dapat selesai tepat waktu dan sesuai target.
Fraksi NasDem berharap Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menjadikan temuan tersebut sebagai momentum untuk memperbaiki tata kelola pembangunan.
Evaluasi yang menyeluruh terhadap proses perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan proyek diyakini mampu meningkatkan efektivitas penggunaan APBD sekaligus memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar kembali dalam bentuk pelayanan dan pembangunan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
