Sidoarjo,pojokkasus.com, 17 Juni 2026 – KDMP Sidoarjo diperkuat melalui langkah konsolidasi yang dilakukan Bupati Sidoarjo H. Subandi bersama kepala desa, lurah, perangkat desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Kabupaten Sidoarjo.
Rapat koordinasi yang digelar di Ruang Delta Wicaksana, Rabu (17/6/2026), bertujuan menyatukan dukungan seluruh elemen pemerintahan desa demi menyukseskan Program Kawasan Desa Mandiri Pangan (KDMP) yang menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya memperkuat basis keanggotaan dan mempercepat implementasi KDMP di seluruh wilayah Kabupaten Sidoarjo.
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menilai keberhasilan program ini sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah daerah, perangkat desa, BPD, RT/RW, hingga Aparatur Sipil Negara (ASN).
Dalam arahannya, Bupati Subandi menegaskan bahwa seluruh elemen pemerintahan harus bergerak bersama agar program berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat desa.
“Dengan adanya sistem pendukung, program ini akan berjalan secara sinergis. Mulai minggu ini, KDMP harus berjalan baik dengan dukungan penuh dari BPD, perangkat desa, RT/RW, serta pemerintah daerah,” ujar Subandi.
Rapat koordinasi tersebut dihadiri sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah, antara lain Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Kepala Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (P2CKTR), Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Kepala DPMPTSP, Kepala Bagian Hukum, Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Sidoarjo, para camat, serta seluruh kepala desa dan lurah.
Subandi juga meminta agar pelaksanaan KDMP di Sidoarjo memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan daerah lain.
Menurutnya, inovasi menjadi kunci agar program tersebut mampu berkembang dan menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia.
Selain fokus pada KDMP, Subandi mengajak seluruh jajaran pemerintahan desa untuk mendukung berbagai program strategis pemerintah pusat lainnya, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Sekolah Rakyat yang saat ini tengah menjadi perhatian nasional.
“KDMP akan terus kita galakkan. Keanggotaan harus menjadi prioritas utama. Semua pihak harus terlibat aktif menjadi anggota, mulai dari ASN, BPD, hingga perangkat desa,” tegasnya.
Menurut Subandi, penguatan komunikasi dan koordinasi antara pemerintah daerah, BPD, serta perangkat desa menjadi fondasi penting dalam membangun sistem keanggotaan yang kuat.
Dengan jumlah anggota yang besar dan aktif, program KDMP diyakini mampu berjalan lebih optimal dalam mendukung ketahanan pangan masyarakat desa.
Sebagai langkah lanjutan, Pemkab Sidoarjo akan melakukan pemetaan terhadap desa dan kelurahan yang telah menjalankan program tersebut.
Pemerintah juga akan mengintegrasikan data keanggotaan ASN melalui sistem satu data yang dikelola Dinas Kominfo.
Sistem tersebut nantinya dapat dipantau secara langsung melalui dashboard untuk memastikan efektivitas pelaksanaan program.
Subandi juga menginstruksikan seluruh kepala desa segera melakukan rapat koordinasi bersama BPD, RT, dan RW setelah Surat Edaran diterbitkan.
Langkah itu dilakukan untuk memastikan seluruh persiapan berjalan sesuai rencana sebelum program diluncurkan secara resmi di Pendopo Kabupaten Sidoarjo.
“Apabila Surat Edaran telah diterbitkan, saya meminta kepala desa segera mengadakan rapat koordinasi dengan BPD, RT, dan RW guna memastikan kelancaran implementasi di lapangan.
Setelah semua siap, program ini akan kita luncurkan secara resmi di pendopo,” pungkasnya.
Program KDMP diharapkan menjadi motor penggerak ketahanan pangan desa sekaligus memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dan masyarakat.
Dengan dukungan penuh seluruh elemen pemerintahan desa, Sidoarjo menargetkan menjadi salah satu daerah percontohan nasional dalam implementasi Kawasan Desa Mandiri Pangan.@kbr
