Sidoarjo,pojokkasus.com– Krisis Sampah Sidoarjo menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo.
Melalui penguatan TPS 3R dan penerapan pengelolaan sampah digital, pemerintah daerah mempercepat langkah penanganan sampah dari hulu hingga hilir guna mencegah kelebihan beban Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Griyo Mulyo Jabon yang diproyeksikan hanya mampu menampung sampah hingga tujuh tahun ke depan.
Upaya tersebut disampaikan Bupati Sidoarjo Subandi saat audiensi bersama Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) di Opsroom Pemkab Sidoarjo, Senin (8/6/2026).
Langkah strategis yang dilakukan meliputi pemetaan kondisi seluruh Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R), penguatan sistem pengelolaan berbasis digital, serta peningkatan sarana dan prasarana pengolahan sampah di tingkat desa.
Kebijakan ini diambil sebagai respons atas meningkatnya volume sampah yang terus bertambah setiap hari.
Bupati Sidoarjo Subandi menegaskan bahwa persoalan sampah tidak bisa dibebankan hanya kepada DLHK.
Menurutnya, seluruh elemen pemerintahan hingga masyarakat harus terlibat aktif dalam penanganan sampah.
“Kita berusaha memetakan semua permasalahan TPS 3R yang ada di Sidoarjo. Tugas penanganan sampah ini bukan hanya DLHK, tetapi menjadi tugas kita bersama mulai pemerintah daerah, camat, desa, RT hingga masyarakat,” ujar Subandi.
Ia menambahkan, seluruh kebijakan yang akan diterapkan disesuaikan dengan kebutuhan lapangan dan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Menurutnya, pembenahan harus dilakukan sekarang agar permasalahan sampah tidak semakin sulit diselesaikan di masa depan.
Data DLHK Sidoarjo menunjukkan timbulnya sampah saat ini mencapai 892,26 ton per hari. Dari jumlah tersebut, sekitar 534 ton atau 59 persen masih dibuang langsung ke TPA.
Sementara itu, volume sampah tercampur yang masuk ke TPA mencapai 77,24 persen.
Orang lain yang masih menjadi perhatian adalah tingginya angka pembuangan sampah pembohong.
Tercatat sebanyak 86,58 ton atau sekitar 9,70 persen sampah harian warga belum terkelola dengan baik dan masih dibuang di lokasi yang tidak seharusnya.
Untuk mengatasi kondisi tersebut, Pemkab Sidoarjo telah menyiapkan anggaran Rp4,02 miliar guna mempertahankan kinerja 22 TPS 3R yang telah berjalan baik. Selain itu, Rp14,12 miliar akan dialokasikan untuk meningkatkan kapasitas 77 TPS 3R yang berfungsi sedang melalui pengadaan mesin pemilah sampah, conveyor, insinerator, hingga kendaraan operasional roda tiga.
Subandi juga menghitung seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk memanfaatkan dashboard digital sebagai sistem pemantauan pengelolaan sampah.
Melalui sistem tersebut, pemerintah dapat mengetahui kondisi TPS 3R, efektivitas penyediaan layanan sampah, hingga tingkat pemenuhan pembayaran retribusi masyarakat.
“Semua harus menggunakan dashboard. Nanti akan terlihat TPS 3R yang sudah berjalan baik, yang masih perlu pembenahan, termasuk wilayah dengan retribusi yang masih rendah,” tegasnya.
Hasil evaluasi DLHK menunjukkan dari total 210 TPS 3R di Kabupaten Sidoarjo, sebanyak 86 unit masih berkinerja rendah dan 25 unit lainnya tidak aktif.
Padahal TPS 3R menjadi ujung tombak pengelolaan sampah rumah tangga yang saat ini melayani sekitar 34,87 persen dari total 311.688 kepala keluarga yang telah terlayani.
Selain pemaksaan fasilitas, Pemkab Sidoarjo juga mendorong pemerintah desa memasang kamera pengawas (CCTV) di titik-titik rawan pembuangan sampah.
Langkah tersebut akan dibarengi dengan ketentuan sanksi bagi pelanggar guna menciptakan efek jera.
Melalui penguatan TPS 3R, pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan partisipasi masyarakat, serta dukungan regulasi di tingkat desa, Pemkab Sidoarjo optimis mampu mengurangi beban TPA sekaligus mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan.
Keberhasilan penanganan sampah ini memerlukan kolaborasi seluruh pihak agar ancaman krisis sampah di masa depan dapat dicegah sejak sekarang.@Kbr
