PASURUAN, POJOKKASUS.COM – Investasi Bidong kembali menjadi sorotan setelah hampir satu tahun laporan dugaan penipuan dan penggelapan belum memberikan kepastian hukum. Bambang Sukma Hermawan (46), warga Singosari, Kabupaten Malang, mendatangi Pengadilan Negeri (PN) Bangil, Senin (16/11/2026), untuk mencari informasi mengenai mekanisme pengajuan praperadilan atas perkara yang dilaporkannya ke Polres Pasuruan.
Bambang menempuh langkah tersebut secara mandiri karena merasa perkembangan penanganan laporan yang berkaitan dengan investasi peternakan Bidong belum memberikan kejelasan. Ia berharap memperoleh informasi mengenai langkah hukum yang dapat ditempuh untuk memperjuangkan haknya sebagai pihak yang mengaku mengalami kerugian.
Bambang sebelumnya mengadukan Rohmad Yulianto melalui Surat Tanda Terima Laporan Pengaduan Masyarakat (STTLPM/478/XI/2025/SPKT POLRES PASURUAN), tertanggal 25 November 2025. Dalam perkara tersebut, Bambang mengaku mengalami kerugian sebesar Rp350 juta setelah mengikuti investasi yang menjanjikan keuntungan 10 persen setiap 10 hari.
Namun, hingga kini, ia mengaku belum menerima pengembalian dana maupun kepastian penyelesaian persoalan tersebut.
Breaking news
Mafia Gas Elpigi Hingga Sindikat Penipuan Di Bongkar Polresta Sidoarjo
Bambang tiba di PN Bangil sekitar pukul 08.00 WIB. Petugas resepsionis kemudian mengarahkannya ke ruang pelayanan untuk berkonsultasi mengenai prosedur hukum.
Dalam kunjungan tersebut, Bambang belum langsung mendaftarkan permohonan praperadilan. Ia terlebih dahulu menggali informasi mengenai persyaratan, mekanisme, serta ketentuan hukum acara pidana yang berkaitan dengan persoalan yang sedang dihadapinya.
Pihak pengadilan disebut akan memberikan koordinasi lanjutan melalui WhatsApp setelah mempelajari ketentuan hukum yang relevan.
Setelah meninggalkan PN Bangil, Bambang melanjutkan upaya dengan mendatangi Polres Pasuruan untuk menemui penyidik Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipidter). Namun, ia belum berhasil bertemu dengan penyidik yang menangani perkara karena yang bersangkutan sedang tidak berada di tempat atau lepas dinas.
Situasi tersebut membuat Bambang semakin berharap adanya komunikasi yang jelas dari pihak kepolisian mengenai perkembangan laporannya.
Baca juga
Persoalan investasi Bidong diduga tidak hanya berdampak terhadap Bambang. Ia mengungkapkan bahwa berdasarkan informasi yang diketahuinya, kerugian kelompok investor diperkirakan mencapai Rp3 miliar hingga Rp5 miliar.
Jumlah orang yang diduga menjadi korban juga diperkirakan lebih dari 75 hingga hampir 100 orang. Meski demikian, angka tersebut masih berupa perkiraan berdasarkan informasi yang diperoleh Bambang dan belum menjadi data resmi hasil pendataan kepolisian.
Menurut Bambang, keterbatasan informasi mengenai keseluruhan investor dan aliran dana membuat para korban kesulitan mengetahui gambaran kerugian secara menyeluruh.
Ia menyebutkan, sampai saat ini baru empat orang yang berani menempuh langkah resmi dengan melaporkan persoalan tersebut kepada kepolisian.
Di sisi lain, keberadaan Rohmad Yulianto selaku terlapor juga belum diketahui secara jelas menurut keterangan Bambang.
“Tujuan saya kan cepat, bagaimana uang saya bisa kembali. Kalau memang tidak kembali, kasusnya apakah wanprestasi atau benar-benar pidana? Kalau memang pidana, sekarang terlapornya entah ke mana. Sampai sekarang saya juga belum mendapatkan kejelasan,” ungkap Bambang dengan nada kecewa.
Sementara itu, penyidik Unit Tipidter Polres Pasuruan, Fanani, menjelaskan bahwa perkara dugaan penipuan dan penggelapan berkedok investasi peternakan Bidong masih berada pada tahap penyelidikan.
Fanani menyampaikan bahwa penyidik sejauh ini telah memeriksa tiga orang saksi untuk menggali keterangan dan mendalami persoalan tersebut.
Namun, proses klarifikasi menghadapi kendala karena Rohmad Yulianto selaku terlapor disebut telah tiga kali tidak memenuhi panggilan penyidik.
Untuk menentukan arah penanganan selanjutnya, kepolisian berencana segera melakukan gelar perkara. Langkah tersebut bertujuan menguji dan menilai apakah persoalan investasi itu masuk dalam ranah hubungan keperdataan atau terdapat unsur tindak pidana.
Hasil gelar perkara akan menjadi salah satu dasar bagi penyidik untuk menentukan langkah hukum berikutnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dengan demikian, status perkara saat ini masih dalam penyelidikan dan belum dapat disimpulkan sebagai tindak pidana penipuan maupun penggelapan.
Bagi Bambang dan para investor lainnya, perkembangan penyelidikan menjadi perhatian penting. Mereka berharap kepolisian memberikan informasi secara transparan mengenai hasil pemeriksaan saksi, ketidakhadiran terlapor, serta rencana gelar perkara.
Kepastian hukum dinilai penting agar para pihak yang merasa dirugikan mengetahui langkah yang dapat ditempuh untuk memperjuangkan haknya.
Selain itu, penelusuran terhadap dugaan aliran dana investasi juga menjadi hal yang perlu diperjelas apabila ditemukan dasar hukum dan bukti yang mendukung.
Kasus ini menjadi pengingat bahwa masyarakat perlu mencermati tawaran investasi dengan imbal hasil tinggi dalam waktu singkat. Sementara bagi aparat penegak hukum, penanganan laporan masyarakat membutuhkan profesionalitas, transparansi, dan kepastian prosedur.
Kini, Bambang masih menunggu hasil gelar perkara yang dijanjikan penyidik. Baginya, persoalan tersebut bukan sekadar tentang uang Rp350 juta yang belum kembali, melainkan juga tentang kepastian hukum bagi masyarakat yang mengaku menjadi korban.
“Bagaimana uang saya bisa kembali. Kalau memang tidak kembali, setidaknya harus ada kejelasan hukum,” menjadi harapan Bambang di tengah penantian panjang atas laporan yang telah ia sampaikan sejak November 2025.
POJOKKASUS.COM



















