SIDOARJO, pojokkasus.com – Hak pendidikan tak boleh terhenti bagi tiga bersaudara yang putus sekolah di Desa Gelang, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo, yang sempat berhenti mengenyam pendidikan karena keterbatasan ekonomi.
Kondisi tersebut mendapat perhatian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Sidoarjo bersama Komisi D DPRD Sidoarjo yang turun langsung melakukan pendampingan pada Kamis (6/8/2026), hingga ketiganya kembali mendapatkan kesempatan melanjutkan pendidikan.
Kisah tersebut menjadi pengingat bahwa persoalan pendidikan tidak selalu berhenti pada angka-angka atau program pemerintah. Di balik kasus anak putus sekolah, ada keluarga yang menghadapi keterbatasan dan membutuhkan kehadiran negara secara nyata.
Oleh karena itu, langkah cepat Dikbud Sidoarjo mendapat apresiasi dari Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo, Dhamroni Chudlori, yang ikut mendampingi proses penanganannya.
Dhamroni menilai respons cepat jajaran Dikbud merupakan contoh pelayanan publik yang seharusnya bisa diterapkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).
Menurutnya, pemerintah tidak seharusnya suatu persoalan menjadi ramai atau viral terlebih dahulu menunggu terlebih dahulu baru kemudian mengambil tindakan. Informasi dari masyarakat, apa pun yang sekecil apa pun, harus menjadi pintu masuk untuk melakukan pengecekan dan mencari solusi.
http://Baca juga Drama Sawah Kepanjen Berakhir, Polisi Temukan ratusan Gram Narkoba
http://Simak juga Ribuan Kader PKK Sidoarjo Unjuk Inovasi, Dari UMKM hingga Stunting
“Jangan menunggu persoalan menjadi viral, begitu ada informasi langsung ditindaklanjuti,” tegas Dhamroni, Jumat (7/8/2026). Bagi keluarga tersebut, perhatian pemerintah bukan sekadar kunjungan atau pendataan.
Koordinasi lintas sektor dilakukan untuk memastikan tiga anak yang sebelumnya berhenti sekolah dapat kembali memperoleh hak pendidikannya. Pendampingan diarahkan agar kebutuhan pendidikan mereka tidak kembali terhambat oleh permasalahan ekonomi keluarga.
Komisi D DPRD Sidoarjo bersama Dikbud juga memeriksa sejumlah skema dukungan pendidikan yang dapat dimanfaatkan. Langkah tersebut mencakup program sekolah gratis, dukungan dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda), hingga pengecekan kepemilikan Program Indonesia Pintar (PIP). Pemeriksaan dilakukan agar bantuan yang diberikan benar-benar sesuai kebutuhan dan tepat sasaran.
Sejumlah langkah penanganan yang dilakukan meliputi :
- Pendataan kondisi pendidikan tiga anak.
- Pendampingan agar kembali bersekolah.
- Koordinasi dengan pihak sekolah dan instansi terkait.
- Pengecekan bantuan akses pendidikan.
- Pemanfaatan program sekolah gratis, Bosda, dan PIP.
- Pengawasan lanjutan oleh Komisi D DPRD Sidoarjo.
Dhamroni mengapresiasi Dikbud Sidoarjo yang dinilai tidak sekedar menerima laporan, namun langsung melakukan pola kerja jemput bola. Bagaimanapun, cara tersebut penting untuk memastikan masyarakat yang menghadapi masalah dasar tidak harus datang berkali-kali ke kantor pemerintahan untuk mendapatkan solusi. Pemerintah justru perlu hadir lebih dekat dengan warganya.
Ia berharap pola pelayanan seperti ini tidak berhenti pada sektor pendidikan. OPD lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo juga didorong memiliki kepekaan yang sama ketika menerima informasi mengenai permasalahan masyarakat. Dengan demikian, berbagai masalah sosial dapat diatasi sejak awal sebelum berkembang menjadi permasalahan yang lebih besar.
Kembalinya tiga anak tersebut ke bangku sekolah menjadi kabar baik sekaligus pesan penting bagi pembangunan pendidikan di Sidoarjo. Kesimpulannya, keterbatasan ekonomi seharusnya tidak menjadi alasan seorang anak kehilangan hak untuk belajar.
Kehadiran Dikbud, DPRD, sekolah, dan lintas sektor diharapkan mampu memastikan tidak ada lagi anak yang harus berhenti sekolah hanya karena keluarganya sedang menghadapi kesulitan ekonomi. (Tim)
