Jakarta, pojokkasus.com – Mendagri paparkan perkembangan terbaru penanganan dan pemulihan dampak bencana hidrometeorologi di wilayah Sumatera. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian selaku Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera menyampaikan laporan tersebut dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Satgas yang digelar di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Kamis (15/1/2026).
Dalam forum tersebut, Mendagri menegaskan bahwa pemerintah pusat terus mengawal proses pemulihan di Provinsi Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) secara terukur, berbasis data, serta melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat terdampak. Ia menekankan bahwa penanganan pascabencana tidak hanya berfokus pada pemulihan fisik, tetapi juga pada pemulihan sosial dan ekonomi warga.
Konsolidasi Pusat dan Daerah
Sejak menerima mandat sebagai Ketua Satgas, Mendagri langsung melakukan konsolidasi lintas kementerian dan lembaga. Ia memetakan kondisi setiap kabupaten dan kota terdampak dengan melibatkan pemerintah daerah setempat. Mendagri juga turun langsung ke lokasi bencana serta menggelar pertemuan intensif dengan para kepala daerah guna menyerap persoalan nyata di lapangan.
Menurut Mendagri, pendekatan tersebut penting agar kebijakan yang diambil benar-benar menjawab kebutuhan daerah. Pemerintah pusat, kata dia, tidak ingin bekerja berdasarkan asumsi semata, melainkan berangkat dari kondisi riil yang disampaikan pemerintah daerah dan masyarakat.
“Kita cek satu per satu. Kita tidak ingin mengklaim dari pusat, tapi kita ingin mendapatkan pernyataan dari bawah. Ada masalah atau tidak? Kalau ada, di mana? Karena kami akan mulai kerja dari situ,” tegas Tito Karnavian.
Sumbar Lebih Cepat Pulih
Berdasarkan hasil peninjauan lapangan dan rapat dengan kepala daerah, Mendagri menyebut Sumatera Barat sebagai provinsi dengan progres pemulihan paling cepat. Aktivitas pemerintahan daerah berjalan normal, seluruh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) telah beroperasi, serta pasokan energi dan jaringan komunikasi relatif stabil.
Selain itu, roda perekonomian mulai bergerak dan aktivitas masyarakat kembali terlihat. Meski demikian, Mendagri mengingatkan bahwa sejumlah wilayah di Sumbar masih membutuhkan perhatian, terutama terkait perbaikan sektor pendidikan, akses jalan, serta pemulihan kawasan wisata yang terdampak bencana.
http://Simak juga : tiktok.com/@pojokkasus.com Pojokkasus.com4 Pojok kasus.Com
Tantangan Berat di Aceh dan Sumut
Sementara itu, pemulihan di Aceh dan Sumut masih menghadapi tantangan yang cukup kompleks. Mendagri mencatat masih terdapat timbunan lumpur di sejumlah wilayah, kerusakan jalan dan jembatan, pasar rakyat, serta fasilitas pendidikan dan perkantoran desa.
Ia menekankan pentingnya kerja gotong royong lintas sektor untuk mempercepat pembersihan lumpur, normalisasi sungai, dan perbaikan infrastruktur dasar. Mendagri juga mendorong keterlibatan aktif TNI-Polri dan masyarakat agar proses pemulihan berjalan lebih cepat dan efektif.
Data Detail Jadi Dasar Kebijakan
Dalam Rakor tersebut, Mendagri memaparkan data detail berbagai persoalan yang perlu segera ditindaklanjuti kementerian dan lembaga terkait. Salah satunya terkait kerusakan fasilitas pendidikan yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
http://Baca juga : KSP Tinjau Banjir Aceh Tamiang dan Huntap Polri
Ia menjelaskan bahwa data kerusakan telah dihimpun secara rinci hingga tingkat lokasi. Data tersebut mencakup kategori kerusakan ringan, sedang, hingga berat pada fasilitas PAUD, TK, dan SD di daerah terdampak.
“Contoh saja ini, semua data detailnya ada. Misalnya di Sumatera Barat, pendidikan PAUD, TK, SD yang rusak ringan ada 2, rusak sedang 40, dan rusak berat 45. Lokasinya juga jelas, semuanya ada,” jelas Mendagri.
Indikator Pemulihan dan Pengungsi
Memasuki fase transisi rehabilitasi dan rekonstruksi, Mendagri menegaskan pentingnya indikator pemulihan yang terukur. Indikator tersebut meliputi berfungsinya pemerintahan daerah, pulihnya layanan publik khususnya kesehatan dan pendidikan, terbukanya akses infrastruktur darat, hingga berjalannya aktivitas ekonomi masyarakat.
Selain itu, Mendagri menyoroti percepatan pengurangan jumlah pengungsi sebagai indikator penting pemulihan. Ia mendorong percepatan penyaluran bantuan perbaikan rumah, bantuan sewa hunian, serta bantuan sosial dan ekonomi agar masyarakat dapat segera kembali beraktivitas normal.
Semakin cepat pengungsi kembali ke rumah atau hunian sementara, menurut Mendagri, semakin kuat sinyal bahwa pemulihan berjalan ke arah yang benar dan berdampak langsung pada kesejahteraan sosial masyarakat terdampak. (red)
Narasumber. : Puspen Kemandagri
