PASURUAN, pojokkasus.com – Transportasi MBG Pasuruan menjadi perhatian serius dalam audiensi gabungan Komisi IV dan Komisi I DPRD Kabupaten Pasuruan yang digelar pada Senin (22/6/2026).
Pertemuan tersebut membahas berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), mulai dari distribusi makanan, pengawasan lapangan, hingga insiden yang sempat menjadi perhatian masyarakat di wilayah Martopuro.
Audiensi menghadirkan sejumlah pihak terkait, antara lain perwakilan LSM AJBP, LSM PMDM, Koordinator Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kabupaten Pasuruan Nur Kholis, anggota DPRD Kabupaten Pasuruan, serta Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan Yudha Triwidya Sasongko.
Forum ini menjadi wadah evaluasi sekaligus penyampaian aspirasi guna memperkuat pelaksanaan program yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat.
Sejumlah peserta menyampaikan masukan terkait mekanisme distribusi makanan yang dinilai perlu mendapat perhatian lebih.
Selain itu, mereka menyoroti pentingnya penguatan pengawasan agar setiap tahapan pelaksanaan program berjalan sesuai standar dan regulasi yang berlaku.
Pengawasan Proyek Sidoarjo Diperketat, Kontraktor Wajib Tepat Waktu
Prioritaskan Pembenahan Sistem
Dalam audiensi tersebut, Dr. Kasiman menegaskan bahwa fokus utama saat ini adalah melakukan pembenahan terhadap sistem yang telah berjalan, bukan mencari pihak yang harus disalahkan.
“Tidak usah berpikir untuk melakukan pemecatan. Sebisanya kita harus berbenah dengan yang sudah ada,” ujarnya di hadapan peserta audiensi.
Pernyataan tersebut mendapat dukungan dari sejumlah peserta lain, termasuk Ronny, Gus Ujay, dan Hendrik.
Mereka menilai evaluasi program harus diarahkan pada pencarian solusi yang konstruktif agar pelaksanaan MBG semakin efektif dan tepat sasaran.
Hendrik menegaskan bahwa mekanisme pengawasan harus tetap mengacu pada prosedur yang berlaku melalui Satuan Tugas (Satgas) yang telah dibentuk.
Menurutnya, seluruh pihak perlu memperkuat kolaborasi agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan optimal.
KDMP Sidoarjo Diperkuat, Bupati Subandi Konsolidasikan Desa
“Kita tidak menghakimi. Mekanismenya melalui Satgas. Kita ingin yang terbaik. Tujuan kita agar MBG lebih baik dan BGN harus berbenah,” katanya.
Usulan Aplikasi Pelaporan
Selain membahas evaluasi program, peserta audiensi juga mengusulkan pengembangan aplikasi pelaporan yang dapat digunakan masyarakat maupun pemangku kepentingan untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan masukan terkait pelaksanaan MBG.
Usulan tersebut dinilai mampu mempercepat proses koordinasi sekaligus meningkatkan transparansi dalam penanganan berbagai persoalan yang muncul di lapangan.
Dengan sistem yang terintegrasi, setiap laporan dapat terdokumentasi dengan baik dan ditindaklanjuti secara lebih cepat.
Koordinator SPPG Kabupaten Pasuruan, Nur Kholis, menjelaskan bahwa sejumlah tahapan teknis masih terus berjalan untuk mendukung operasional program.
Tahapan tersebut meliputi pengujian alat, pengujian Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), serta berbagai proses teknis lainnya.
Menurutnya, seluruh proses tersebut merupakan bagian penting untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan.
DPRD Minta Satgas Lebih Responsif
Dalam forum yang sama, anggota DPRD Kabupaten Pasuruan, Febri Irawan Darwis, meminta Satgas SPPI agar lebih aktif melakukan penelusuran fakta ketika muncul persoalan di tengah masyarakat.
“Satgas SPPI harus bisa mencari fakta dan segera memberikan klarifikasi kepada masyarakat,” tegasnya.
Pernyataan tersebut menegaskan pentingnya komunikasi yang cepat dan transparan guna mencegah berkembangnya informasi yang tidak akurat di masyarakat.
Klarifikasi yang tepat waktu juga dinilai dapat menjaga kepercayaan publik terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.
Kehadiran Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan, Yudha Triwidya Sasongko, menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mengawal keberlangsungan program tersebut.
Berbagai masukan yang muncul dalam audiensi akan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan MBG di Kabupaten Pasuruan.
Melalui penguatan sistem distribusi, peningkatan pengawasan, serta pemanfaatan teknologi pelaporan, Program Makan Bergizi Gratis diharapkan mampu memberikan manfaat yang lebih optimal bagi masyarakat.
Komitmen bersama untuk terus berbenah menjadi langkah penting dalam menjaga kualitas layanan sekaligus mempertahankan kepercayaan publik terhadap program strategis tersebut. (D2y/tim)
