Sidoarjo, pojokkasus.com – Bupati antisipasi lonjakan harga sembako dan BBM menjelang Lebaran 2026, Pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo berkomitmen untuk menjaga daya beli masyarakat. Bupati Subandi menekankan agar pembelian beras SPHP tepat sasaran dan harga kebutuhan pokok tidak melampaui rata-rata regional Jawa Timur. Langkah ini dilakukan untuk mencegah gejolak harga dan potensi kelangkaan bahan pokok serta bahan bakar minyak di pasaran.
Koordinasi intensif dilakukan di pasar tradisional dan modern. Subandi menekankan pengawasan distribusi barang agar tidak ada manipulasi harga. “Pastikan suplai aman, jangan sampai ada kelangkaan atau permainan harga,” tegasnya. Pemda juga memperkuat pengawasan rantai distribusi dan melakukan pemantauan langsung agar penimbunan barang dapat diantisipasi. Tim Satpol PP, Dishub, dan DLHK dilibatkan untuk memastikan kelancaran distribusi dan ketertiban umum.
Dalam sektor ketertiban publik, Dinas Perhubungan, Satpol PP, dan DLHK menata area parkir serta pedagang kaki lima (PKL). PKL sementara dipindahkan ke kawasan depan GOR dan Ponti hingga Lebaran, sedangkan Alun-Alun Sidoarjo menjadi fokus kebersihan dan kenyamanan pengunjung. Pelaksanaan Car Free Day (CFD) dievaluasi ketat untuk memetakan potensi kemacetan dan dampak penambahan PKL. CFD baru akan dijalankan setelah skema penataan matang agar tidak menimbulkan masalah baru.
Di bidang kesehatan, Subandi meminta kesiapsiagaan puskesmas dan rumah sakit ditingkatkan. Layanan medis harus tetap optimal, termasuk ketersediaan tenaga kesehatan dan obat-obatan, untuk mengantisipasi lonjakan pasien selama Ramadan dan Lebaran.
http://Baca juga Dekopinda Sidoarjo Dikukuhkan, Siap Perkuat Koperasi
https://www.facebook.com/pojok.kasuscom
https://vt.tiktok.com/ZSu1D19j7/
Infrastruktur juga menjadi prioritas utama. Dinas PU dan Dinas Pendidikan didorong mempercepat proyek melalui skema mini kompetisi yang lebih fleksibel daripada lelang konvensional. Betonisasi jalan ditargetkan berjalan segera, termasuk perbaikan 25 ruas jalan dan program PIWK. Pengawasan ketat diterapkan pada kontraktor; jika mutu tidak sesuai spesifikasi, mereka dievaluasi atau diganti. Target penyelesaian sebelum Lebaran harus tercapai untuk memastikan akses transportasi aman dan lancar.
Menjelang Pilkades, LPMD dan camat diminta memperkuat komunikasi dengan panitia dan tokoh masyarakat untuk mencegah konflik politik desa. Sementara itu, transparansi layanan publik diperkuat, mulai dari bantuan kursi roda, bedah warung, perbaikan RTLH, hingga peningkatan distribusi air bersih oleh PDAM.
“Semua harus bergerak bersama,” tegas Subandi.
Stabilitas harga, ketertiban umum, layanan kesehatan, dan infrastruktur menjadi fondasi agar masyarakat Sidoarjo menjalani Ramadan dan Lebaran dengan aman, nyaman, dan tertib. Langkah terpadu ini diharapkan menjaga daya beli, meningkatkan kepercayaan masyarakat, dan menciptakan Lebaran 2026 yang kondusif di seluruh Kabupaten Sidoarjo. (Akb)
