MALANG, pojokkasus.com – Pengelolaan anggaran di SMP Negeri 1 Bululawang, Kabupaten Malang, kini resmi masuk dalam pemeriksaan Ombudsman. Laporan masyarakat yang menyorot dugaan ketidakpatuhan dan pungutan liar telah diterima, dan Dinas Pendidikan Kabupaten Malang diundang untuk memberikan penjelasan resmi pada Selasa, 24 November 2026 di Surabaya.
Surat undangan klarifikasi bernomor T:917/I.M.21-1/50.20/298/XI/2026 bertanggal 9 November 2026 ditandatangani Kepala Perwakilan Ombudsman RI Jatim, Triyogo Mukhtar Habibi.
Dalam dokumen resmi tersebut, Ombudsman mencatat adanya laporan masyarakat yang memuat dugaan ketidakpatuhan, penyimpangan, atau kelalaian dalam penyelenggaraan pelayanan publik terkait anggaran yang dikelola di SMPN 1 Bululawang.
Kewenangan pemanggilan ini tertuang jelas dalam UU No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI, Pasal 8 ayat (1) huruf d. Ombudsman berwenang meminta keterangan dari instansi publik yang diduga melanggar standar pelayanan.
Baca juga
Wali Murid SMPN 1 Bululawang Perjuangkan Transparansi Dana Pendidikan
Pertemuan klarifikasi akan digelar di Kantor Ombudsman RI Perwakilan Jawa Timur, Jalan Surya No. 42, Surabaya, pada Selasa, 24 November 2026, pukul 09.00 WIB. Pihak Disdik Kabupaten Malang diminta menyiapkan dokumen lengkap terkait pengelolaan anggaran di sekolah tersebut.
Ombudsman menegaskan, pejabat yang hadir harus berwenang memberikan penjelasan dan membawa dokumen yang diminta. Proses ini bertujuan memastikan pengaduan masyarakat ditangani secara profesional dan transparan.
Langkah ini menegaskan satu hal penting: warga tidak harus pasrah jika merasa ada yang tidak beres dengan pengelolaan dana publik, termasuk di lingkungan pendidikan. Pengawasan bukan monopoli pejabat — masyarakat juga punya peran penting.
Masyarakat yang memiliki informasi atau bukti terkait masalah ini dapat menyampaikannya secara resmi melalui nomor layanan Ombudsman: (0341) 1112537. Semua laporan akan diperiksa dan dijaga kerahasiaannya sesuai hukum yang berlaku.
Hot news
Disdik Kabupaten Malang Kawal Aspirasi Wali Murid SMPN 1 Bululawang
Ombudsman menegaskan, lembaganya independen dan tidak memihak siapa pun. Tujuannya satu: memastikan pelayanan publik berjalan benar dan dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat.
Jika tidak ada masalah, pertemuan ini akan membuktikannya kepada publik. Jika ada yang perlu diperbaiki, inilah momen yang tepat. Semua proses dilakukan terbuka demi kepercayaan publik terhadap lembaga pendidikan.
Warga berharap hasil klarifikasi ini dapat dipublikasikan secara terbuka, sehingga masyarakat Bululawang tahu persis ke mana anggaran sekolah mereka mengalir dan apakah pungutan yang terjadi sah atau tidak.
Uang rakyat harus bekerja untuk rakyat. Sekolah negeri dibiayai dari pajak warga, maka pengelolaannya wajib terbuka. Ombudsman hadir bukan untuk mencari kesalahan, tetapi memastikan kebenaran terungkap jelas. Transparansi bukan pilihan — itu hak setiap warga negara. Bersambung (Dwi,Redaksi)
