MALANG,pojokkasus.com — Kepolisian Resor (Polres) Malang membongkar empat kasus TPPO Malang yang melibatkan jaringan eksploitasi seksual serta sindikat pengiriman pekerja migran ilegal sepanjang operasi KRYD pada 13 hingga 19 November 2026.
Langkah tegas Polres Malang melalui Satres PPA dan PPO ini langsung memutus rantai perdagangan manusia di wilayah Kabupaten Malang.
Operasi penindakan tersebut menyasar dua klaster kejahatan kemanusiaan yang meresahkan warga Jawa Timur. Petugas membagi pengungkapan perkara ke dalam dua kategori utama berdasarkan hasil penyelidikan lapangan:
Dua kasus eksploitasi seksual yang menyasar korban rentan di wilayah Kabupaten Malang.
Dua kasus perekrutan calon pekerja migran Indonesia (CPMI) secara nonprosedural atau ilegal menuju luar negeri.

Kasatres PPA dan PPO Polres Malang, AKP Yulistiana Sri Iriana, menegaskan bahwa seluruh perkara tersebut menjadi prioritas utama kepolisian karena mengancam nyawa serta merampas hak asasi warga.
”Selama pelaksanaan KRYD, kami berhasil mengungkap empat kasus dugaan TPPO dengan modus yang berbeda. Pengungkapan ini merupakan bagian dari upaya kami untuk menindak tegas praktik perdagangan orang,” ujar AKP Yulistiana di Malang, Jumat (20/11/2026).
Sindikat perdagangan orang ini terbukti memanfaatkan tekanan ekonomi warga serta minimnya literasi informasi terkait prosedur kerja ke luar negeri. Pelaku menjebak korban dengan iming-iming gaji fantastis tanpa kejelasan identitas perusahaan penyalur.
AKP Yulistiana meminta masyarakat memeriksa validitas agen penyalur tenaga kerja sebelum menyetujui tawaran pekerjaan bergaji tinggi di luar negeri.
”Karena itu, masyarakat perlu lebih waspada. Jangan mudah percaya dengan tawaran pekerjaan yang menjanjikan gaji besar, terlebih jika identitas perekrut, perusahaan, dan proses pemberangkatannya tidak jelas,” tegasnya.
Penanganan perkara perekrutan CPMI ilegal ini tidak berhenti pada penahanan pelaku di balik jeruji besi. Penyidik Polres Malang mengambil langkah solutif untuk menyelamatkan masa depan ekonomi para korban.
Kepolisian menggandeng Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) bersama Dinas Tenaga Kerja setempat. Kolaborasi lintas instansi ini memastikan para calon pekerja mendapatkan akses penempatan resmi, aman, dan terlindungi undang-undang.
Di sisi lain, Kasihumas Polres Malang menekankan bahwa pemulihan kondisi psikologis dan pemenuhan hak korban menjadi standar wajib dalam setiap penanganan kasus TPPO.
”Penanganan TPPO tidak hanya berorientasi pada penindakan pelaku. Perlindungan dan pendampingan terhadap korban juga menjadi perhatian kami agar hak-hak mereka tetap terpenuhi,” jelasnya.
Kepolisian juga menggencarkan sosialisasi langsung ke titik-titik rawan untuk menutup ruang gerak perekrut ilegal di tingkat desa.
Masyarakat diminta segera melapor ke kantor polisi terdekat apabila menemukan indikasi penampungan tenaga kerja mencurigakan atau praktik eksploitasi di lingkungan sekitar. (hms/dwi)

















