Diskominfo Sidoarjo Memperkuat Call Center 112 & SP4N-LAPOR.

SIDOARJO, pojokkasus.com— Diskominfo Sidoarjo memperkuat Call Center 112 dan SP4N-LAPOR! untuk memastikan setiap pengaduan masyarakat langsung ditindaklanjuti oleh instansi terkait. Langkah ini dikukuhkan dalam Rapat Koordinasi Layanan Pengaduan Masyarakat dan Keterbukaan Informasi Publik yang digelar di Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo pada Kamis, 19 November 2026.

Rakor ini menjadi momen penting menyamakan standar pelayanan publik di seluruh jajaran pemerintahan Sidoarjo. Birokrasi tidak boleh lagi lamban merespons keluhan warga. Semua laporan harus sampai dan diselesaikan.

Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfo Sidoarjo, Anita Inggit Zaenuris Shofa, membuka langsung forum evaluasi ini. Ia menegaskan laporan yang masuk bukan sekadar angka di sistem, melainkan suara nyata warga yang butuh solusi.

Ratusan pengelola layanan informasi hadir dari berbagai lini, mencakup :

Admin Call Center 112 dan SP4N-LAPOR! dari seluruh OPD dan kecamatan

Perwakilan Perusda, puskesmas, dan kelurahan se-Kabupaten Sidoarjo

Admin Bakohumas serta PPID tingkat dinas dan Perusda

Kehadiran peserta yang begitu luas menunjukkan bahwa perbaikan layanan publik bukan tugas satu instansi saja, melainkan tanggung jawab bersama. Setiap lini memiliki peran penting dalam merespons warga.

Beragam materi strategis disampaikan dalam rakor ini. Sesi monitoring dan evaluasi SP4N-LAPOR! diisi oleh pranata komputer Diskominfo Sidoarjo Muhammad Khabibie, perwakilan PT Jasnita Wahyu Prasetya, serta public speaker Meyrinda Tobing.

Baca juga

DPRD Sidoarjo Sahkan Raperda Pesantren dan Ketertiban Umum

Sementara itu, sesi evaluasi PPID menghadirkan narasumber kompeten: Andi Bagus Setiawan dari Diskominfo Provinsi Jawa Timur dan anggota Komisi A DPRD Kabupaten Sidoarjo Elok Suciati. Pengawasan berlapis dari pemerintah provinsi dan legislatif menjamin perbaikan berjalan objektif.

Anita menegaskan satu aturan tegas: tidak ada lagi saling lempar tanggung jawab. Setiap tiket laporan yang masuk ke sistem wajib diproses sesuai kewenangan masing-masing instansi. Warga berhak mendapat jawaban yang jelas dan cepat.

“Melalui kegiatan rakor ini, kami berharap seluruh admin Call Center 112 dan SP4N-LAPOR! dapat semakin meningkatkan koordinasi serta kualitas pengelolaan pengaduan masyarakat,” ujar Anita di hadapan seluruh peserta.

Ia menuntut kepekaan tinggi dari seluruh operator di lapangan. Warga harus merasakan dampak nyata kehadiran pemerintah saat mereka menghadapi masalah. Bukan janji manis, tapi solusi yang konkret.

Simak juga

Anggaran Pilkada 2029 Dibahas, KPU Sidoarjo Bergerak Cepat

Pembenahan tidak berhenti di layanan pengaduan saja. Tata kelola keterbukaan informasi melalui PPID juga menjadi target utama tahun 2026. Ini merupakan mandat langsung UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Pemantauan internal menemukan sejumlah celah yang harus segera ditambal. Fokus perbaikan mencakup penguatan kapasitas admin, pemantauan antrean laporan, hingga penyempurnaan formulir daring agar lebih mudah digunakan oleh masyarakat luas.

Dengan tata kelola yang lebih responsif, transparan, dan akuntabel, Pemkab Sidoarjo menargetkan standar pelayanan publik yang jauh lebih modern. Sinergi lintas instansi diharapkan memangkas birokrasi berbelit, sehingga Sidoarjo tidak hanya maju secara pembangunan, tetapi juga unggul dalam melayani rakyat.

Penguatan Call Center 112 dan SP4N-LAPOR! serta pembenahan PPID membuktikan Pemkab Sidoarjo serius mendengar suara warga. Layanan publik yang cepat dan terbuka bukan lagi harapan, melainkan hak setiap masyarakat. Ke depannya, diharapkan tidak ada satu pun aduan yang terabaikan di Kabupaten Sidoarjo.

(Akbar / Tim Kominfo SDA)

IMG-20260327-WA0038