Malang, pojokkasus.com – Tata naskah dinas, ASN Kota Malang, dan Sekda Malang menjadi perhatian publik setelah apel pagi Pemerintah Kota Malang di Balai Kota Malang, Senin (18/5/2026). Dalam kesempatan itu, Erik Setyo Santoso menyoroti pentingnya ketelitian aparatur sipil negara dalam menyusun dokumen resmi pemerintahan.
Sekda menilai masih ada budaya kerja administratif yang belum maksimal di lingkungan birokrasi. Padahal, kesalahan kecil seperti typo atau format surat yang tidak sesuai bisa berdampak besar terhadap kredibilitas institusi pemerintah di mata masyarakat.
Menurut Erik, tata naskah dinas merupakan simbol kualitas kerja aparatur negara. Karena itu, setiap surat resmi harus memenuhi unsur penting seperti legalitas, ketepatan bahasa, formalitas, hingga akurasi isi dokumen.
“Paraf itu hasil akhir penelitian naskah, bukan awal proses. Baca dan cek kembali sebelum ditandatangani,” ujar Erik dengan nada tegas di hadapan peserta apel.
Ia menilai tantangan birokrasi digital saat ini bukan hanya soal kecepatan pelayanan, tetapi juga kualitas administrasi pemerintahan. Ketika satu dokumen salah tersebar di media sosial, dampaknya dapat langsung memicu kritik publik terhadap pemerintah daerah.
Sekda juga menyinggung penggunaan perangkat digital otomatis yang kerap memunculkan kesalahan kata akibat pengaturan bahasa tidak sesuai. Hal tersebut menurutnya harus menjadi perhatian serius seluruh ASN agar tidak terjadi kesalahan yang merugikan institusi.
Poin evaluasi yang disampaikan Sekda Malang meliputi :
– Disiplin proofreading sebelum paraf
– Ketelitian penggunaan bahasa resmi
– Validasi isi surat secara berlapis
– Pengawasan administrasi internal perangkat daerah
Arahan tersebut sekaligus menjadi bagian dari penguatan reformasi birokrasi Pemerintah Kota Malang. Pemkot ingin memastikan digitalisasi pelayanan publik berjalan seiring dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur pemerintahan.
Tata naskah dinas kini menjadi isu strategis dalam reformasi birokrasi modern. ASN Kota Malang dituntut lebih teliti, disiplin, dan profesional agar citra pemerintah tetap terjaga. Penegasan Sekda Malang menjadi pesan kuat bahwa era digital tidak memberi ruang bagi kesalahan administrasi yang bisa langsung viral di tengah masyarakat. (Tim7/Baik)
