Sidoarjo,pojokkasus.com–Perbup Sejahtera Anak Buruh Sidoarjo Siap Cepat Dibuat menjadi langkah konkret Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam memperkuat kebijakan kesejahteraan pekerja.
Bupati Sidoarjo Subandi menegaskan bahwa regulasi turunan berupa Peraturan Bupati (Perbup) akan segera disusun dalam waktu satu minggu untuk memastikan perlindungan dan peningkatan kesejahteraan anak-anak buruh, khususnya dalam akses pendidikan di sekolah negeri.
Pernyataan tersebut disampaikan Subandi saat berdialog langsung dengan serikat buruh di Pendopo Delta Wibawa, Jumat (24/4/2026).
Dalam forum tersebut, pemerintah daerah menyerap berbagai aspirasi yang kemudian langsung diarahkan menjadi kebijakan nyata. Salah satu poin utama adalah alokasi 5 persen kuota pendidikan bagi anak buruh, baik dari keluarga mampu maupun tidak mampu, dengan mekanisme verifikasi ketat agar tepat sasaran.
Kebijakan ini menjadi bagian penting dari Perbup kesejahteraan buruh Sidoarjo yang tengah difinalisasi.
Pemerintah daerah menegaskan bahwa program ini tidak hanya bersifat simbolis, tetapi benar-benar menyentuh kebutuhan dasar masyarakat pekerja.
Subandi menekankan bahwa kebijakan ini harus mampu meningkatkan akses pendidikan yang adil tanpa penyalahgunaan data penerima manfaat.
Selain sektor pendidikan, Pemkab Sidoarjo juga memastikan dukungan terhadap peringatan Hari Buruh Internasional (May Day). Setiap tahun, kegiatan tersebut akan dianggarkan dengan konsep yang lebih inklusif seperti jalan sehat, kegiatan kebersamaan, serta agenda positif yang melibatkan buruh dan masyarakat umum.
Hal ini menjadi bagian dari implementasi Perbup kesejahteraan buruh Sidoarjo yang berorientasi pada harmoni sosial.
Dari sisi peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemerintah juga menyiapkan program pelatihan tenaga kerja minimal dua kali dalam setahun.
Program ini bertujuan meningkatkan keterampilan buruh agar lebih kompetitif di dunia kerja yang semakin dinamis.
Langkah ini juga memperkuat arah kebijakan Perbup kesejahteraan buruh Sidoarjo yang menitikberatkan pada peningkatan kapasitas SDM.
Tidak hanya itu, sektor ekonomi lokal turut menjadi perhatian.
Pemkab Sidoarjo mendorong penguatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), termasuk produk khas daerah seperti topi lokal Sidoarjo yang akan lebih dioptimalkan penggunaannya dalam berbagai kegiatan resmi.
Kebijakan ini diharapkan mampu menggerakkan ekonomi daerah secara lebih inklusif.
http://Baca juga https://pojokkasus.com/2026/04/25/polres-probolinggo-ungkap-bbm/
Secara keseluruhan, kebijakan Perbup kesejahteraan buruh Sidoarjo diharapkan menjadi fondasi kuat dalam membangun kolaborasi antara pemerintah, buruh, dan pelaku usaha.
Pemerintah daerah menegaskan bahwa langkah ini bukan hanya regulasi, tetapi komitmen nyata untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan.
