Dugaan Prostitusi Berkedok Pijat Lulur di Gempol, Izin Dipertanyakan

Dugaan Prostitusi Berkedok Pijat Lulur di Gempol, Legalitas Usaha Jadi Sorotan

PASURUAN, POJOKKASUS.COM – Dugaan praktik prostitusi berkedok pijat lulur di Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, menjadi sorotan setelah sejumlah tempat usaha di sepanjang jalur Surabaya–Malang, khususnya Desa Kejapanan, Karangrejo, hingga Carat, diduga menjalankan aktivitas yang perlu diperiksa kesesuaiannya dengan izin usaha. Pantauan awak media pada Rabu (18/11/2026) menemukan sejumlah tempat pijat dan lulur memasang spanduk promosi di tepi jalan protokol. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai legalitas, standar pelayanan, serta pengawasan pemerintah terhadap usaha yang beroperasi di kawasan tersebut.

Keberadaan tempat usaha yang menggunakan papan nama perawatan tradisional pijat lulur sebenarnya tidak otomatis menunjukkan adanya pelanggaran. Namun, persoalan muncul ketika terdapat dugaan aktivitas pelayanan yang tidak sesuai dengan peruntukan izin. Sejumlah lokasi yang terlihat beroperasi di sepanjang jalur utama Gempol kini menjadi perhatian karena masyarakat membutuhkan kepastian bahwa kegiatan usaha tersebut benar-benar berjalan sesuai ketentuan. Pengawasan tidak cukup hanya melihat papan nama atau dokumen administrasi, tetapi juga harus memeriksa aktivitas nyata di dalam tempat usaha.

Salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian serius adalah dugaan penggunaan satu Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk beberapa lokasi usaha sekaligus. Informasi yang dihimpun menyebutkan adanya klaim bahwa dokumen perizinan tertentu digunakan sebagai dasar operasional lebih dari satu tempat. Jika benar, kondisi tersebut perlu diuji melalui pemeriksaan data perizinan, alamat kegiatan usaha, identitas penanggung jawab, serta kesesuaian kegiatan yang tercantum dalam sistem perizinan berusaha.

NIB merupakan identitas pelaku usaha dalam sistem perizinan berusaha. Namun, keberadaan NIB tidak serta-merta membenarkan seluruh aktivitas usaha di berbagai lokasi. Pemerintah perlu memeriksa kesesuaian data lokasi, klasifikasi kegiatan usaha, tingkat risiko, serta persyaratan perizinan yang berlaku. Dengan begitu, masyarakat tidak hanya disuguhi klaim bahwa sebuah tempat usaha memiliki izin, tetapi juga memperoleh kepastian mengenai ruang lingkup kegiatan yang sebenarnya diperbolehkan.

Deretan tempat pijat dan lulur di jalur Surabaya–Malang, Kecamatan Gempol, yang menjadi perhatian terkait legalitas serta pengawasan kegiatan usaha.

Breaking news:

Polresta Sidoarjo Bertindak Tegas, Balap Liar Eks Tol Porong Dibubarkan

Selain persoalan administrasi, aspek kompetensi tenaga terapis juga perlu diperiksa. Informasi awal yang diperoleh menyebutkan adanya dugaan sejumlah pekerja belum dapat menunjukkan sertifikat kompetensi sebagai tenaga pemijat. Hal ini perlu diklarifikasi kepada pengelola maupun instansi pembina untuk memastikan standar tenaga kerja yang diwajibkan sesuai jenis layanan yang ditawarkan.

Pemeriksaan juga perlu menyentuh fasilitas, ruang pelayanan, prosedur operasional, serta standar kebersihan dan keselamatan pelanggan. Apabila sebuah usaha mengiklankan pelayanan pijat tradisional atau perawatan tubuh, pengelola harus dapat menjelaskan jenis layanan yang diberikan dan memastikan seluruh aktivitas sesuai dengan ketentuan. Dugaan penyimpangan pelayanan tidak boleh langsung disimpulkan sebagai prostitusi tanpa pemeriksaan dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pasuruan perlu melakukan pemeriksaan terhadap legalitas usaha yang menjadi perhatian masyarakat. Pemeriksaan dapat mencakup NIB, alamat lokasi, klasifikasi kegiatan usaha, serta kesesuaian operasional dengan dokumen yang dimiliki pengelola.

Sementara itu, Satpol PP memiliki peran dalam penegakan peraturan daerah sesuai kewenangannya. Jika ditemukan pelanggaran ketertiban umum atau ketentuan perizinan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, tindakan penertiban dapat dilakukan melalui prosedur yang berlaku. Apabila pemeriksaan menemukan indikasi tindak pidana, penanganannya perlu dikoordinasikan dengan aparat kepolisian.

Keberadaan sejumlah tempat pijat dan lulur di kawasan Kejapanan, Karangrejo, dan Carat membutuhkan pengawasan yang transparan. Masyarakat berhak mendapatkan kepastian bahwa usaha yang beroperasi di lingkungan mereka telah memenuhi persyaratan dan tidak menyalahgunakan izin untuk menjalankan kegiatan yang bertentangan dengan hukum.

Persoalan ini bukan tentang menghambat investasi atau melarang usaha jasa perawatan tradisional. Sebaliknya, penegakan aturan justru diperlukan untuk melindungi pelaku usaha yang menjalankan bisnis secara benar, konsumen, serta ketertiban lingkungan. Pemerintah Kabupaten Pasuruan diharapkan segera memberikan penjelasan resmi berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan.

Dugaan penyalahgunaan izin usaha di Kecamatan Gempol harus dijawab melalui pemeriksaan faktual, bukan sekadar pernyataan atau asumsi. Jika terbukti terdapat pelanggaran, pemerintah wajib mengambil tindakan sesuai ketentuan. Sebaliknya, apabila usaha tersebut telah memenuhi seluruh persyaratan, pengelola juga berhak memperoleh kepastian dan perlindungan hukum.

Hingga berita ini disusun, dugaan tersebut masih memerlukan klarifikasi resmi dari pihak pengelola dan instansi terkait. POJOKKASUS.COM membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi seluruh pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini.(D2Y)

IMG-20260327-WA0038