Indikasi KKN pengadaan pupuk di Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (TPHP) Kabupaten Malang Di Sorot MAKI Jawatimur, Sorotan itu mencuat setelah MAKI Koordinator Wilayah Jawa Timur mengendus sejumlah kejanggalan dalam proses pengadaan pupuk jenis NPK 15.15.15, ZA, dan ZK yang bersumber dari anggaran pemerintah daerah.
Ketua MAKI Korwil Jawa Timur, Heru, menyatakan pihaknya telah mengantongi data awal yang mengindikasikan adanya pola tidak wajar dalam tahapan pemilihan penyedia. Ia menyampaikan temuan itu saat ditemui di kediamannya pada Jumat (27/2/2026). Menurutnya, indikasi tersebut perlu ditindaklanjuti melalui audit menyeluruh agar publik mendapatkan kejelasan.
Heru mengungkapkan, sejumlah peserta lelang memasukkan penawaran harga yang nilainya hampir seragam dan sangat mendekati pagu anggaran. Ia menilai kondisi itu tidak lazim dalam skema persaingan usaha yang sehat dan terbuka. “Kami menemukan penawaran yang nyaris sama dan sangat dekat dengan pagu. Situasi ini patut diduga sebagai indikasi persaingan tidak sehat,” tegasnya.
Dalam sistem pengadaan yang transparan, kata dia, dinamika penawaran biasanya menunjukkan variasi harga yang kompetitif. Perbedaan strategi dan efisiensi masing-masing perusahaan umumnya menghasilkan rentang harga yang beragam. Jika seluruh penawaran justru cenderung serempak dan mendekati batas maksimal anggaran, maka publik berhak mempertanyakan integritas proses tersebut.
https://vt.tiktok.com/ZSmW5wrDR/
https://www.facebook.com/pojok.kasuscom
Indikasi Pengkondisian Pemenang
Selain soal harga, MAKI juga menyoroti persyaratan administrasi dan teknis yang tercantum dalam dokumen pengadaan. Heru meminta panitia memastikan tidak ada klausul yang berpotensi mengarah atau mengunci pada pihak tertentu. Ia menekankan bahwa setiap spesifikasi tambahan harus rasional, proporsional, dan tidak diskriminatif.
“Kami tidak ingin ada dugaan setting atau pengkondisian pemenang. Jika prosesnya memang bersih, buka seluruh dokumen dan tahapan secara terang benderang,” ujar Heru. Ia mendorong Dinas TPHP Kabupaten Malang untuk menyampaikan klarifikasi resmi agar tidak menimbulkan spekulasi berkepanjangan di tengah masyarakat.
Infus Balita Gagal, Kualitas Dokter Di Sorot Publik.
MAKI Korwil Jawa Timur mendesak Inspektorat Kabupaten Malang serta aparat penegak hukum segera melakukan audit dan investigasi menyeluruh terhadap tiga paket pekerjaan pengadaan pupuk tersebut. Menurut Heru, langkah cepat dan transparan akan menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran sektor pertanian.
Ia menegaskan, jika audit menemukan pelanggaran prinsip transparansi, akuntabilitas, dan persaingan sehat, maka pihak terkait harus menerima konsekuensi hukum. MAKI menyatakan siap membawa persoalan ini ke ranah hukum apabila klarifikasi administratif tidak menjawab substansi persoalan.
Bupati Subandi Soroti Kualitas Proyek Dam Kedungpeluk
Dorongan Evaluasi Sistem INAPROC
MAKI juga meminta evaluasi serius terhadap pemanfaatan sistem INAPROC dalam proses pengadaan. Heru mengingatkan agar digitalisasi tidak sekadar menjadi formalitas administratif. Sistem daring harus benar-benar menjamin keterbukaan informasi, kompetisi sehat, serta keadilan bagi seluruh pelaku usaha.
“Jangan sampai sistem sudah online, tetapi praktiknya tetap offline dan penuh pengaturan. Ini uang rakyat yang wajib dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Dinas TPHP Kabupaten Malang terkait tudingan tersebut. Publik kini menunggu respons institusi terkait sekaligus hasil audit independen untuk memastikan apakah dugaan KKN pengadaan pupuk Malang tersebut memiliki dasar kuat atau tidak. (Akb)
