MALANG, pojokkasus.com – Wali murid SMPN 1 Bululawang ungkap adanya praktik dugaan pungutan liar (pungli) yang berkedok sumbangan pendidikan di lingkungan sekolah negeri. Kamis, (12/11/2026). Wali murid resmi melayangkan surat pengaduan tertulis kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang di Kepanjen pada Selasa, 29 September 2026. Laporan tersebut menyoroti kebijakan SMPN 1 Bululawang yang diduga mewajibkan orang tua siswa kelas VII tahun ajaran 2026/2027 membayar sejumlah dana dengan nominal mencapai jutaan rupiah.
Berdasarkan dokumen pengaduan yang dilayangkan, dugaan pelanggaran ini bermula dari rapat bersama antara pihak sekolah, komite sekolah, dan wali murid kelas VII pada Selasa, 15 September 2026. Dalam pertemuan tersebut, wali murid kelas VII diwajibkan menyetor dua jenis pembayaran utama.
Pertama, sumbangan insidental sebesar Rp1.300.000 per wali murid dengan tenggat waktu pembayaran secepatnya, yakni sekitar tiga hingga enam bulan. Dana ini dialokasikan untuk kebutuhan fisik sekolah, meliputi pembuatan relief dan pengecatan, pemugaran serta pembangunan pagar baru atau gapura, hingga pembangunan lima kamar mandi dan lima ruang ganti siswi.
Kedua, sumbangan Peran Serta Masyarakat (PSM) sebesar Rp1.200.000 per tahun yang dapat dicicil sebesar Rp100.000 setiap bulan. Pembayaran dana PSM ini berlaku mengikat selama tiga tahun penuh, mulai dari kelas VII, kelas VIII, hingga kelas IX. Jika diakumulasikan, setiap wali murid harus menanggung beban dana PSM sebesar Rp3.600.000 hingga lulus. Secara keseluruhan, total dana yang dibebankan kepada wali murid kelas VII mencapai Rp2.500.000 pada tahun pertama, dan Rp4.900.000 selama tiga tahun masa studi.
Baca juga
Dalam surat aduannya, orang tua wali murid menilai kebijakan tersebut bukan lagi masuk kategori sumbangan sukarela, melainkan pungutan wajib yang dilarang di sekolah negeri. Hal ini merujuk pada Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah Pasal 10 ayat 2 serta Permendikbud Nomor 44 Tahun 2012 Pasal 1 ayat 2. Keputusan nominal dan tenggat waktu disebut ditetapkan secara sepihak tanpa proses musyawarah mufakat yang menawarkan kesediaan maupun kemampuan finansial wali murid.
Selain persoalan prosedur, wali murid juga mengkritisi alasan penggunaan dana PSM. Pihak sekolah berdalih dana tersebut dibutuhkan untuk membiayai delapan pos operasional yang diklaim tidak dapat didanai oleh Bantuan Operasional Sekolah (BOS), seperti gaji Guru Tidak Tetap (GTT) dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler, perayaan Hari Besar Nasional (PHBN), pembiayaan lomba, kegiatan mendadak, rencana adiwiyata, hingga pemenuhan alat dan media pembelajaran.
Namun, merujuk pada Permendikbud Nomor 63 Tahun 2023, pelapor menegaskan bahwa mayoritas item tersebut sebenarnya dapat dibiayai oleh dana BOS. Gaji GTT, misalnya, dapat dialokasikan maksimal 50 persen dari dana BOS. Kegiatan ekstrakurikuler, perlombaan, hingga pengadaan alat pembelajaran pun diperbolehkan menggunakan anggaran tersebut.
Simak juga
Ketika Sidang Dengar Pendapat Terhambat, Barata Persada Siap Melangkah
Fakta di lapangan justru menunjukkan bahwa selama dua bulan pertama tahun ajaran berjalan, wali murid kelas VII sudah banyak mengeluarkan biaya pribadi. Mulai dari menyewa kostum paduan suara dan tari pada peringatan HUT RI ke-81 tanggal 17 Agustus 2026, menyewa kostum lomba gerak jalan, hingga membeli modul atau Lembar Kerja Siswa (LKS) secara mandiri seharga Rp220.000. Dengan populasi siswa SMPN 1 Bululawang yang mencapai sekitar 948 anak, penarikan dana Rp1.200.000 per tahun dinilai sangat memberatkan dan tidak transparan karena sekolah tidak memaparkan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) secara terbuka.
Sementara untuk pembangunan fisik sarana prasarana, sekolah dinilai seharusnya mengupayakan pengajuan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah terlebih dahulu sebelum membebankannya kepada orang tua.
Dugaan Intimidasi dan Tuntutan Wali Murid
Aspek lain yang menjadi sorotan tajam dalam laporan ini adalah dugaan adanya tekanan psikologis atau intimidasi halus dalam forum rapat. Wali murid mengungkapkan adanya ancaman bahwa pihak yang melaporkan hasil rapat ke Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau media massa akan didoakan tidak mendapat keberkahan serta dicabut pahala salat dan ibadahnya. Bahkan, muncul pernyataan yang menyarankan agar siswa dipindahkan ke sekolah lain apabila ada satu orang tua saja yang merasa keberatan atau membocorkan informasi tersebut.
Hot news
DPRD Pasuruan Merespon Keluhan Warga Terkait Sepadan Sungai Nampon
Menyikapi situasi ini, wali murid menegaskan bahwa mereka memiliki kesadaran penuh dalam mendukung pendidikan anak di sekolah negeri, namun segala bentuk partisipasi harus tetap berjalan di atas koridor hukum yang berlaku.
Melalui surat yang turut dilampiri Nik pengaduan memohon Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang segera memanggil pihak SMPN 1 Bululawang untuk melakukan klarifikasi.
Wali murid menuntut agar besaran nominal yang telah ditetapkan ditinjau ulang, digelar musyawarah ulang yang transparan dengan memaparkan rincian RKAS, serta mengembalikan hakikat sumbangan menjadi murni sukarela sesuai kemampuan masing-masing orang tua tanpa adanya tekanan maupun ancaman. Bersambung
(Dwi/Redaksi)
