SIDOARJO, POJOKKASUS.COM – Perjuangan UMSK Sidoarjo 2027 memasuki tahap penting setelah Narwoko, S.H., Ketua Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Logam dan Pertambangan (PC SPLP) FSPMI Kabupaten Sidoarjo, bersama jajaran pengurus berhasil menghimpun 31 kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) perusahaan anggota. Data tersebut dikawal dan diserahkan kepada unsur pekerja Dewan Pengupahan Kabupaten Sidoarjo untuk menjadi bahan penyusunan rekomendasi upah sektoral, Kamis (19/11/2026).
Langkah tersebut menjadi bagian dari persiapan panjang organisasi pekerja dalam memperjuangkan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) tahun 2027. Narwoko mengikuti pembahasan Dewan Pengupahan di kantor Pemerintah Kabupaten Sidoarjo bersama unsur pekerja, pengusaha, pemerintah, Badan Pusat Statistik (BPS), dan akademisi. Pertemuan tersebut membahas persiapan penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) dan UMSK 2027. Bagi unsur pekerja, ketepatan data menjadi faktor penting agar perusahaan yang memenuhi klasifikasi sektor usaha tidak terlewat dalam proses pengusulan.
Salah satu materi yang mengemuka dalam rapat adalah penggunaan data Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dari BPS sebagai acuan rekomendasi UMK 2027. Berdasarkan White Paper BPS yang menjadi bahan pembahasan, nilai KHL Kabupaten Sidoarjo tercatat sebesar Rp6.035.000. Sementara itu, penyusunan UMSK masih membutuhkan pemetaan sektor usaha dan kelengkapan administrasi. Setiap unsur Dewan Pengupahan diminta menyiapkan draf rekomendasi untuk dibahas lebih lanjut pada Jumat (20/11/2026).
Tidak berhenti di ruang rapat, Narwoko melanjutkan koordinasi ke kantor PC FSP KEP SPSI untuk mengawal penyusunan draf UMSK bersama unsur pekerja. Di tengah proses tersebut, ia memastikan 31 KBLI perusahaan anggota PC SPLP FSPMI Sidoarjo masuk dalam pendataan. Ia bahkan melakukan pengecekan satu per satu menggunakan perangkat tablet untuk mencocokkan nama perusahaan dan kode klasifikasi usaha. Langkah tersebut dilakukan guna meminimalkan kesalahan identifikasi yang berpotensi membuat sektor usaha anggota tidak terakomodasi dalam rekomendasi.

Breaking news:
Empat Siswi Terluka, DPRD Kawal Penindakan Guru SMPN 1 Gempol
Persiapan pengumpulan data sebenarnya sudah dimulai sejak dua hingga tiga bulan sebelum pembahasan Dewan Pengupahan berlangsung. Narwoko sebelumnya menginstruksikan seluruh pengurus Pimpinan Unit Kerja (PUK) di masing-masing perusahaan agar mencari dan memastikan kode KBLI terbaru. Instruksi itu bukan sekadar urusan administrasi, melainkan bagian dari strategi organisasi untuk menghadapi pembahasan upah sektoral. Dengan data yang telah disiapkan lebih awal, setiap PUK diharapkan mampu memberikan informasi akurat mengenai klasifikasi kegiatan usaha perusahaan tempat anggotanya bekerja.
Terkumpulnya 31 KBLI tersebut juga menjadi bukti bahwa perjuangan organisasi tidak bisa hanya mengandalkan satu orang pengurus. Para pengurus PUK bekerja mencari, mengonfirmasi, dan mengumpulkan informasi dari masing-masing perusahaan. Pengurus PC SPLP FSPMI Sidoarjo lainnya turut membantu koordinasi sehingga data dapat dihimpun dan diserahkan kepada unsur pekerja Dewan Pengupahan. Narwoko menjadi salah satu penggerak dalam pengawalan tersebut, tetapi keberhasilan pendataan merupakan hasil kerja kolektif seluruh jajaran organisasi.

Baca juga:
Dalam perjuangan UMSK 2027, FSPMI mengajukan tiga klasifikasi usulan kenaikan upah sektoral yang dihitung berdasarkan UMK 2027 setelah ditetapkan. Rinciannya meliputi:
- Klasifikasi 1: tambahan 6 persen dari UMK 2027.
- Klasifikasi 2: tambahan 8 persen dari UMK 2027.
- Klasifikasi 3: tambahan 10 persen dari UMK 2027.
Tiga skema tersebut menjadi materi perjuangan FSPMI dalam pembahasan upah sektoral. Namun, penentuan sektor yang berhak memperoleh tambahan upah tetap membutuhkan pembahasan dan proses rekomendasi sesuai ketentuan yang berlaku.
Bagi PC SPLP FSPMI Sidoarjo, keberadaan data KBLI memiliki arti strategis karena menjadi salah satu dasar untuk mengidentifikasi dan memetakan sektor usaha. Tanpa data yang tepat, usulan kenaikan upah sektoral berisiko tidak menjangkau pekerja di perusahaan yang seharusnya masuk dalam klasifikasi. Karena itu, pengurus cabang bersama PUK berupaya memastikan setiap perusahaan anggota memiliki identitas kegiatan usaha yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Ketelitian dalam pendataan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjuangan meningkatkan kesejahteraan pekerja.
Perjuangan UMSK Sidoarjo 2027 akhirnya menunjukkan bahwa hasil perundingan tidak hanya ditentukan oleh siapa yang hadir di meja rapat, tetapi juga oleh kesiapan data dan kekuatan koordinasi organisasi. Pengawalan 31 KBLI oleh Narwoko bersama pengurus PC dan PUK menjadi salah satu langkah konkret dalam memperjuangkan kepentingan pekerja. Kini, tantangan berikutnya adalah memastikan data tersebut benar-benar diproses dan dipertimbangkan dalam pembahasan rekomendasi UMSK 2027. Sebab, perjuangan upah yang kuat harus dimulai dari data yang akurat, organisasi yang solid, dan pengawalan yang konsisten.
(D2Y)







