Pemkab Sidoarjo Satukan Data RTLH, Bantuan Rumah Miskin Dikawal Ketat

Sidoarjo,pojokkasus.com– Pemkab Sidoarjo satukan data RTLH untuk memastikan bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) benar-benar diterima warga yang berhak.

Langkah ini dibahas dalam rapat koordinasi bersama Baznas Sidoarjo, Dinas Sosial, Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (Perkim CKTR), serta Diskominfo Kabupaten Sidoarjo di Ruang Delta Wicaksana Setda Kabupaten Sidoarjo, Senin (15/6/2026).

Upaya tersebut dilakukan melalui sinkronisasi dan verifikasi data guna menghindari salah sasaran dalam penyaluran bantuan RTLH.

Program data RTLH Sidoarjo menjadi sorotan karena masih terdapat ratusan calon penerima yang harus diverifikasi ulang.

Pemerintah ingin memastikan setiap bantuan yang disalurkan benar-benar menyentuh keluarga miskin yang tinggal di rumah tidak layak huni.

Bantuan RTLH Sidoarjo
Pemkab Sidoarjo satukan data RTLH untuk memastikan bantuan rumah tidak layak huni tepat sasaran melalui verifikasi lapangan dan integrasi sistem digital.

Data RTLH Disatukan, Celah Salah Sasaran Dipersempit

Bupati Sidoarjo, Subandi, menegaskan bahwa seluruh data yang dimiliki berbagai instansi harus disatukan agar pemerintah memiliki gambaran yang jelas terkait kondisi RTLH di wilayahnya.

“Data yang konkret harus kita satukan menjadi satu data. Kita petakan mana rumah yang belum tertangani, mana yang sedang ditangani, dan berapa jumlah yang masih membutuhkan bantuan,” tegas Subandi.

Menurutnya, penyatuan data RTLH Sidoarjo menjadi langkah penting untuk menghindari tumpang tindih bantuan sekaligus memastikan program berjalan lebih efektif dalam beberapa tahun mendatang.

Subandi juga meminta seluruh data yang ada dikroscek kembali melalui verifikasi lapangan. Langkah ini dilakukan agar bantuan RTLH benar-benar diberikan kepada masyarakat yang memenuhi kriteria.

“Data yang ada harus dikroscek kembali sehingga rumah yang benar-benar tidak layak huni bisa segera kita tangani,” ujarnya.

Baznas Ungkap Ratusan Calon Penerima Masih Waiting List

Di sisi lain, Ketua Baznas Sidoarjo, Agus M. Chasbil Azis Salju Sodar, mengungkapkan bahwa proses sinkronisasi data masih berlangsung dan membutuhkan waktu untuk memastikan keakuratannya.

http://Baca juga https://pojokkasus.com/2026/06/15/polsek-tosari-pantau-lahan-kentang/

“Dari data kami ada sebanyak 289 yang tengah waiting list. Kami membutuhkan waktu sekitar dua hingga tiga bulan untuk melakukan kroscek di lapangan,” katanya.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa tantangan terbesar program bantuan RTLH Sidoarjo bukan hanya soal anggaran, tetapi juga validitas data penerima.

Subandi menegaskan bahwa dana yang dikelola Baznas berasal dari zakat dan infak ASN Kabupaten Sidoarjo sehingga harus disalurkan secara transparan tanpa intervensi pihak manapun.

“Saya tidak mau ada intervensi dari pihak luar. Saya berterima kasih kepada ASN Sidoarjo yang telah berkontribusi melalui Baznas,” tegasnya.

Diskominfo Siapkan Sistem Terintegrasi

Sementara itu, Kepala Diskominfo Kabupaten Sidoarjo, Eri Sudewo, menjelaskan bahwa seluruh data RTLH Sidoarjo akan diintegrasikan ke dalam sistem data warehouse milik Pemkab.

Menurutnya, sistem tersebut nantinya akan terhubung dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sehingga seluruh data penerima bantuan dapat terkelola dalam satu platform.

“Data yang sudah ada akan kami masukkan terlebih dahulu ke dalam data warehouse. Selanjutnya data intervensi dari DTSEN juga akan kami integrasikan,” jelas Eri.

Melalui sistem ini, bantuan RTLH akan lebih mudah dipantau dan diarahkan kepada masyarakat miskin serta rentan yang masuk kategori desil 1 hingga desil 5.

Kepala Dinsos Sidoarjo, Mharta Wara Kusuma, dan Kepala Dinas Perkim CKTR, M. Bachruni Aryawan, menyatakan kesiapan mereka untuk melakukan verifikasi lapangan secara menyeluruh.

“Kami siap melakukan kroscek dan verifikasi lapangan untuk memastikan data yang digunakan benar-benar valid sehingga bantuan RTLH dapat disalurkan kepada masyarakat yang berhak menerimanya,” ujarnya.

Dengan penyatuan data RTLH Sidoarjo, verifikasi lapangan, serta integrasi sistem digital, Pemkab Sidoarjo berupaya menutup celah kesalahan penyaluran bantuan. Langkah ini menjadi fondasi penting agar program bantuan rumah tidak layak huni benar-benar tepat sasaran dan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang membutuhkan.@kbr

Writer: @NitEditor: @Redaksi Pojokkasus
IMG-20260327-WA0038