SIDOARJO, pojokkasus.com — Sidang dengar pendapat yang digelar Komisi D DPRD Sidoarjo pada Rabu (11/11) mengungkap rentetan kejanggalan di dua proyek revitalisasi sekolah dasar di wilayah tersebut. Barata Persada menilai forum belum memuaskan dan ancam langkah lebih jauh.
Ketua Komisi D Moch. Dhamroni Chudlori memimpin jalannya hearing yang dihadiri tim hukum Barata Persada, perwakilan Dispendikbud, serta kepala sekolah SDN Ngaresrejo dan SDN 1 Wonokasihan.
Di SDN Ngaresrejo, tim Barata Persada mencatat dugaan pengeluaran material bangunan menggunakan kendaraan pikap tanpa dokumen yang jelas. Prosedur pengawasan terabaikan.
Satu hal yang paling mencolok adalah keberadaan seseorang yang mengaku mahasiswa ITATS, namun tercatat berulang kali berada di area proyek tanpa peran yang dapat dipertanggungjawabkan secara resmi.
Baca juga
Penggunaan alat pelindung diri juga menjadi catatan merah. Banyak pekerja terlihat bekerja tanpa perlengkapan keamanan standar yang diwajibkan dalam setiap proyek pembangunan.
Di SDN 1 Wonokasihan, kondisinya tak jauh berbeda. Papan informasi proyek sengaja tertutup sehingga masyarakat sulit mengetahui rincian pelaksanaan. Pekerja juga terlihat tidak menggunakan helm dan sepatu keselamatan.
Yang lebih mendasar, tim Barata Persada mengaku mengalami kesulitan saat hendak melakukan dokumentasi. Pihak sekolah disebut menolak audiensi dengan alasan keanggotaan organisasi media.
“Ini bukan soal siapa yang berhak melihat, tapi soal informasi publik yang harus terbuka untuk semua orang,” ungkap salah satu perwakilan Barata Persada.
Menanggapi berbagai persoalan tersebut, Sekretaris Dispendikbud Sidoarjo Netti Lastiningsih menyampaikan permohonan maaf. Ia mengakui masih ada kesenjangan pemahaman di tingkat sekolah terkait keterbukaan informasi.
“Kami akan berkoordinasi dengan Diskominfo. Pembinaan komunikasi bagi sekolah akan dimulai tanggal 18 November 2026. Semoga ke depannya tidak ada lagi kendala komunikasi,” ujar Netti.
Pihak SDN Ngaresrejo mencoba menjelaskan sosok yang berada di lokasi adalah kerabat pelaksana yang membantu memberikan masukan teknis. Namun penjelasan ini dibantah dengan bukti foto dan rekaman yang dimiliki tim jurnalis.
Hot news
Febri Irawan Darwis Tinjau Jalan Tani Legok, Warga Berharap JUT Segera Dibangun
Agustinus Milla Ate, SH, kuasa hukum Barata Persada menyatakan kekecewaan mendalam. “Penjelasan yang diberikan belum menjawab inti persoalan. Kami butuh jawaban tertulis yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Seluruh berkas dan bukti pendukung sudah diserahkan ke Komisi D. Barata Persada memberi tenggat waktu hingga 19 November 2026. Jika belum ada respons memadai, laporan akan dikirim ke Inspektorat dan APIP.
Sementara itu, rencana kegiatan belajar di luar kelas SMP Negeri 3 Sidoarjo yang memungut biaya Rp1.485.000 per siswa belum dibahas secara tuntas dalam hearing ini. Barata Persada berjanji akan menindaklanjuti persoalan tersebut secara terpisah.
Informasi publik adalah hak semua warga negara. Transparansi anggaran pendidikan, keselamatan di lokasi proyek, serta kebebasan mencari informasi bukanlah permintaan berlebihan, melainkan hak konstitusional yang wajib dipenuhi oleh setiap penyelenggara negara. (Akbar)
