PASURUAN, pojokkasus.com – Kepala SPPG Desa Paras, Kecamatan Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan, menjadi sorotan sejumlah relawan yang terlibat dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Mereka mempersoalkan pola koordinasi, kehadiran pimpinan, pembagian tugas, serta tata kelola operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Keluhan tersebut disampaikan sejumlah relawan pada Rabu (2/9/2026). Mereka berharap Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan evaluasi terhadap pengelolaan SPPG Desa Paras, khususnya terkait koordinasi internal, ketersediaan tenaga pelaksana, komunikasi dengan staf dan mitra, serta pembagian tanggung jawab di lapangan.
Menurut keterangan relawan, posisi tenaga SEPP disebut tidak tersedia selama kurang lebih tiga bulan. Dalam periode tersebut, sejumlah tugas yang semestinya menjadi bagian dari tenaga SEPP disebut dirangkap oleh ahli gizi dan asisten lapangan atau aslap.
Kondisi tersebut, menurut relawan, turut memengaruhi pola kerja di lingkungan SPPG. Mereka menilai pembagian tugas perlu mendapat perhatian agar setiap unsur pelaksana dapat menjalankan tanggung jawab sesuai fungsi masing-masing.
KKGO Gempol Gelar Turnamen Sepak Bola Antar SD
Relawan juga menyoroti pola komunikasi antara Kepala SPPG dengan staf dan mitra. Mereka menyebut koordinasi bersama belum berjalan secara optimal, terutama ketika muncul persoalan dalam pelaksanaan kegiatan operasional.
Mereka berharap setiap persoalan yang muncul di lapangan dapat dibahas secara terbuka dengan melibatkan unsur terkait. Menurut relawan, komunikasi internal yang baik dapat membantu mencegah kesalahpahaman sekaligus mempercepat penyelesaian persoalan.
Selain persoalan koordinasi dan pembagian pekerjaan, relawan juga menyampaikan keluhan mengenai kehadiran Kepala SPPG di lokasi. Berdasarkan keterangan yang diterima, pimpinan disebut tidak selalu berada di SPPG dan terkadang meninggalkan lokasi karena tempat tinggalnya relatif dekat.
Namun, informasi mengenai pola kehadiran tersebut masih berasal dari keterangan sejumlah relawan. Sampai berita ini disusun, belum ada penjelasan langsung dari Kepala SPPG Desa Paras mengenai persoalan tersebut.
Karena itu, informasi tersebut perlu mendapat klarifikasi dari pihak Kepala SPPG agar publik memperoleh gambaran yang utuh mengenai kondisi operasional di lapangan.
Para relawan berharap BGN dapat memeriksa persoalan yang mereka sampaikan secara objektif. Evaluasi diharapkan tidak hanya melihat proses penyediaan dan distribusi makanan, tetapi juga tata kelola internal SPPG sebagai bagian penting dalam mendukung kelancaran program MBG.
Menurut relawan, pimpinan SPPG memiliki peran penting dalam memastikan seluruh kegiatan berjalan teratur. Koordinasi dengan ahli gizi, aslap, relawan, staf, dan mitra diperlukan agar setiap bagian dapat menjalankan fungsi masing-masing secara jelas.
Mereka berharap pemeriksaan nantinya mencakup kehadiran pimpinan, pola komunikasi, pembagian tugas, mekanisme penyelesaian masalah, serta pengelolaan operasional SPPG Desa Paras.
Hingga berita ini disusun, belum diperoleh keterangan resmi dari Kepala SPPG Desa Paras mengenai keluhan para relawan tersebut. Konfirmasi dari pihak Kepala SPPG diperlukan untuk menjelaskan kondisi tenaga SEPP, pembagian tugas, pola kehadiran pimpinan, serta mekanisme koordinasi yang selama ini diterapkan.
Di sisi lain, BGN juga diharapkan dapat menindaklanjuti apabila terdapat laporan resmi mengenai persoalan tersebut. Pemeriksaan berdasarkan dokumen, data, dan fakta lapangan penting dilakukan agar setiap keluhan dapat dinilai secara objektif.
Persoalan tata kelola menjadi penting karena SPPG menjalankan fungsi yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan program MBG. Koordinasi yang jelas, pembagian tugas yang terukur, serta kepemimpinan yang efektif dapat mendukung kelancaran pelayanan kepada penerima manfaat.
Evaluasi, jika diperlukan, juga dapat menjadi ruang untuk memperbaiki persoalan tanpa mengabaikan hak setiap pihak untuk memberikan penjelasan. Langkah tersebut penting agar setiap informasi tidak berhenti sebagai keluhan, tetapi dapat ditindaklanjuti melalui mekanisme yang sesuai.
Pada akhirnya, tujuan utama pengelolaan SPPG adalah memastikan program MBG berjalan tertib dan mampu memberikan pelayanan makanan bergizi kepada masyarakat. Karena itu, setiap persoalan internal perlu diselesaikan secara profesional, transparan, dan berdasarkan fakta agar kepercayaan masyarakat terhadap program tersebut tetap terjaga.
