Rp250 Miliar Disepakati, RSUD Selatan Pasuruan Segera Dibangun

PASURUAN, POJOKKASUS.COM – Pinjaman daerah Rp250 miliar untuk pembangunan RSUD Wilayah Selatan Pasuruan resmi disepakati Pemerintah Kabupaten Pasuruan bersama DPRD Kabupaten Pasuruan melalui pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pinjaman Daerah menjadi Peraturan Daerah (Perda), Senin (16/11/2026). Keputusan yang diambil dalam rapat paripurna tersebut diarahkan untuk mempercepat pembangunan rumah sakit di Kecamatan Purwodadi sebagai upaya mendekatkan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat wilayah selatan.

Pengesahan Raperda tersebut ditandai dengan penandatanganan berita acara oleh Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo bersama Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan Samsul Hidayat dan empat pimpinan dewan lainnya. Kesepakatan ini menjadi langkah penting bagi pemerintah daerah dalam merealisasikan salah satu proyek pelayanan publik yang telah lama dinantikan warga. Pembangunan RSUD Wilayah Selatan diharapkan mampu menjawab kebutuhan fasilitas kesehatan yang lebih dekat, sehingga masyarakat tidak selalu harus menempuh perjalanan jauh untuk mendapatkan pelayanan medis.

Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo mengatakan, pembangunan rumah sakit di Kecamatan Purwodadi bukan sekadar proyek fisik, melainkan kebutuhan masyarakat yang harus segera diwujudkan. Menurutnya, keberadaan RSUD di wilayah selatan akan memperluas jangkauan pelayanan kesehatan sekaligus membantu mengurangi kesenjangan akses fasilitas medis antarkawasan di Kabupaten Pasuruan. “Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Wilayah Selatan di Kecamatan Purwodadi adalah kebutuhan yang telah lama ditunggu-tunggu masyarakat di kawasan selatan,” ujar pria yang akrab disapa Mas Rusdi tersebut seusai rapat paripurna.

Dari sisi pembiayaan, Pemkab Pasuruan menyiapkan pinjaman daerah sebesar Rp250 miliar untuk memenuhi kebutuhan anggaran pembangunan rumah sakit tersebut. Skema pinjaman direncanakan memiliki jangka waktu pengembalian selama 10 tahun dengan masa tenggang delapan bulan. Artinya, pemerintah daerah harus memastikan bahwa pembangunan berjalan sesuai perencanaan sekaligus menyiapkan kemampuan pembayaran kewajiban dalam jangka panjang. Keputusan mengambil pembiayaan melalui pinjaman daerah juga membawa konsekuensi fiskal yang perlu diperhitungkan secara matang agar tidak membebani program pelayanan publik lainnya.

Breaking news:

Korem 084/Bhaskara Jaya Gelar Upacara 17-an, Kasrem Bacakan Amanat KASAD

Persoalan pengembalian pinjaman menjadi salah satu perhatian penting karena masa pembayaran akan melampaui sisa masa jabatan pemerintahan saat ini. Rusdi mengakui kondisi tersebut dan menyatakan bahwa pemerintah telah melakukan perhitungan kemampuan keuangan daerah secara cermat. Salah satu indikator yang digunakan adalah Debt Service Coverage Ratio (DSCR), yakni rasio untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga pinjaman. Pemkab memproyeksikan kewajiban pembayaran tahunan tetap dapat dipenuhi tanpa mengganggu belanja wajib maupun penyediaan pelayanan dasar masyarakat. “Kami menyadari sepenuhnya jangka waktu pengembalian melampaui sisa masa jabatan pemerintahan berjalan ini. Maka dari itu, perhitungan kemampuan keuangan daerah telah kami lakukan secara sangat cermat dan hati-hati,” tegasnya.

Pembangunan RSUD Wilayah Selatan juga telah ditempatkan sebagai salah satu program prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan 2025–2029. Dengan masuknya proyek tersebut dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, pemerintah memiliki landasan program untuk mendorong realisasi pembangunan secara terarah. Namun, masyarakat tentu tidak hanya menunggu keputusan politik dan pengesahan anggaran. Warga juga membutuhkan kepastian mengenai tahapan pekerjaan, kesiapan fasilitas, tenaga kesehatan, peralatan medis, hingga waktu operasional rumah sakit setelah pembangunan selesai.

Untuk menjaga transparansi penggunaan dana, Pemkab Pasuruan menyatakan akan menyampaikan laporan berkala kepada DPRD mengenai perkembangan pembangunan fisik dan realisasi pembayaran angsuran pinjaman. Pengawasan serta evaluasi rutin juga disiapkan agar penggunaan anggaran berjalan efisien, efektif, dan terhindar dari penyimpangan. Langkah pengawasan tersebut menjadi penting mengingat nilai pinjaman mencapai ratusan miliar rupiah dan kewajiban pembayarannya akan berlangsung selama satu dekade. DPRD sebagai lembaga pengawas pemerintahan daerah juga memiliki peran strategis dalam memastikan komitmen tersebut benar-benar dijalankan.

Bagi masyarakat, keberadaan RSUD Wilayah Selatan di Purwodadi diharapkan memberikan manfaat nyata, mulai dari kemudahan memperoleh pelayanan kesehatan, pengurangan waktu tempuh menuju fasilitas medis, hingga peningkatan pemerataan layanan kesehatan. Meski demikian, keberhasilan proyek tidak cukup diukur dari berdirinya gedung rumah sakit. Kualitas pelayanan, ketersediaan dokter dan tenaga medis, kelengkapan alat kesehatan, keterjangkauan biaya, serta kesiapan sistem rujukan juga menjadi faktor penting yang menentukan manfaat rumah sakit bagi masyarakat. Karena itu, seluruh tahapan pembangunan perlu dikawal agar anggaran besar tersebut menghasilkan fasilitas kesehatan yang benar-benar berfungsi optimal.

Rusdi menegaskan, keputusan pengesahan pinjaman daerah tersebut merupakan bagian dari investasi jangka panjang untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Pasuruan. Ia berharap rumah sakit yang dibangun nantinya dapat dinikmati oleh masyarakat lintas generasi. “Keputusan yang kita ambil hari ini bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan sebuah warisan pembangunan yang akan dinikmati oleh generasi mendatang,” pungkasnya. Dengan disahkannya Perda Pinjaman Daerah, tantangan berikutnya adalah memastikan pembangunan RSUD Wilayah Selatan berjalan tepat sasaran, transparan, dan menghasilkan pelayanan kesehatan berkualitas bagi warga Pasuruan.

Jurnalis: D2Y 

IMG-20260327-WA0038