Sidoarjo,pojokkasus.com-Digitalisasi ETPD Sidoarjo melonjak signifikan setelah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo memperkuat komitmen penerapan transaksi non-tunai berbasis digital melalui inovasi QRIS Tap pada 2026.
Langkah ini ditegaskan dalam High Level Meeting (HLM) TP2DD yang digelar di Pendopo Delta Wibawa, Senin (6/4), sebagai strategi percepatan digitalisasi keuangan daerah sekaligus peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Pemkab Sidoarjo melalui Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) terus mendorong transformasi sistem pembayaran dari tunai ke non-tunai.
Hasilnya, capaian Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) mencapai 99,5 persen pada Semester II 2025, tertinggi di Jawa Timur. Capaian ini juga mengantarkan Sidoarjo meraih peringkat ketiga TP2DD terbaik wilayah Jawa-Bali serta penghargaan nasional atas inovasi pembayaran retribusi non-tunai.
Bupati Sidoarjo H. Subandi menegaskan, forum HLM bukan sekadar agenda rutin, melainkan forum strategis untuk menyelaraskan kebijakan, mengurai hambatan, dan mempercepat implementasi digitalisasi keuangan daerah.
Ia menyebut digitalisasi sebagai instrumen wajib dalam tata kelola pemerintahan modern.
“Digitalisasi bukan lagi pilihan. Ini menjadi kunci untuk menekan kebocoran anggaran, meningkatkan transparansi, dan mengoptimalkan PAD secara terukur,” tegas Subandi.
Pada 2026, Pemkab Sidoarjo mulai mengimplementasikan QRIS Tap sebagai inovasi pembayaran digital terbaru. Sistem ini memungkinkan masyarakat melakukan transaksi hanya dengan menempelkan ponsel ke mesin EDC tanpa perlu memindai barcode.
Metode ini dinilai lebih cepat, praktis, dan aman, terutama untuk sektor pelayanan publik dan perdagangan.
Dalam kegiatan tersebut, Pemkab menghadirkan narasumber dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian serta Bank Indonesia Jawa Timur untuk memperkuat pemahaman dan kesiapan teknis implementasi QRIS Tap di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Sekretaris Daerah Sidoarjo, Fenny Apridawati, yang juga Ketua Harian TP2DD, menyatakan seluruh OPD ditargetkan segera mengadopsi sistem QRIS Tap.
Ia menilai penerapan transaksi non-tunai terbukti sejalan dengan peningkatan indikator pembangunan daerah.
“Indeks Pembangunan Manusia Sidoarjo tertinggi di Jawa Timur untuk kategori kabupaten, mencapai 83,35. Ini menunjukkan digitalisasi berdampak langsung pada kualitas pembangunan,” ujarnya.
Selain itu, penggunaan Kartu Kredit Indonesia (KKI) di Sidoarjo tercatat sebagai yang tertinggi di Jawa Timur dan peringkat keempat nasional.
Hal ini memperkuat posisi Sidoarjo sebagai daerah dengan ekosistem digital yang matang.
Bupati Subandi juga mendorong perluasan implementasi ETPD ke sektor strategis seperti pasar tradisional dan layanan kesehatan. Ia meminta inovasi aplikasi sederhana agar masyarakat yang belum terbiasa dengan teknologi tetap dapat mengakses pembayaran digital hanya melalui ponsel.
“Retribusi pasar masih kecil. Kita harus masuk ke sana dengan sistem digital yang mudah digunakan masyarakat,” katanya.
Dengan dukungan infrastruktur perbankan dan sistem digital yang terus diperkuat, Pemkab Sidoarjo optimistis implementasi QRIS Tap akan mempercepat transformasi ekonomi digital daerah, meningkatkan efisiensi transaksi, serta menutup celah kebocoran PAD secara signifikan pada 2026.@kbr
