SIDOARJO, POJOKKASUS.COM – Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Aneka Industri (PC SPAI) Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kabupaten Sidoarjo mengawal penyusunan usulan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) tahun 2027. Sebanyak 9 kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dari perusahaan anggota berhasil dihimpun untuk menjadi bahan pembahasan Dewan Pengupahan Kabupaten Sidoarjo.
Pengawalan tersebut dilakukan langsung oleh Gatot Mistriono, sekertaris PC SPAI FSPMI Sidoarjo, bersama jajaran pengurus cabang dan Pimpinan Unit Kerja (PUK) di masing-masing perusahaan.
Pada Kamis (19/11/2026), Gatot mengikuti rapat Dewan Pengupahan Kabupaten Sidoarjo yang berlangsung di Kantor Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Pertemuan tersebut melibatkan unsur pekerja, pengusaha, pemerintah, Badan Pusat Statistik (BPS), dan akademisi dalam rangka persiapan penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) dan UMSK 2027.
Salah satu pembahasan penting dalam rapat tersebut berkaitan dengan penggunaan data Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dari BPS sebagai salah satu acuan rekomendasi UMK 2027.

Breaking news:
31 KBLI Dikawal, Narwoko Gaspol Perjuangkan UMSK Sidoarjo 2027
Berdasarkan White Paper yang diterbitkan BPS, nilai KHL Kabupaten Sidoarjo tercatat sebesar Rp6.035.000.
Sementara itu, pembahasan UMSK 2027 masih membutuhkan persiapan data dan pemetaan sektor usaha. Masing-masing unsur Dewan Pengupahan diminta menyusun draf rekomendasi sebagai bahan pembahasan lanjutan pada Jumat (20/11/2026).
Usai mengikuti rapat pada pagi hari, Gatot melanjutkan koordinasi ke Kantor PC FSP KEP SPSI untuk mengawal penyusunan draf usulan UMSK bersama unsur pekerja.
Dalam proses tersebut, Gatot memiliki tanggung jawab untuk memastikan data sektor usaha dari perusahaan anggota PC SPAI FSPMI Sidoarjo terakomodasi dalam penyusunan usulan UMSK.
Persiapan itu bahkan telah dilakukan sejak dua hingga tiga bulan sebelum pembahasan Dewan Pengupahan berlangsung.
Gatot Mistriono sebelumnya telah menginstruksikan seluruh pengurus PUK di tingkat perusahaan agar mencari dan memastikan kode KBLI masing-masing perusahaan. Langkah tersebut dilakukan supaya setiap PUK memiliki informasi klasifikasi kegiatan usaha yang sesuai dan terbaru ketika data dibutuhkan.
Hasil koordinasi tersebut membuahkan 31 kode KBLI dari perusahaan anggota PC SPAI FSPMI Sidoarjo. Seluruh data kemudian dihimpun dan diserahkan kepada unsur pekerja di Dewan Pengupahan Kabupaten Sidoarjo untuk diproses lebih lanjut.
Tidak berhenti pada pengumpulan data, Gatot juga melakukan pengecekan satu per satu terhadap nama perusahaan dan kode KBLI menggunakan perangkat tablet miliknya.
Pengecekan tersebut bertujuan memastikan kesesuaian klasifikasi bidang usaha setiap perusahaan sehingga tidak ada sektor usaha anggota yang terlewat dalam penyusunan draf rekomendasi UMSK 2027.
Meski Gatot terlihat aktif mengawal dan memeriksa data, terkumpulnya 9 KBLI tersebut bukan hasil kerja satu orang.
Di balik data yang berhasil dihimpun, terdapat kontribusi para pengurus PUK di masing-masing perusahaan yang berupaya mencari, mengonfirmasi, dan mengumpulkan informasi KBLI terbaru.
Dukungan juga diberikan jajaran pengurus PC SPAI FSPMI Sidoarjo yang turut membantu proses koordinasi dan pengumpulan data.
Kerja kolektif tersebut memungkinkan organisasi membawa 9 KBLI perusahaan anggota ke dalam proses pembahasan UMSK melalui unsur pekerja Dewan Pengupahan Kabupaten Sidoarjo.
Dengan demikian, pengawalan perjuangan upah sektoral tidak hanya menjadi tanggung jawab pengurus tingkat cabang, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif pengurus serikat pekerja di tingkat perusahaan.
Dalam perjuangan UMSK 2027, FSPMI mengusulkan tiga klasifikasi kenaikan upah sektoral yang dihitung berdasarkan UMK 2027 setelah ditetapkan.
Tiga klasifikasi yang diusulkan tersebut meliputi:
- Klasifikasi 1: kenaikan sebesar 6 persen dari UMK 2027.
- Klasifikasi 2: kenaikan sebesar 8 persen dari UMK 2027.
- Klasifikasi 3: kenaikan sebesar 10 persen dari UMK 2027.
Usulan tersebut menjadi salah satu materi perjuangan FSPMI dalam pembahasan penetapan UMSK Kabupaten Sidoarjo tahun 2027.
Bagi PC SPAI FSPMI Sidoarjo, penghimpunan dan penyerahan data KBLI perusahaan anggota merupakan bagian penting dari proses memperjuangkan upah sektoral.
Pasalnya, penetapan UMSK tidak hanya berkaitan dengan besaran kenaikan upah, tetapi juga membutuhkan ketepatan dalam mengidentifikasi dan memetakan sektor usaha. Dengan pemetaan tersebut, pekerja pada perusahaan yang memenuhi klasifikasi sektoral diharapkan dapat terakomodasi dalam kebijakan upah minimum sektoral.
Langkah Gatot Mistriono bersama jajaran pengurus PC dan PUK menunjukkan bahwa pengawalan perjuangan upah membutuhkan persiapan panjang, koordinasi organisasi, serta keterlibatan kolektif seluruh tingkatan serikat pekerja.
Perjuangan di meja perundingan tidak dimulai ketika rapat dibuka. Proses tersebut telah berlangsung sejak organisasi mengumpulkan data, melakukan verifikasi, dan memastikan kepentingan pekerja terwakili dalam setiap tahapan pembahasan UMSK 2027.
Jurnalis : dedy







