SURABAYA, pojokkkasus.com– Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya menjadi sorotan setelah muncul pernyataan yang disebut disampaikan Suyono dari Bidang Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK), terkait kewenangan dinas dalam memanggil atau mengundang wali murid TK Seroja untuk memberikan keterangan.
Pernyataan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai mekanisme pengawasan dan penanganan pengaduan masyarakat di lingkungan Dispendik Kota Surabaya. Pasalnya, sejumlah wali murid sebelumnya telah menyampaikan keluhan terkait proses pembelajaran dan dugaan perlakuan yang dinilai tidak pantas dalam lingkungan pendidikan TK Seroja.
Persoalan ini menjadi perhatian karena menyangkut pelayanan pendidikan anak usia dini. Wali murid berharap instansi yang membidangi pendidikan dapat memfasilitasi klarifikasi agar setiap persoalan memperoleh penyelesaian secara objektif dan transparan.
Aksi Kemanusiaan PT Mega Surya Eratama Menginspirasi Dunia Industri
Pernyataan Kewenangan Disdik Menjadi Sorotan
Pernyataan Suyono yang menyebut Dispendik tidak memiliki hak memanggil wali murid perlu mendapatkan penjelasan lebih lanjut. Sebab, terdapat perbedaan antara kewenangan melakukan pemanggilan secara paksa dengan kewenangan mengundang masyarakat untuk memberikan keterangan dalam proses klarifikasi.
Dalam penanganan pengaduan, instansi pemerintah dapat meminta informasi dari pelapor, mengundang pihak terkait, serta melakukan pemeriksaan sesuai tugas dan kewenangannya.
Karena itu, publik membutuhkan penjelasan mengenai konteks pernyataan tersebut. Apakah Dispendik tidak memiliki kewenangan melakukan pemanggilan secara paksa, atau terdapat alasan administratif tertentu yang membuat Bidang TK belum mengundang wali murid TK Seroja?
Kejelasan ini penting agar persoalan kewenangan tidak menimbulkan kesalahpahaman sekaligus tidak menghambat penyelesaian pengaduan masyarakat.
Jalan Tempel Legok Kini Mulus, Warga Apresiasi Pemkab Pasuruan
Wali Murid Sampaikan Keluhan Proses Pembelajaran
Sebelumnya, sejumlah wali murid menyampaikan keluhan mengenai proses pembelajaran di TK Seroja. Mereka mempertanyakan kegiatan pendidikan yang dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan harapan orang tua terhadap perkembangan peserta didik.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian yakni kegiatan perlombaan yang menurut keluhan wali murid dinilai lebih diprioritaskan dibandingkan penyampaian materi pembelajaran.
Selain itu, muncul pula pengakuan mengenai dugaan perlakuan tidak pantas terhadap orang tua di hadapan anak-anak. Namun, seluruh informasi tersebut masih memerlukan verifikasi melalui klarifikasi kepada pihak sekolah, wali murid, serta pihak-pihak yang mengetahui kejadian.
Dispendik Kota Surabaya diharapkan dapat memeriksa persoalan tersebut secara menyeluruh, termasuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dan pola komunikasi antara pihak sekolah dengan orang tua peserta didik.
Empat Sindikat Curanmor Bermotif Nyeleneh Di Bongkar Polresta Sidoarjo
Kepala Dispendik Diminta Berikan Penjelasan
Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Febrina Kusumawati, S.Si., M.M., diharapkan memberikan penjelasan resmi mengenai tindak lanjut pengaduan wali murid TK Seroja.
Publik setidaknya membutuhkan jawaban atas beberapa hal, mulai dari status pengaduan, mekanisme pemeriksaan, hingga langkah pengawasan yang telah dilakukan oleh Bidang TK.
Apakah Dispendik sudah menerima laporan secara resmi? Apakah petugas telah melakukan pemeriksaan lapangan? Apakah pihak sekolah dan wali murid sudah mendapatkan kesempatan menyampaikan keterangan masing-masing?
Jawaban atas pertanyaan tersebut diperlukan agar masyarakat mengetahui sejauh mana instansi pendidikan menjalankan tanggung jawabnya.
Karangrejo Punya Dua Kasun Baru, Pelayanan Jadi Sorotan!
Regulasi Mengatur Penanganan Pengaduan Publik
Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pendidikan anak usia dini termasuk dalam urusan pemerintahan bidang pendidikan yang menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota sesuai pembagian kewenangannya.
Sementara itu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, khususnya Pasal 36 dan Pasal 37, mengatur kewajiban penyelenggara pelayanan publik menyediakan sarana pengaduan serta mengelola pengaduan masyarakat sesuai mekanisme yang berlaku.
Ketentuan tersebut tidak serta-merta memberikan kewenangan kepada dinas untuk melakukan pemanggilan paksa terhadap wali murid. Namun, penyelenggara pelayanan publik tetap memiliki tanggung jawab menangani pengaduan, meminta informasi, dan melakukan klarifikasi sesuai prosedur.
Dengan demikian, persoalan TK Seroja semestinya dapat ditangani melalui mekanisme pengaduan dan pengawasan yang berlaku tanpa harus memperdebatkan kewenangan di luar ketentuan hukum.
Tim Polresta Sidoarjo Amankan 180 Tersangka Narkoba
Media Buka Ruang Konfirmasi dan Hak Jawab
Awak media membuka ruang konfirmasi kepada Suyono dari Bidang TK Dispendik Kota Surabaya, Kepala Dinas Pendidikan Febrina Kusumawati, serta pihak pengelola TK Seroja untuk memberikan penjelasan dan hak jawab.
Keterangan seluruh pihak diperlukan agar pemberitaan mengenai persoalan ini tidak hanya bertumpu pada pengakuan wali murid, tetapi juga menghadirkan fakta dan penjelasan dari pihak yang dilaporkan maupun instansi berwenang.
Masyarakat berharap Dispendik Kota Surabaya segera memberikan kejelasan mengenai mekanisme penanganan pengaduan tersebut. Jika ditemukan pelanggaran, dinas perlu mengambil langkah sesuai ketentuan. Sebaliknya, apabila tidak ditemukan pelanggaran, hasil pemeriksaan juga perlu disampaikan secara proporsional.
Sebab, pengawasan pendidikan bukan sekadar persoalan administrasi dan batas kewenangan. Di balik setiap pengaduan terdapat kepentingan anak-anak yang membutuhkan lingkungan belajar aman, nyaman, dan mendukung tumbuh kembang mereka. Jangan sampai persoalan komunikasi birokrasi justru membuat suara wali murid tidak mendapatkan kepastian.(Tim)
