KOTA PASURUAN, pojokkasus.com — Geger! Proyek pembangunan Barak Dalmas Polres Pasuruan Kota dengan nilai anggaran fantastis Rp1,12 miliar yang bersumber dari APBD Kota Pasuruan TA 2026 mendadak jadi sorotan tajam.
Lumbung
Informasi Rakyat (LIRA) Jawa Timur kompak mengangkat suara, menuntut audit menyeluruh atas proyek yang berlokasi di Jalan Gajah Mada, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Purworejo itu.
Aksi
mengejutkan terjadi pada Senin (03/08/2026). Puluhan massa yang tergabung dalam LIRA bersama Forum Pengawasan Jasa Konstruksi menggempur lokasi proyek dengan inspeksi mendadak (sidak) dan orasi lantang.
Mereka
mengambil main-main, menyorok tiga persoalan krusial: penyimpangan spesifikasi teknis yang mencolok, kecepatan pengerjaan yang dinilai ngaret dari jadwal, serta lemahnya pengawasan yang membuat proyek nyaris tanpa kontrol.
Ribuan Warga Sidoarjo Diajak Paham Pajak Untuk Masa Depan Kita
Proyek
yang digarap oleh CV Sinar Agung Mandiri dengan konsultan pengawas CV Wiratama Mandiri ini sebenarnya memiliki masa kontrak 120 hari kalender sejak 8 Juni 2026. Namun, dari pantauan LIRA, ada banyak kejanggalan yang tercium di lapangan.
Wakil
Gubernur LIRA Jatim, AyiK Suhaya, SH, dengan tegas mengungkapkan betapa buruknya. “Kami turun langsung hari ini untuk investigasi. Kami menduga kuat ada permainan antara oknum di layanan pengadaan dengan rekanan. Jangan sampai fasilitas aparat penegak hukum ini dikerjakan asal-asalan. Ini mencakup uang rakyat,” serunya dengan nada tinggi di hadapan massa yang terus memekikkan tuntutan.
Lebih
lanjut, AyiK meminta Dinas PUPR Kota Pasuruan untuk turun ke medan, memeriksa fisik proyek secara riil, bukan hanya di atas kertas. “Jika ada material yang tidak sesuai dengan RAB dan kontrak, wajib dibongkar dan diganti! Ini adalah bentuk resistensi terhadap korupsi yang bersembunyi di balik konstruksi bangunan,” tegasnya.
Tak
hanya itu, aksi sidak yang berlangsung kondusif dengan pengamanan puluhan personel Polres Pasuruan Kota itu juga menyoroti ketidakhadiran pejabat utama Pemkot. “Tanggung jawab ada di pimpinan, bukan hanya staf. Jika pengawasan tidak karena, harus dievaluasi!” kritik AyiK pedas.
DPRD Sidoarjo Pastikan Bedah Rumah Tepat Sasaran
LIRA
kini mendesak aparat penegak hukum, Inspektorat Kota Pasuruan, dan lembaga pengawas lainnya untuk segera bertindak. Pemeriksaan menyeluruh yang diminta dilakukan mulai dari proses pengadaan yang diperkirakan cacat, kualitas material, hingga pelaksanaan di lapangan. Tujuannya hanya satu: memastikan tidak ada kerugian negara sedikit pun dari dana APBD yang mencapai lebih dari satu miliar rupiah ini.
Hingga
berita ini ditayangkan, upaya konfirmasi kepada Dinas PUPR Kota Pasuruan, Bagian Pengadaan Barang/Jasa, dan pihak kontraktor CV Sinar Agung Mandiri masih terus dilakukan. Namun, semua tudingan yang dilontarkan LIRA hingga saat ini masih bersifat dugaan kuat dan sangat dinantikan hasil pemeriksaan resmi dari pihak yang berwenang.
Pantau
terus perkembangan kasus ini, Siapakah yang bermain dengan uang rakyat? Kita tunggu gebrakan hukum selanjutnya! (H2Y
)
