KOTA PASURUAN, pojokkasus.com — Geger! Proyek pembangunan Barak Dalmas Polres Pasuruan Kota dengan nilai anggaran fantastis Rp1,12 miliar yang bersumber dari APBD Kota Pasuruan TA 2026 mendadak jadi sorotan tajam.
Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Jawa Timur kompak mengangkat suara, menuntut audit menyeluruh atas proyek yang berlokasi di Jalan Gajah Mada, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Purworejo itu.
Aksi mengejutkan terjadi pada Senin (03/08/2026). Puluhan massa yang tergabung dalam LIRA bersama Forum Pengawasan Jasa Konstruksi menggempur lokasi proyek dengan inspeksi mendadak (sidak) dan orasi lantang.
Mereka tak main-main, menyorok tiga persoalan krusial: dugaan penyimpangan spesifikasi teknis yang mencolok, progres pengerjaan yang dinilai ngaret dari jadwal, serta lemahnya pengawasan yang membuat proyek nyaris tanpa kontrol.
Ribuan Warga Sidoarjo Diajak Paham Pajak Untuk Masa Depan Kita
Proyek yang digarap oleh CV Sinar Agung Mandiri dengan konsultan pengawas CV Wiratama Mandiri ini sebenarnya memiliki masa kontrak 120 hari kalender sejak 8 Juni 2026. Namun, dari pantauan LIRA, ada banyak kejanggalan yang tercium di lapangan.
Wakil Gubernur LIRA Jatim, AyiK Suhaya, S.H., dengan tegas mengungkapkan kecurigaannya. “Kami turun langsung hari ini untuk investigasi. Kami menduga kuat ada permainan antara oknum di layanan pengadaan dengan rekanan. Jangan sampai fasilitas aparat penegak hukum ini dikerjakan asal-asalan. Ini menyangkut uang rakyat,” serunya dengan nada tinggi di hadapan massa yang terus memekikkan tuntutan.
Lebih lanjut, AyiK meminta Dinas PUPR Kota Pasuruan untuk turun ke medan, mengecek fisik proyek secara riil, bukan sekadar di atas kertas. “Jika ada material yang tak sesuai dengan RAB dan kontrak, wajib dibongkar dan diganti! Ini adalah bentuk perlawanan terhadap korupsi yang bersembunyi di balik konstruksi bangunan,” tegasnya.
Tak hanya itu, aksi sidak yang berlangsung kondusif dengan pengamanan puluhan personel Polres Pasuruan Kota itu juga menyoroti ketidakhadiran pejabat utama Pemkot. “Tanggung jawab ada di pimpinan, bukan hanya staf. Jika pengawasan tidak becus, harus dievaluasi!” kritik AyiK pedas.
DPRD Sidoarjo Pastikan Bedah Rumah Tepat Sasaran
LIRA kini mendesak aparat penegak hukum, Inspektorat Kota Pasuruan, dan lembaga pengawas lainnya untuk segera bertindak. Pemeriksaan menyeluruh diminta dilakukan mulai dari proses pengadaan yang diduga cacat, kualitas material, hingga pelaksanaan di lapangan. Tujuannya hanya satu: memastikan tak ada kerugian negara sedikit pun dari dana APBD yang mencapai lebih dari satu miliar rupiah ini.
Hingga berita ini ditayangkan, upaya konfirmasi kepada Dinas PUPR Kota Pasuruan, Bagian Pengadaan Barang/Jasa, dan pihak kontraktor CV Sinar Agung Mandiri masih terus dilakukan. Namun, semua tudingan yang dilontarkan LIRA hingga saat ini masih bersifat dugaan kuat dan sangat dinantikan hasil pemeriksaan resmi dari pihak berwenang.
Pantau terus perkembangan kasus ini, Siapakah yang bermain dengan uang rakyat? Kita tunggu gebrakan hukum selanjutnya! (D2Y)
