Purwakarta, pojokkasus.com — KDM Soroti pesta pernikahan mahal, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengimbau generasi muda (Gen Z) untuk lebih bijak dalam mengelola keuangan dengan mengutamakan kepemilikan hunian. Imbauan ini disampaikan pada Selasa malam (14/4/2026) di Balai Nusantara Hunian Warisan Bangsa, Purwakarta, sebagai bagian dari upaya mendorong kesejahteraan jangka panjang masyarakat.
Dalam pernyataannya, Dedi Mulyadi atau yang akrab disapa KDM menegaskan bahwa fenomena pesta pernikahan mewah kerap menjadi beban finansial bagi pasangan muda. Ia menilai, kebiasaan tersebut justru berisiko menimbulkan kesulitan ekonomi setelah pernikahan berlangsung.
“Pesan saya, lebih baik uang buat pesta perkawinan dipakai beli rumah daripada jadi raja semalam besoknya sengsara,” tegas KDM di hadapan para tamu undangan.
Sebagai langkah konkret, KDM bahkan berencana mengeluarkan surat edaran yang mendorong masyarakat agar tidak memaksakan diri menggelar pesta pernikahan mewah jika kondisi keuangan tidak memungkinkan.
Mobdin DPRD Pasuruan Batal, Anggaran Dialihkan ke Program Rakyat
Ia menyarankan agar pasangan cukup melangsungkan akad nikah secara sederhana di Kantor Urusan Agama (KUA).
“Nanti gubernur akan mengeluarkan surat edaran. Bagi mereka yang tidak punya kemampuan keuangan yang cukup, kawin tidak usah pesta, cukup di KUA saja,” ujarnya.
KDM juga menekankan bahwa memiliki rumah, meskipun bersubsidi, merupakan langkah awal yang jauh lebih penting dalam membangun kehidupan rumah tangga. Ia mengingatkan agar rumah yang dimiliki dirawat dengan baik sebagai aset jangka panjang.
Resmi Dibuka, Media Center Mojokerto Perkuat Transparansi Publik
Danrem Survei Koperasi Desa Jabon, Dorong Ekonomi Warga
https://www.facebook.com/pojok.kasuscom
Selain itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menyiapkan berbagai skema bantuan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Program tersebut meliputi rumah subsidi, bantuan rumah tidak layak huni (rutilahu), hingga pembangunan apartemen terjangkau di sejumlah wilayah.
“Ada bantuan untuk rumah tidak layak huni. Metodologinya, ada yang diusulkan melalui aspirasi DPR, ada juga yang bisa diakses langsung oleh masyarakat melalui aplikasi khusus yang akan dibuat di Jawa Barat,” jelasnya.
Tak hanya itu, masyarakat juga dapat memanfaatkan fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) sektor perumahan dengan bunga rendah. Skema ini mencakup pembelian rumah subsidi hingga hunian vertikal seperti apartemen.
KDM mengungkapkan bahwa pembangunan apartemen terjangkau tengah direncanakan di beberapa kota seperti Bekasi, Depok, Bogor, dan Bandung. Ia juga mendorong setiap kawasan industri untuk menyediakan hunian bagi para pekerjanya.
“Termasuk Pemprov Jabar, Pak Sekda sedang menyiapkan Peraturan Gubernur. Setiap kawasan industri wajib menyiapkan apartemen untuk karyawan,” tambahnya.
Langkah ini diharapkan mampu mengurangi beban biaya hidup masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas kesejahteraan pekerja di Jawa Barat.
Imbauan KDM menjadi pengingat penting bagi generasi muda untuk lebih rasional dalam merencanakan masa depan. Mengalihkan anggaran pesta pernikahan ke kepemilikan rumah dinilai sebagai keputusan strategis demi stabilitas ekonomi jangka panjang. (Ek@)
