• https://www.kvi.cz/https://acehinvestment.com/https://online.thedivineclasses.in/course/BANKING-2https://www.darussalam.co.id/https://www.bongkarmuat.com/https://baturhotspring.com/https://www.michatbot.pro/https://apps.menjadiasn.com/https://www.ahlibeyt.ge/bilirsinizmi/https://www.ahlibeyt.ge/https://umai.in/https://bpsol.in/https://edinburgh-places.co.uk/http://www.bemi.org/https://feralscholar.org/https://sbocasino.shop/https://www.thefancan.com/https://sitampan.kamparkab.go.id/pajak-parkir/https://chandragiriprofile.com/https://unionelectronics.net/https://www.jakartatoyota.net/https://www.mentaribaliholiday.com/https://biolake.org/
  • Subandi Desak Kades dan BPD Gercep Layani Warga - Pojok Kasus

    Subandi Desak Kades dan BPD Gercep Layani Warga

    Sidoarjo,pojokkasus.com– Kepala Desa dan BPD diminta memperkuat sinergi untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

    Bupati Sidoarjo H. Subandi menyampaikan penegasan itu saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas Kepala Desa dan BPD se-Kecamatan Sedati di Savana Hotel Malang, Jumat malam, 25 September 2026.

    Subandi menilai harmonisasi antara kepala desa dan BPD menjadi salah satu kunci agar pemerintahan desa tidak terjebak pada urusan administratif semata.

    Keduanya harus mampu bekerja sebagai mitra dalam menyelesaikan persoalan warga dan menjalankan program pembangunan.

    “Pemerintah Desa tidak bisa bekerja sendiri, harus ada mitra. Kepala Desa dan BPD adalah mitra pemerintahan,” ujar Subandi.

    Menurut Subandi, penguatan kapasitas menjadi penting, terutama bagi kepala desa yang baru menjalankan amanah.

    Pemahaman terhadap regulasi pemerintahan desa harus menjadi dasar dalam mengambil kebijakan dan menjalankan pelayanan masyarakat.

    Subandi Desak Kades
    Kepala Desa dan BPD diminta memperkuat sinergi untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

    Ia juga meminta jajaran kecamatan aktif mendampingi desa dalam menyusun perencanaan pembangunan. Penyusunan APBDes dan program pembangunan harus dilakukan lebih awal agar agenda tahun berikutnya tidak kembali tertinggal.

    “Mulai hari ini road map perencanaannya diberikan. Ini sudah bulan sembilan, sudah triwulan tiga. Biar nanti perencanaan pada tahun 2027 tidak tertinggal,” tegasnya.

    Subandi menekankan Kepala Desa dan BPD harus kembali bekerja secara profesional setelah seluruh tahapan Pilkades selesai.

    Perbedaan kepentingan politik tidak boleh menghambat pemerintahan dan pembangunan desa.

    “Pilkades sudah selesai. Mari kita bangun harmonisasi bahwa BPD dan Kepala Desa betul-betul sejalan untuk membangun pemerintahan,” pesannya.

    Dalam kesempatan tersebut, Subandi juga menyampaikan sejumlah arah pembangunan di Kecamatan Sedati.

    Salah satunya melanjutkan betonisasi jalan Segoro Tambak hingga Tambak Cemandi dan Kalanganyar.

    Pemkab Sidoarjo juga menyiapkan pengembangan akses kawasan pesisir Sedati. Pengembangan tersebut diharapkan membuka peluang terhadap potensi wisata, termasuk wisata mancing.

    750 Pecatur Ramaikan Open Chess Tournament Pasuruan

    Namun, Subandi mengingatkan pembangunan harus berujung pada manfaat yang dirasakan masyarakat.

    Ia meminta kepala desa lebih cepat berkoordinasi dengan pemerintah daerah ketika menemukan persoalan di lapangan.

    “Saya ndak mau kakehan administrasi dan lainnya, dengan komunikasi dan koordinasi yang bagus serta kita kudu gercep dalam menyelesaikan persoalan dan melayani masyarakat,” tegasnya.

    Camat Sedati Dedi Kurniawan Wibowo mengatakan Bimtek tersebut bertujuan menyelaraskan pemahaman mengenai tugas, fungsi, dan kewenangan pemerintahan desa.

    “Sinergi dan keharmonisan antara Kepala Desa dengan BPD maupun lembaga lainnya perlu terus diperkuat, sehingga pembangunan di wilayah Kecamatan Sedati dapat berjalan dengan lancar,” kata Dedi.

    Melalui penguatan Kepala Desa dan BPD, Pemkab Sidoarjo berharap tata kelola pemerintahan desa semakin efektif.

    Percepatan perencanaan, koordinasi, pelayanan publik, dan pembangunan yang berdampak langsung kepada masyarakat menjadi perhatian utama.

    Pesan Subandi cukup jelas: pemerintahan desa tidak cukup hanya tertib administrasi. Kepala desa dan BPD dituntut bergerak cepat, membangun komunikasi, dan memastikan setiap program benar-benar memberi manfaat bagi warga.@kbr

    Penulis: @NitEditor: @Redaksi Pojokkasus
    IMG-20260327-WA0038