Sidoarjo,pojokkasus.com 29 Mei 2026 – Sidoarjo kukuh raih predikat Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Timur.
Ini capaian ke-13 berturut-turut sejak tahun 2013, membuktikan pengelolaan keuangan daerah sangat transparan, akuntabel, dan patuh aturan dalam setiap pelaporan tahunan .
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025 diserahkan serentak kepada 33 kabupaten/kota se-Jawa Timur, Jumat sore.
Di kantor BPK Jatim, Kepala Perwakilan Yuan Candra Djaisin menyerahkan dokumen resmi langsung ke Bupati H. Subandi, didampingi Sekda Fenny Apridawati dan Kepala BPKAD Chusnul Inayah.
Ketua DPRD Abdilah Nasih juga menerima salinan laporan ini sebagai bentuk tanggung jawab bersama antara eksekutif dan legislatif.
Pemerintah daerah mencatat, konsistensi ini sangat langka dan menjadi bukti nyata kinerja birokrasi yang terus menjaga kualitas data, ketertibatan administrasi, dan menekan penggunaan anggaran APBD.
Tidak ada catatan berat atau bermakna dalam pemeriksaan, menegaskan bahwa setiap rupiah dana rakyat dicatat, teralokasi, dan digunakan sesuai peruntukan pembangunan dan pelayanan publik.
Transparansi & Akuntabilitas Jadi Kunci Utama
Bupati Subandi mengaku sangat bersyukur dan bangga atas pencapaian berharga ini.
Menurutnya, pendapat WTP bukan sekedar diberikan, melainkan bukti sah bahwa Pemkab Sidoarjo mampu menyajikan laporan keuangan yang akurat, terbuka, dan sepenuhnya mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pemkab Sidoarjo Dorong E-Sport, Siap Cetak Atlet Porprov 2027
“Capaian ini membuktikan kami secara tulus menjaga transparansi dan akuntabilitas. Setiap angka yang kami sampaikan teruji, benar, dan dapat dipertanggungjawabkan ke publik,” tegas Subandi usai penyampaian laporan.
Ia menekankan, keuangan daerah adalah amanah masyarakat, sehingga pengelolaannya harus sangat ketat, rapi, dan bebas dari penyimpangan.
Laporan ini juga berfungsi sebagai alat evaluasi kinerja.
Melalui hasil pemeriksaan BPK, pemerintah mengetahui bagian mana yang perlu disempurnakan, sehingga sistem keuangan semakin kuat dari tahun ke tahun.
Tidak ada ruang untuk kelalaian atau ketidaktelitian, karena reputasi dan kepercayaan masyarakat menjadi taruhan utama.
Langkah ini juga memperkuat posisi Sidoarjo di mata investor dan masyarakat: daerah yang terkelola baik, terpercaya, dan berkomitmen tinggi pada tata kelola pemerintahan yang bersih.
WTP berarti lulus uji kelayakan penuh, tanpa catatan yang mengurangi nilai atau kewajaran laporan keuangan.
Kerja Keras Seluruh ASN Kunci Keberhasilan
Bupati menegaskan, kesuksesan ini bukan hasil kerja satu pihak saja, melainkan buah kolaborasi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Mulai dari perencanaan, pelaksanaan kegiatan, pencatatan transaksi, hingga pelaporan akhir, semua berjalan terkoordinasi rapi dan disiplin tinggi .
“Semua ASN Sidoarjo bekerja keras, teliti, dan bertanggung jawab. Setiap bagian berkontribusi agar data keuangan tersaji benar dan lengkap.
Tanpa kerja sama tim yang solid, mustahil kami mempertahankan capaian ini selama 13 tahun berturut-turut,” ujar Subandi.
Ia mengapresiasi ketelitian tim keuangan, ketegasan aturan, dan pengawasan yang berjalan efektif di setiap satuan kerja.
Pemerintah juga secara rutin mengadakan bimbingan teknis, evaluasi berkala, dan pemantauan agar standar akuntansi pemerintahan selalu terpenuhi hingga tingkat desa dan kelurahan.
Pemkab Sidoarjo juga terus memperbarui sistem informasi keuangan agar proses pencatatan lebih cepat, akurat, dan terintegrasi.
Hal ini memudahkan pemeriksaan serta meminimalkan risiko kesalahan administrasi yang bisa berakibat pada penurunan kualitas opini.
Komitmen Pertahankan Prestasi Hingga Masa Mendatang
Subandi berjanji, pencapaian ini tidak akan membuat dirinya berpuas diri. Justru, tantangan semakin besar untuk menjaga dan mempertahankan rekor positif ini di tahun-tahun selanjutnya.
Pemerintah akan memperketat koordinasi, memperbaiki hal-hal kecil, dan memastikan setiap aturan berjalan sempurna.
“Kami mendorong seluruh OPD untuk terus belajar dan meningkatkan kualitas laporan. WTP harus tetap dipertahankan sebagai bukti komitmen kami mengelola APBD secara jujur dan benar. Kepercayaan publik adalah aset paling berharga,” tegasnya.
Bagi masyarakat, opini WTP ini menjamin bahwa uang pajak dan pendapatan daerah digunakan tepat sasaran, membangun infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan warga.
Dampak sosialnya sangat nyata: masyarakat semakin percaya, iklim investasi semakin kondusif, dan pembangunan berjalan lancar tanpa hambatan birokrasi yang buruk.
Ketua DPRD Abdilah Nasih menambahkan, dewan legislatif akan terus mengawasi dan mendukung agar standar ini tetap terjaga.
“13 tahun berturut-turut adalah prestasi langka. Kita jaga bersama agar Sidoarjo tetap menjadi contoh daerah yang sehat dan bersih dalam mengelola keuangan negara,” simpulnya.@kbr
