SIDOARJO, pojokkasus.com – 16 titik jalan Sidoarjo dikebut menjelang Lebaran. H. Subandi bersama Dinas PUBM Kabupaten Sidoarjo mempercepat perbaikan infrastruktur di Kecamatan Tulangan, Candi, dan Porong, Sabtu (28/2/2026). Langkah ini untuk meningkatkan kenyamanan, keselamatan, serta kelancaran mobilitas dan aktivitas ekonomi warga.
Peninjauan lapangan menemukan sejumlah ruas jalan mengalami kerusakan akibat usia aspal yang sudah tua. Beberapa titik menunjukkan retakan memanjang, lubang, dan penurunan struktur. Pemerintah daerah langsung memetakan tingkat kerusakan dan menentukan metode penanganan sesuai kebutuhan teknis.
Saat ini, 16 titik jalan rusak telah selesai diperbaiki. Sekitar 25 titik lainnya masih dalam proses pengerjaan dan ditargetkan rampung sebelum Hari Raya Idulfitri.
Target Tuntas Sebelum Lebaran
H. Subandi menegaskan, percepatan ini menjadi bentuk tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat. Ia meminta seluruh pekerjaan selesai tepat waktu agar warga bisa menikmati jalan yang lebih aman dan nyaman saat arus mudik dan aktivitas Ramadhan meningkat.
“Target kita sebelum Lebaran selesai. Masyarakat sudah membayar pajak, maka mereka berhak mendapatkan infrastruktur yang layak,” tegasnya.
Perbaikan dilakukan secara bertahap dengan menyesuaikan kemampuan anggaran daerah. Pemerintah memastikan proses berjalan sesuai spesifikasi teknis agar hasilnya tidak cepat rusak.
Cangkul Di Tangan Prajurit Bangun MCK Warga Pasuruan
https://www.facebook.com/pojok.kasuscom
Bupati Subandi Soroti Kualitas Proyek Bendungan Kedungpeluk
https://vt.tiktok.com/ZSmWs8p6j/
3 Strategi Agar Tak Tambal Sulam
Untuk menghindari pola perbaikan tambal sulam, Pemkab Sidoarjo menyiapkan tiga langkah strategi:
- Susun master plan jalan hingga 2027 untuk pemetaan menyeluruh.
- Gunakan teknologi drone guna memetakan kondisi dan kapasitas tonase ruas jalan.
- Tentukan metode yang tepat: betonisasi, overlay, atau perawatan rutin.
“Perencanaan matang menjadi kunci agar anggaran tidak terbuang dan hasilnya maksimal,” ujar H. Subandi.
Selain itu, pemerintah akan mengumumkan kontraktor pelaksana. Kontraktor yang tidak memenuhi standar kualitas tidak akan mendapat perpanjangan kontrak.
H. Subandi juga mengajak camat, pemerintah desa, media, dan masyarakat ikut mengawasi pekerjaan di lapangan. “Kalau tidak sesuai, laporkan. Kita ingin manfaatnya benar-benar dirasakan warga,” tutupnya. (Tim)
