SIDOARJO, pojokkasus.com – Penguatan forum CSR menjadi Langkah strategis diambil Pemkab Sidoarjo dengan mengoptimalkan aturan CSR satu pintu sebagai pengelola bantuan terpadu guna mengatasi penurunan pembiayaan dari pemangkasan dana Transfer Kas Daerah (TKD) pemerintah pusat.
Keputusan rapat koordinasi pada Senin (26/10/2026) di Ruang Transit Pendopo Delta Wibawa ini mengikat seluruh sektor swasta, BUMN, dan BUMD dalam satu sistem tata kelola CSR yang transparan.
Bupati Sidoarjo H Subandi SH MKn mengemukakan bahwa daerah membutuhkan pembiayaan alternatif di luar APBD agar pengerjaan fasilitas publik tetap berada pada jalur yang direncanakan.
Potensi ekonomi Sidoarjo sangat memadai dengan keberadaan sekitar 6 ribu perusahaan. Integrasi data CSR menjadi sarana utama untuk memetakan alokasi bantuan secara terukur dan tidak berjalan sendiri-sendiri.
”Jangan sampai programnya berjalan sendiri-sendiri. Kita rumuskan bersama agar kontribusi CSR tepat sasaran dan manfaatnya dirasakan langsung,” ujar Subandi.
Dalam merespons kebutuhan pengerjaan fisik, Pemkab Sidoarjo bersama Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (PU BM SDA) menyiapkan perencanaan terpadu bersama pengusaha.
Baca juga
Skema kerja sama yang diusulkan mencakup porsi 70 persen pendanaan dari Pemkab Sidoarjo dan 30 persen dari penyaluran dana CSR perusahaan.
Isu ketenagakerjaan juga menjadi poin krusial, di mana dunia usaha diminta memprioritaskan penyerapan tenaga kerja lokal guna menekan angka pengangguran secara signifikan.
Hot news
Danrem Kohir Sambut Menhan RI di Juanda, Perkuat Sinergi TNI
Ketua Forum CSR Sidoarjo, Herti, menegaskan kesiapan jajarannya untuk mematuhi regulasi dan mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat Sidoarjo melalui program terstruktur.
- Integrasi program CSR dengan masterplan dan tata ruang daerah.
- Skema pendanaan bersama (70% APBD : 30% CSR) pada sektor prioritas.
- Komitmen penyerapan warga lokal dalam struktur ketenagakerjaan pabrik.
Penguatan transparansi Forum CSR Sidoarjo menciptakan kepastian iklim investasi sekaligus mempercepat pemerataan infrastruktur daerah secara akuntabel.
Penguatan Forum CSR Sidoarjo menjadi solusi taktis Pemkab Sidoarjo dalam menjaga ritme pembangunan daerah di tengah penurunan alokasi dana TKD dari pemerintah pusat. Melalui skema pendanaan terpadu (70% APBD dan 30% CSR) serta mekanisme pelaporan satu pintu, 6 ribu perusahaan di Sidoarjo kini memiliki wadah yang jelas untuk menyalurkan tanggung jawab sosialnya secara transparan dan tepat sasaran.
(Akbar / Tim Kominfo SDA)
