Empat Siswi Terluka, DPRD Kawal Penindakan Guru SMPN 1 Gempol

PASURUAN pojokkasus.com — Empat siswi terluka akibat dugaan kekerasan oknum guru di SMPN 1 Gempol yang menyeret nama Jihan Fahmi Ramadhan resmi ditindaklanjuti oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan pada Rabu (18/11/2026), setelah anggota DPRD Kabupaten Pasuruan H. Elyas, SH, mengonfirmasi pemanggilan oknum pengajar tersebut akibat dugaan penganiayaan terhadap empat siswi kelas 8.

​Peristiwa ini memicu sorotan tajam publik karena ruang belajar yang seharusnya menjamin keamanan siswa justru berubah menjadi lokasi kekerasan fisik. Alih-alih menerapkan metode pendisiplinan yang edukatif, tindakan terduga pelaku dinilai melampaui batas kewajaran dan mencederai prinsip perlindungan anak di lingkungan sekolah.

​Insiden tersebut menimpa empat siswi kelas 8 SMPN 1 Gempol yang diduga menerima hukuman fisik berat dari Jihan Fahmi Ramadhan atau yang akrab disapa Fahmi. Hukuman fisik yang diberikan selama kurang lebih 20 menit itu dinilai tidak manusiawi oleh para orang tua korban.

​Dampak kekerasan terlihat jelas saat para siswi pulang ke rumah dengan kondisi fisik yang memprihatinkan. Bagian kaki dan tangan keempat korban mengalami luka lecet cukup parah hingga mengeluarkan darah akibat hukuman yang mereka terima di sekolah.

DPRD Kabupaten Pasuruan mengawal dugaan kekerasan terhadap empat siswi SMPN 1 Gempol. Dinas Pendidikan telah memanggil guru untuk pemeriksaan.

Baca juga:

https://pojokkasus.com/operasi-sarang-narkoba-pasuruan-polisi-amankan-bondet/

​Kemarahan para wali murid pun memuncak setelah melihat kondisi anak-anak mereka yang terluka. Puluhan orang tua akhirnya mendatangi sekolah secara beramai-ramai pada Jumat (13/11/2026) untuk menuntut kejelasan serta pertanggungjawaban pihak sekolah atas hilangnya rasa aman bagi peserta didik.

​Menanggapi eskalasi tersebut, Anggota DPRD Kabupaten Pasuruan H. Elyas, SH, langsung berkoordinasi dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan Tri Krisni Astuti, S.Sos., M.M. Dari komunikasi tersebut, dipastikan bahwa proses pemberian sanksi administrasi terhadap terduga pelaku tengah disiapkan.

​Meski demikian, penetapan jenis sanksi kepegawaian tidak sepenuhnya berada di tangan Dinas Pendidikan. Kewenangan penuh untuk menjatuhkan hukuman disiplin terhadap aparatur atau tenaga pendidik berada di bawah otoritas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Pasuruan.

​“Nanti kita berikan sanksi. Tapi bentuknya kan sanksi, yang bisa memberikan kan BKPSDM, ya kami selaku pembinaan,” ujar H. Elyas saat menirukan pernyataan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan terkait mekanisme penindakan tersebut.

​Fakta Utama Penanganan Kasus:
​Kepala Dinas Pendidikan Tri Krisni Astuti telah meninjau langsung situasi di SMPN 1 Gempol dan memastikan kegiatan belajar mengajar kembali berjalan normal.
​Keempat siswi yang menjadi korban dilaporkan sudah kembali masuk sekolah untuk mengikuti pelajaran seperti biasa.
​Terduga pelaku tetap dipanggil secara resmi ke kantor Dinas Pendidikan untuk menjalani pemeriksaan serta klarifikasi mendalam.
​Ketua Fraksi Gerindra Febri Darwis mengungkap bahwa mediasi sebenarnya telah digelar pada Kamis (12/11/2026) dengan disaksikan pihak Polsek Gempol.

​Dalam forum mediasi di Polsek Gempol tersebut, terduga pelaku dikabarkan telah mengakui kesalahannya secara terbuka dan berjanji tidak akan mengulangi tindakan kekerasan serupa. Pihak wali murid pun disebut telah memberikan maaf sehingga persoalan sempat dianggap selesai dan siswa kembali belajar dengan nyaman.

Visual foto h.ilyas anggota DPRD kabupaten Pasuruan dapil 1

Breaking news:

Investasi Bodong Mandek, Korban Tagih Kepastian Hukum

​H. Elyas menegaskan bahwa kasus ini harus dikawal hingga tuntas dan transparan karena SMPN 1 Gempol berada di wilayah daerah pemilihannya di Desa Kejapanan, Kecamatan Gempol. Publik kini menanti ketegasan sanksi administratif dari pemerintah daerah agar penyelesaian secara kekeluargaan tidak menghapus efek jera di dunia pendidikan.bersambung

(SYF)

IMG-20260327-WA0038