MALANG, pojokkasus.com – Disdik Kabupaten Malang bergerak cepat merespons aduan masyarakat terkait dugaan pungutan sekolah di SMPN 1 Bululawang dengan memanggil kepala sekolah serta pengurus komite untuk dimintai klarifikasi resmi pada akhir Oktober 2026. Langkah tegas yang tertuang dalam surat bernomor 30 Oktober 2026 dan diteken langsung oleh Kepala Disdik Kabupaten Malang, Bagus Sulistyawan, AP., M.Si, ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah daerah dalam menjaga transparansi dunia pendidikan di wilayah Kabupaten Malang.
Dalam sesi pemanggilan tersebut, perwakilan sekolah dan komite mengakui adanya aktivitas penggalangan dana dari orang tua maupun wali murid. Mereka beralasan bahwa dana tersebut dibutuhkan untuk menambal pos Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang tidak tercover oleh anggaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS), seperti pembayaran honor Guru Tidak Tetap (GTT) non-Dapodik hingga pelaksanaan berbagai agenda kesiswaan.
Pihak sekolah juga mengklaim bahwa skema penarikan dana tersebut murni bersifat sukarela tanpa ada unsur paksaan sedikit pun. Mereka berdalih telah menyiapkan skema keringanan biaya bagi wali murid yang merasa keberatan, serta membebaskan sepenuhnya segala bentuk kontribusi finansial bagi peserta didik berstatus yatim maupun yang berasal dari keluarga prasejahtera.
Merespons dalih tersebut, Disdik Kabupaten Malang langsung memberikan peringatan keras agar praktik penggalangan dana di lapangan benar-benar berjalan sesuai koridor hukum dan tidak bergeser menjadi pungutan liar. Dinas mengingatkan bahwa setiap kebijakan finansial sekolah wajib mematuhi Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah serta Peraturan Bupati Malang Nomor 5 Tahun 2024 yang mengatur batasan peran komite.
Baca juga
Wali Murid SMPN 1 Bululawang Perjuangkan Transparansi Dana Pendidikan
Berdasarkan regulasi yang berlaku, penggalangan dana oleh komite sekolah diharamkan bersifat mengikat dan dilarang keras mematok nominal rupiah maupun batas waktu pembayaran. Pihak sekolah juga tidak diperbolehkan memberikan tekanan psikologis, ancaman, atau sanksi akademik apa pun kepada siswa maupun orang tua yang memilih untuk tidak memberikan sumbangan.
Tidak berhenti di situ, Disdik turut mewajibkan jajaran manajemen sekolah untuk melakukan audit dan telaah ulang terhadap seluruh pos anggaran mereka. Evaluasi ini harus merujuk pada Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOSP guna memastikan tidak ada praktik pembiayaan ganda atau double budgeting atas program yang sebenarnya sudah dibiayai negara.
Sebagai bentuk tindakan nyata yang terukur, Kepala SMPN 1 Bululawang bersama jajaran Komite Sekolah diinstruksikan untuk segera mengeksekusi enam poin perbaikan krusial berikut ini :
- Sosialisasi Ulang : Menyampaikan informasi secara terbuka kepada seluruh wali murid bahwa sumbangan bersifat sukarela, tidak mengikat, serta bebas dari patokan nominal dan tenggat waktu.
- Evaluasi Mekanisme : Merombak tata cara penggalangan dana agar tidak memunculkan persepsi maupun praktik pembayaran wajib di lingkungan sekolah.
- Optimalisasi Dana BOS : Membedah ulang prioritas program sekolah dengan memaksimalkan serapan dana BOS sesuai petunjuk teknis yang berlaku.
- Perlindungan Siswa: Menjamin penuh hak-hak siswa yatim dan kurang mampu serta memastikan layanan pendidikan berjalan adil tanpa diskriminasi.
- Kanal Pengaduan Internal : Menyediakan saluran komunikasi yang mudah diakses oleh orang tua murid dengan menjamin kerahasiaan identitas pelapor.
- Pelaporan Berkala : Menyerahkan dokumen laporan hasil tindak lanjut secara resmi kepada Disdik Kabupaten Malang sebagai bahan evaluasi dan pembinaan.
Hot news
Keenam poin instruksi tersebut dirancang untuk memutus mata rantai miskomunikasi antara pihak sekolah, komite, dan orang tua murid yang kerap memicu polemik di ruang publik. Transparansi pengelolaan anggaran menjadi kunci utama agar kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan negeri tetap terjaga dengan baik tanpa dibayangi kecurigaan pungutan liar.
Disdik Kabupaten Malang menegaskan tidak akan lepas tangan dan bakal terus mengawal serta memantau implementasi seluruh instruksi tersebut di lapangan. Pengawasan ketat dilakukan guna memastikan tidak ada lagi celah bagi oknum sekolah untuk membebani orang tua murid dengan biaya-biaya di luar ketentuan resmi pemerintah.
Masyarakat dan para wali murid pun diimbau untuk tetap kritis serta tidak ragu melapor melalui kanal pengaduan resmi milik Disdik Kabupaten Malang apabila masih menemukan indikasi pemaksaan. Laporan yang disertai bukti pendukung valid akan langsung ditindaklanjuti demi mewujudkan ekosistem pendidikan yang bersih, inklusif, dan bebas pungutan liar bagi seluruh pelajar di Kabupaten Malang.
Sementara itu, setelah Kepala Sekolah dan Komite Sekolah SMPN 1 Bululawang di panggil Disduk, Wali murid mendapat surat undangan klarifikasi dari pihak sekolah Jumat, (13/11/2026) pukul 10:00. Bersambung (Dwi/Redaksi)
